SAGOE TV | BANDA ACEH – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menyampaikan upaya pembersihan lumpur di wilayah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan progres hampir tuntas. Hingga 12 Mei 2026, Satgas PRR mencatat sebanyak 690 dari total 691 sasaran pembersihan lumpur telah selesai ditangani atau mencapai 99,86 persen.
Berdasarkan data Satgas PRR, seluruh sasaran pembersihan lumpur di Aceh dan Sumatera Barat telah rampung 100 persen. Sementara di Sumatera Utara, proses pembersihan tinggal menyisakan satu lokasi yang masih dalam tahap penanganan.
Pembersihan lumpur menjadi salah satu langkah krusial dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak, terutama untuk mengembalikan aktivitas masyarakat, membuka kembali akses permukiman, hingga mempercepat pemulihan ekonomi warga pascabencana.
Juru Bicara Satgas PRR Amran mengatakan proses pembersihan lumpur di mayoritas wilayah terdampak telah menunjukkan hasil yang signifikan dan mendekati tuntas. Menurut dia, hampir seluruh area yang sebelumnya tertutup material lumpur kini sudah berhasil dibersihkan sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara bertahap.
“Di Sumatera Barat seluruh titik sudah bersih seluruhnya. Di Sumatera Utara juga tinggal satu lokasi yang masih dalam proses penanganan,” kata Amran dalam keterangan tertulis yang diterima Sagoe TV, Senin (18/5/2026).
Di Aceh, proses pembersihan lumpur dilakukan secara masif di berbagai daerah terdampak seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, hingga Bireuen. Kabupaten Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan sasaran pembersihan terbanyak, yakni mencapai 259 lokasi dan seluruhnya telah selesai dibersihkan.
Satgas PRR juga melibatkan berbagai unsur untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Salah satunya melalui pengerahan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang diterjunkan dalam tiga gelombang untuk membantu pembersihan lumpur di Aceh Tamiang.
Selain itu, Satgas PRR turut menjalankan skema cash for work dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pembersihan. Skema tersebut tidak hanya mempercepat penanganan material lumpur, tetapi juga membantu masyarakat terdampak memperoleh penghasilan selama masa pemulihan berlangsung.
Keterlibatan masyarakat dan lintas unsur dinilai menjadi faktor penting yang mempercepat proses rehabilitasi wilayah terdampak. Dengan semakin sedikitnya lokasi yang masih tertimbun lumpur, aktivitas sosial dan ekonomi warga di berbagai daerah terdampak kini mulai kembali bergerak normal.[]
