Oleh: Zahlul Pasha Karim
Pengajar Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh
zahlul.pasha@mail.ugm.ac.id
Bukan kali pertama, Presiden Prabowo menuduh para pengkritik programnya. Awalnya, ia menyebut para kritikus sebagai “antek asing” dan “londo ireng”. Belakangan, ia juga menyerang para intelektual dengan sebutan “goblok” karena menurutnya mereka telah menyebarkan fitnah dalam menilai kerja pemerintah.
Para aktivis dan akademisi merespon tuduhan tersebut. Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) mengidentifikasi Prabowo sebagai figur antisains (Kompas, 21/09/2026).. Karakter Prabowo diyakni semakin mirip pemimpin fasis karena menjalankan kekuasaan sambil menjauhi data, abai pada kritik, dan memusuhi intelektual (Tempo, 25/9/2026).
Lantas, apa yang dapat dikritisi dari argumen ini? Benarkah Prabowo antisains? Bagaimana dengan beberapa kebijakannya yang menunjukkan kecenderungan sebaliknya, seperti menaikkan dana riset dan mendorong industri saintek dalam negeri? Beberapa hari lalu ia juga baru melantik anggota Wantimpres, yang salah satunya juga berisi akademisi.
Tulisan ini berusaha menawarkan cara pandang lain terhadap Prabowo dengan melihat secara lebih utuh berbagai tuduhan terhadap dirinya dan membandingkannya dengan beberapa kebijakan Prabowo terhadap sains. Oleh karena itu, saya menawarkan satu argumen; Prabowo bukanlah pemimpin antisains, melainkan antisaintis.
Kita tahu, sains adalah produk atau sistem pengetahuannya, sedangkan saintis/ilmuwan/intelektual adalah subjek atau orang yang menciptakan dan mengembangkan sains itu sendiri.
Di bawah Prabowo, saya memerhatikan bahwa dirinya tidak menunjukkan kecenderungan antisains. Ia justru mencurigai otonomi para saintis. Sejumlah kebijakannya mengindikasikan bahwa pemerintah relatif mendukung lini riset dan memanfaatkannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing militer.
Sebagai contoh, pada Juli 2026, Prabowo telah menambahkan anggaran riset perguruan tinggi menjadi 12 triliun, dari yang tadinya sebesar 8 triliun (Tempo, 15/01/26). Kenaikan dana ini untuk mendukung penelitian di sektor pangan, ketahanan energi, serta penguatan industri strategis.
Dengan menempatkan sains sebagai aset ekonomi negara, Prabowo juga menegaskan bahwa mereka yang bekerja di bidang tersebut sebagai pahlawan negara. Dalam bidang milter, Prabowo juga meminta aparatur negara untuk menguasai kecerdasan buatan, sistem siber, dan teknologi nirawak (Tempo, 22/07/26). Ia menekankan bahwa perwira unggul masa depan adalah yang menguasai saintek.
Karakter populis
Kiprah Prabowo segera mengingatkan saya pada sejumlah pemimpin populis lainnya. Sebagaimana dijelaskan Krisztián Szabados (2019), rezim populis seperti di Rusia, Turki, Hongaria, dan Amerika Serikat menghargai sains dan teknologi untuk mendukung agenda mereka. Presiden Putin memandang sains sebagai alat menaikkan reputasi internasional dan berinisiatif untuk mengejar kepemimpinan global di bidang kecerdasan buatan dan genetika.
Presiden Erdogan menaikkan dana riset sebanyak dua kali lipat dari total nilai PDB Turki. Presiden Orban juga mengatur ulang angggaran di Hongaria untuk memprioritaskan riset ilmu terapan sehingga telah berdampak langsung pada sektor industri dan pertumbuhan ekonomi. Hal serupa juga diikuti Presiden Trump yang menaikkan anggaran riset federal serta menambah anggaran NASA untuk kebijakan luar angkasa.
Dibandingkan menolak ilmu pengetahuan, pemimpin populis lebih senang mengalihkan fokusnya dengan mengendalikan komunitas ilmiah seperti mencampuri otonomi perguruan tinggi dan menempatkan pimpinan lembaga riset yang loyal secara politik.
Praktik politik semacam itu dapat ditemukan secara universal dalam kepemimpinan politik apa pun yang memiliki kecenderungan tidak demokratis. Di mata pemimpin populis, saintis dianggap sebagai ancaman bagi kekuasaan karena menjadi kelompok paling sulit dimanipulasi oleh pesan-pesan politik populis.
Memang, Prabowo tidak menyingkirkan semua saintis dan memilih untuk memanfaatkan mereka dalam mendukung agenda pemerintah. Namun, seperti karakter pemimpin populis lainnya, Prabowo menerapkan sistem patronase untuk menempatkan para saintis yang loyal pada posisi-posisi strategis. Sistem tersebut juga dilakukan Trump yang mengganti pejabat federal pada badan pelindungan lingkungan Amerika Serikat dengan figur-figur yang cocok dan sesuai dengan kepentingan bisnis dan ideologinya.
Fokus pada saintek
Cara lainnya adalah mengalihkan pendanaan kepada riset terapan dan teknologi yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, atau sektor industri pendukung rezim. Sebaliknya, pemimpin populis menekan dan memotong dana kepada saintis di bidang ilmu-ilmu sosial yang sering menyuarakan kritik terhadap pemerintah.
Hal serupa dilakukan Prabowo pada bidang ilmu sosial. Meskipun telah menambah anggaran riset pada 2026, dana tersebut diprioritaskan pada sektor sains dan teknologi, sementara bidang ilmu sosial semakain terpinggirkan. Beasiswa LPDP kini juga diarahkan berfokus pada bidang STEM dengan kouta yang disediakan untuk bidang tersebut mencapai 80%.
Berbeda dengan sains terapan, saintis pada bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora kerap kali menyuarakan kritik kepada pemerintah. Outlok Kebebasan Akademik yang dirilis KIKA 2025 menunjukkan target korban kebebasan akademik umumnya menyasar forum-forum akademik yang berlatar ilmu sosial dibanding foroum riset terapan.
Forum seperti nobar film, dan diskusi kritis menyangkut dampak proyek strategi nasional telah menjadi sasaran pembubaran. Aktor-aktor yang mengecam kebijakan pemerintah, khususnya para akademisi yang menuntut tanggung jawab negara atas dampak sosial akibat program pemerintah ikut dikriminalisasi.
Dengan cara tersebut, Prabowo tetap mempertahankan sains sebagai institusi pengetahuan. Pada saat bersamaan, ia menolak otonomi saintis sebagai kelompok yang berpotensi menjadi oposisi langsung bagi program-programnya.
