BANDA ACEH | SAGOE TV – Keputusan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menghentikan penggunaan Jalan Enang-Enang pada jalur nasional Bireuen-Takengon yang sebelumnya dibuka secara swadaya oleh masyarakat menuai kritik dari sejumlah organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai langkah tersebut tidak hanya menghambat akses warga, tetapi juga mencerminkan lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana ekologis di Aceh.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam siaran pers bersama yang ditandatangani oleh LBH Banda Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), dan KontraS Aceh.
Sebelumnya, BPJN Aceh dilaporkan menghentikan penggunaan Jalan Enang-Enang dengan alasan ruas jalan tersebut belum layak digunakan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Namun, kelompok koalisi masyarakat sipil menilai alasan tersebut justru mempertegas kegagalan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana ekologis.
Mereka mengapresiasi langkah swadaya masyarakat yang telah membuka kembali akses jalan yang terputus selama kurang lebih tujuh bulan. Menurut mereka, inisiatif tersebut menjadi solusi alternatif di tengah lambannya penanganan pemerintah terhadap akses transportasi warga.
“Kekompakan dan kebersamaan masyarakat mampu membuka kembali akses jalan yang telah terputus selama kurang lebih tujuh bulan. Dan itu terbukti sangat bermanfaat dan berdampak besar bagi aktivitas dan perekonomian masyarakat,” ujar Alfian, narahubung koalisi masyarakat sipil, Rabu (24/6).
Alfian menilai keberhasilan masyarakat membuka akses jalan justru tidak direspons dengan solusi yang jelas dari pemerintah. Kehadiran pemerintah di lokasi, menurutnya, lebih merupakan respons atas kritik publik terhadap lambatnya perbaikan jalan dan jembatan daripada upaya memberikan kepastian kepada masyarakat.
Kelompok masyarakat sipil itu juga mempertanyakan lambannya penanganan jalan Enang-Enang yang telah putus sejak akhir November 2025.
Mereka mempertanyakan keberadaan dan langkah konkret pemerintah pusat maupun daerah selama sekitar tujuh bulan akses jalan dan jembatan di kawasan tersebut terputus.
“Apakah pengurus negara sedang membiarkan masyarakat sulit untuk akses jalan ke sekolah, tempat layanan kesehatan, dan kelancaran ekonomi?” ucap Alfian.
Selain itu, koalisi sipil juga menyoroti lambatnya proses perbaikan jalan dan jembatan di sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh. Kondisi tersebut, menurut Alfian, masih memaksa sebagian warga menggunakan berbagai cara darurat untuk beraktivitas, mulai dari menggunakan sling, perahu karet hingga berenang untuk menuju sekolah, kebun, kantor, dan keperluan sehari-hari.
Koalisi masyarakat sipil juga menilai klaim bahwa kondisi Aceh telah kembali normal tidak sesuai dengan kenyataan yang masih dihadapi masyarakat di lapangan.
Alfian menyebut berbagai informasi, foto, dan video yang didokumentasikan langsung oleh warga menunjukkan masih banyak persoalan infrastruktur dan layanan dasar yang belum tertangani.
“Karena itu, kami mendesak agar pengurus negera untuk berhenti melakukan tindakan kesewenang-wenangan terhadap upaya-upaya swadaya alternatif yang sedang dilakukan oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga mengingatkan pemerintah agar tidak membangun narasi bahwa Aceh telah sepenuhnya pulih, mengingat masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, mulai dari pembangunan kembali rumah dan sekolah, perbaikan jalan dan jembatan, peningkatan layanan kesehatan, hingga pemulihan lahan produktif masyarakat yang terdampak bencana ekologis.[]
