BANDA ACEH I SAGOETV – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi Aswad, M.Pd., meminta Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh kembali memprioritaskan fungsi pembinaan, pengembangan, dan pelestarian adat istiadat Aceh.
Ia menilai, penguatan tugas pokok tersebut penting agar MAA tidak kehilangan fokus sebagai lembaga yang memiliki mandat menjaga keberlangsungan adat dan budaya Aceh di tengah masyarakat.
Musriadi menegaskan, keberadaan MAA harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan adat, terutama melalui pembinaan lembaga adat dan peningkatan kapasitas tokoh adat hingga tingkat kecamatan, mukim, dan gampong.
Menurutnya, kegiatan kelembagaan tidak seharusnya hanya berorientasi pada agenda seremonial, tetapi harus diarahkan pada pelaksanaan fungsi pembinaan secara berkelanjutan.
“MAA harus kembali memperkuat tugas pokok dan fungsi utamanya. Jangan sampai lembaga yang memiliki mandat besar dalam menjaga marwah adat Aceh justru kehilangan fokus terhadap fungsi pembinaan dan pengembangan adat di tengah masyarakat,” ujar Musriadi.
Baca juga: Mawardi Nur Terpilih Pimpin ORALEXISMUQ
Ia menyebutkan, terdapat empat agenda utama yang perlu menjadi perhatian MAA Kota Banda Aceh. Pertama, membina dan mengembangkan lembaga-lembaga adat mulai dari tingkat kota, kecamatan, mukim hingga gampong agar tetap berfungsi dan memiliki kapasitas dalam menjalankan peran adat di tengah masyarakat.
Kedua, meningkatkan kapasitas tokoh-tokoh adat melalui pendidikan, pelatihan, kaderisasi, dan regenerasi. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kepemimpinan adat serta memastikan adanya generasi penerus yang mampu menjalankan peran sebagai pemangku adat.
Ketiga, membina dan mengembangkan kehidupan adat serta adat istiadat agar tetap hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Hal ini sejalan dengan filosofi masyarakat Aceh, Adat bak Poteu Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala.
Keempat, melestarikan khazanah budaya Aceh, termasuk nilai-nilai adat, seni, tradisi, dan warisan budaya agar tidak tergerus oleh perubahan zaman dan perkembangan modernisasi.
“Adat bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi merupakan identitas, sistem nilai, dan modal sosial masyarakat Aceh. Karena itu, adat harus terus diwariskan melalui pembinaan, pendidikan, dan praktik kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Selain empat agenda tersebut, Musriadi mendorong MAA lebih aktif melakukan inventarisasi dan dokumentasi adat istiadat yang masih hidup di tengah masyarakat. Ia juga menilai perlu adanya program pembinaan yang terukur dan berkelanjutan terhadap lembaga serta pemangku adat di setiap gampong.
Menurutnya, penguatan fungsi peradilan adat di tingkat gampong dan mukim juga perlu menjadi perhatian. Mekanisme penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan melalui jalur adat harus terus dibina dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam.
Musriadi berharap Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan dukungan kebijakan, program, dan anggaran yang memadai agar MAA dapat menjalankan mandat kelembagaannya secara optimal.
“Yang kita dorong bukan sekadar menghidupkan organisasi, tetapi mengembalikan substansi dan marwah MAA sebagai lembaga pembina, pengembang, dan pelestari adat Aceh. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari hidupnya lembaga adat, meningkatnya kapasitas tokoh adat, serta terjaganya nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat,” tutup Musriadi.




















