JAKARTA | SAGOETV – Perputaran dana judi online di Indonesia turun 12,9 persen pada semester pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski menjadi indikasi perkembangan upaya pemberantasan perjudian digital, pemerintah menilai penurunan tersebut belum cukup.
Penindakan kini perlu diperkuat dengan memburu bandar, membongkar jaringan kejahatan, serta memutus aliran dana yang menjadi sumber operasional judi online.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, pemberantasan judi online tidak dapat hanya mengandalkan pemutusan akses terhadap situs perjudian. Upaya pencegahan di ruang digital harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum agar pelaku dan jaringan yang berada di balik aktivitas tersebut dapat diungkap.
Menurut Meutya, sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi faktor penting dalam memperkuat pemberantasan judi online. Kedua lembaga memiliki peran berbeda, tetapi saling berkaitan dalam memutus aktivitas perjudian yang terus berkembang melalui berbagai platform digital.
Baca juga: Gibran Umumkan Pengunduran Diri sebagai Wapres, Tegaskan Keputusan Tak Terkait Ijazah
Hal tersebut disampaikan Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
“Jika pencegahan tanpa penegakan hukum, akan sulit untuk mencapai target,” ujar Meutya.
Ia menjelaskan, Kemkomdigi berperan melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap ruang digital, termasuk memutus akses masyarakat terhadap situs-situs perjudian online. Sementara itu, Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku, bandar, serta jaringan yang menjalankan aktivitas perjudian tersebut.
Meutya menilai, pemutusan akses terhadap situs perjudian belum cukup untuk menyelesaikan persoalan. Sebab, selama bandar dan jaringan utama masih memiliki kemampuan finansial serta infrastruktur untuk beroperasi, aktivitas perjudian online berpotensi kembali muncul melalui saluran digital lainnya.
“Meskipun kita sudah melakukan take down, tapi kalau bandarnya tetap besar dan berdaya, mereka akan terus tumbuh,” ungkapnya.
Salah satu perkembangan penegakan hukum terlihat dari pengungkapan dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari aktivitas judi online oleh Bareskrim Polri pada 16 November 2026. Dalam perkara tersebut, penyidik memblokir 322 rekening perbankan dan menyita aset dengan nilai sekitar Rp28 miliar.
Pengungkapan ini memperlihatkan pentingnya penelusuran aliran dana dalam pemberantasan judi online. Selain membatasi akses terhadap platform perjudian, aparat penegak hukum perlu mengidentifikasi rekening penampung, aset hasil kejahatan, serta pihak-pihak yang mengendalikan jaringan tersebut.
Tantangan lainnya muncul karena jaringan perjudian online tidak hanya beroperasi di dalam negeri. Berdasarkan pemantauan Kemkomdigi dan informasi dari pengungkapan kepolisian, infrastruktur yang dimanfaatkan pelaku ditemukan berada di sejumlah negara, antara lain Brasil, Kamboja, Amerika Serikat, dan Finlandia.
Operasi lintas negara tersebut membuat penanganan judi online membutuhkan kemampuan investigasi digital dan koordinasi yang lebih kuat. Pelaku juga memanfaatkan beragam kanal pembayaran untuk menyamarkan transaksi, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan rekening milik pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Meutya mengingatkan, penggunaan rekening UMKM oleh jaringan perjudian online perlu ditangani secara cermat. Langkah pemblokiran rekening yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas ilegal harus mempertimbangkan kemungkinan adanya rekening milik pelaku usaha yang disalahgunakan oleh pihak lain.
“Ketika kita mau menutup akun-akun atau rekening-rekening milik UMKM, pasti akan berdampak bagi kelangsungan UMKM tersebut,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah memandang koordinasi antara Kemkomdigi dan Polri perlu terus diperkuat. Kerja sama tersebut mencakup peningkatan kemampuan investigasi digital, percepatan pertukaran informasi, serta penelusuran jaringan kejahatan yang memanfaatkan berbagai infrastruktur dan layanan pembayaran digital.
Penurunan perputaran dana judi online sebesar 12,9 persen pada semester pertama 2026 menjadi salah satu indikator perkembangan upaya pemerintah. Namun, angka tersebut belum berarti persoalan perjudian digital telah selesai. Besarnya dana yang masih beredar menunjukkan bahwa penanganan harus menyasar pihak-pihak yang mengendalikan aktivitas tersebut.




















