• Tentang Kami
Sunday, November 22, 2026
SAGOE TV
No Result
View All Result
SUBSCRIBE
BACA TERAS.ID
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result

Lembaga Wali Nanggroe Susun Aturan Pengelolaan Hutan dan Pertambangan Aceh

SAGOE TV by SAGOE TV
July 2, 2026
in News
Reading Time: 2 mins read
A A
0
Lembaga Wali Nanggroe Susun Aturan Pengelolaan Hutan dan Pertambangan Aceh

Foto: Lembaga Wali Nanggroe

Share on FacebookShare on Twitter

BANDA ACEH | SAGOE TV – Lembaga Wali Nanggroe mulai menyusun Rancangan Awal Peraturan Wali Nanggroe tentang Pengelolaan Hutan dan Hutan Adat di Aceh serta Pertambangan Aceh. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, melindungi masyarakat adat, serta mencegah kerusakan lingkungan melalui kolaborasi lintas instansi dan berbagai pemangku kepentingan.

Penyusunan rancangan peraturan tersebut diawali melalui rapat koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai instansi pemerintah, lembaga vertikal, organisasi masyarakat sipil, dan unsur legislatif.

BACA JUGA

Polri Mutasi 704 Personel, Sejumlah Kapolda Berganti dan Enam Kapolres di Aceh

Kemnaker Rinci 268 Komponen KHL untuk Penghitungan Upah Minimum 2027

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe Zulfikar Idris mengatakan, kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Keurukon Katibul Wali, Kamis (2/7/2026), dipimpin Kamaruddin Andalah, Ketua Majelis Tuha Lapan yang merupakan bagian dari Majelis Syura Wali Nanggroe.

Turut hadir perwakilan Dinas Kehutanan Aceh, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, BKSDA, BPN, BPKH, WWF, Flora and Fauna International (FFI), JKMA, WALHI Aceh, Komisi VII DPRA, Majelis Adat Aceh (MAA), serta sejumlah instansi terkait lainnya.

Kamaruddin mengatakan penyusunan rancangan peraturan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola hutan, hutan adat, dan sektor pertambangan di Aceh dengan tetap mengedepankan perlindungan masyarakat adat, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Peraturan Wali Nanggroe tentang hutan dan hutan adat ini sangat dibutuhkan dan sudah lama dinantikan masyarakat Aceh. Tujuannya agar pengelolaan hutan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya bencana,” kata Kamaruddin.

Berbagai masukan yang disampaikan peserta FGD menunjukkan dukungan kuat terhadap lahirnya regulasi tersebut. Selain memberikan kepastian aturan bagi masyarakat adat, peraturan itu juga diharapkan menjadi instrumen perlindungan terhadap kawasan hutan, satwa liar, serta sumber daya alam yang berada di dalamnya.

“Kita ingin masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Satwa dan habitatnya tetap terjaga, sementara hasil hutan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan menjadi salah satu poin penting yang mengemuka dalam pembahasan.

Ketua Komisi VII DPRA, Ilmiza Sa’aduddin Djamal, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Lembaga Wali Nanggroe dalam menyusun rancangan peraturan tersebut.

“Kami dari Komisi VII DPRA menyambut baik inisiatif ini. Pengelolaan hutan dan pertambangan harus dilakukan secara baik dan terukur. Kehadiran regulasi ini nantinya diharapkan dapat memperkuat peran pawang hutan, mukim, dan masyarakat adat dalam menjaga wilayahnya,” kata Ilmiza.

Ia juga menyoroti pentingnya regulasi tersebut sebagai upaya mencegah kerusakan lingkungan yang berpotensi memicu bencana. Ia mencontohkan sejumlah kejadian banjir dan kerusakan kawasan hutan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir sebagai peringatan bahwa tata kelola sumber daya alam harus diperkuat.

Selain itu, Komisi VII DPRA turut menyoroti persoalan pertambangan ilegal yang masih terjadi di sejumlah wilayah Aceh, termasuk di kawasan Jantho, Kabupaten Aceh Besar.

“Dulu air di kawasan itu sangat jernih, tetapi setelah adanya aktivitas tambang ilegal warnanya berubah menjadi keruh dan kekuningan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus ada aturan yang kuat dan pengawasan yang ketat,” ujarnya.

Ia berharap rancangan Peraturan Wali Nanggroe yang sedang disusun dapat menjadi salah satu payung hukum yang memperkuat perlindungan lingkungan, memperjelas peran masyarakat adat, serta mendorong pengelolaan hutan dan pertambangan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi mendatang.[]

Tags: AcehHutanHutan AdatPeraturanPertambanganWali Nanggroe
ShareTweetPinSend
Seedbacklink
SAGOE TV

SAGOE TV

SAGOETV.com adalah platform media digital yang memberi sudut pandang mencerahkan di Indonesia, berbasis di Banda Aceh. SAGOETV.com fokus pada berita, video, dan analisis dengan berbagai sudut pandang moderat.

Related Posts

Polri Mutasi 704 Personel, Sejumlah Kapolda Berganti dan Enam Kapolres di Aceh
News

Polri Mutasi 704 Personel, Sejumlah Kapolda Berganti dan Enam Kapolres di Aceh

by SAGOE TV
November 22, 2026
Sertifikasi K3 Gratis Kemnaker Batch 2 Dibuka untuk 2.100 Peserta, Ini Syaratnya
News

Kemnaker Rinci 268 Komponen KHL untuk Penghitungan Upah Minimum 2027

by SAGOE TV
November 22, 2026
ANTARA Pamerkan 88 Foto Jurnalistik “Bangkit Sumatera” di Museum Tsunami Aceh
News

ANTARA Pamerkan 88 Foto Jurnalistik “Bangkit Sumatera” di Museum Tsunami Aceh

by SAGOE TV
November 22, 2026
Pengurus FOSKADJA 2026-2029 Dilantik, Ini Harapan Wagub Aceh untuk Alumni Dayah Jeumala Amal
News

Pengurus FOSKADJA 2026-2029 Dilantik, Ini Harapan Wagub Aceh untuk Alumni Dayah Jeumala Amal

by SAGOE TV
November 22, 2026
ANTARA refleksi satu tahun pascabencana Sumatera di Aceh
News

ANTARA Gelar Refleksi Satu Tahun Pascabencana Sumatera di Aceh

by SAGOE TV
November 21, 2026
Load More

POPULAR PEKAN INI

Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

November 19, 2026
Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

November 18, 2026
Dek Fadh Resmi Pimpin PORDASI Aceh 2026–2030, Targetkan Atlet Berkuda Tembus Prestasi Nasional MAKASSAR | SAGOETV – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, resmi dipercaya memimpin Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pengprov PORDASI) Aceh periode 2026–2030. Kepemimpinan baru ini diarahkan untuk memperkuat pembinaan atlet, meningkatkan kualitas organisasi, serta mengembangkan potensi olahraga berkuda Aceh agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Penetapan Fadhlullah sebagai Ketua Pengprov PORDASI Aceh ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PORDASI, Aryo P.S. Djojohadikusumo, di Hotel Gammara, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/11/2026).

Dek Fadh Resmi Pimpin PORDASI Aceh 2026-2030, Targetkan Atlet Berkuda Tembus Prestasi Nasional

November 21, 2026
USK Masuk 1.000 Universitas Terbaik Dunia di QS Sustainability Rankings 2026

USK Tembus 1.000 Besar Kampus Terbaik Dunia versi QS Sustainability 2027

November 19, 2026
Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

November 18, 2026
Aceh dan Paradoks Kemakmuran: Mengapa Bantuan Sosial Tidak Akan Pernah Cukup Tanpa Industrialisasi

Demokrasi, Kepemimpinan dan Paradoks Aceh

November 13, 2026
Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

November 17, 2026
Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

November 16, 2026
17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen BANDA ACEH I SAGOETV – Penanganan bencana di Aceh masih berlangsung meskipun sejumlah program pemulihan telah menunjukkan perkembangan. Hingga 18 November 2026, sebanyak 17 kabupaten/kota masih berada dalam status penanganan bencana. Sementara itu, realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan telah mencapai sekitar 53 persen. Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen

November 20, 2026

EDITOR'S PICK

Wisatawan Malaysia Hilang saat Diving di Sabang, Tim SAR Perluas Pencarian hingga 10 NM

Wisatawan Malaysia Hilang saat Diving di Sabang, Tim SAR Perluas Pencarian hingga 10 NM

September 17, 2026
UIN Ar-Raniry Selangkah Lagi Buka Fakultas Kedokteran, Target Terima Mahasiswa Agustus 2026

UIN Ar-Raniry Selangkah Lagi Buka Fakultas Kedokteran, Target Terima Mahasiswa Agustus 2026

July 30, 2026
Warga Terdampak Bencana Aceh Enggan Direlokasi, Huntap Diusulkan di Lokasi Lama

Aceh Kebut Rehabilitasi Sawah Pascabencana, Rp380 Miliar Digelontorkan

May 3, 2026
Pemain Persiraja Banda Aceh

Kena Sanksi Komdis PSSI, Laga Persiraja vs PSMS Medan Digelar Tanpa Penonton

April 30, 2026
Seedbacklink
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Iklan
  • Aset
  • Indeks Artikel

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.

No Result
View All Result
  • Artikel
  • News
  • Biografi
  • Bisnis
  • Entertainment
  • Kesehatan
  • Kuliner
  • Lifestyle
  • Politik
  • Reportase
  • Resensi
  • Penulis

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.