Oleh: H Jamaluddin, ST, MM.
Ketua DPP, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Aceh.
Dalam dialog interaksi tentang investasi di Aceh yang diselenggarakan Hurriah Foundation. Saya menyebutkan bahwa Aceh belum memiliki keistimewaan dalam bidang investasi. Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi sesungguhnya, keistimewaan itu tidak menjadi investasi yang dapat mensejahteraan masyarakat Aceh. Disaat dana otsus sedang tinggi ditengah keistimewaan, tapi pengangguran dan kemiskinan juga sedang berada di puncak. Apa jadinya kalau tidak ada dana Otsus dan keistimewaan.
Harusnya dengan keistimewaan yang dimiliki Aceh, memudahkan investasi. Faktanya kestimewaan di bidang pendidikan tidak memiliki korelasi dengan kesejahteraan, begitu juga keistimewaan pada bidang agama juga tidak ada investor dari Timur Tengah misalnya. Harusnya keistimewaan harus menjadi kebanggaan untuk kemajuan Aceh.
Saya juga menyorot sistem kelembagaan pengurusan investasi di Aceh harus satu pintu. Sistem kelembagaan harus jelas dan kontrik untuk memudahkan investasi. Karena investor itu membawa uang, sudah sepatutnya birokrasi untuk berfikir untuk kebaikan Aceh. Kultur masyarakat juga harus disesuaikan dengan rencana investasi.
Prinsip investasi itu ken untuk dapat mengatasi persoalan sosial. Saat ini, mengenai investasi yang diperlukan adalah kesungguhan dari pemerintah Aceh. Komitmen yang di ucapkan dengan perbuatan harus sama. Seharusnya tidak boleh pemerintah yang menghancur calon investor. Bukti kegagalan Pabrik Laweung dan KAI Ladong terdapat kontribusi pemerintah Aceh menghancurkan niat calon investor.
Bertahun-tahun Pemerintah Aceh menurut catatan Jamal. Gubernur dan pejabat birokrasi di Aceh kampanya investasi dengan biaya APBA ke luar negeri. Tapi berapa yang realisasi? Nyaris hampir tidak sebanding dengan biaya perjalanan mereka. Tapi Ketika putra-putra terbaik sendiri dari Indonesia mau berinvestasi di Aceh. Malah harus keluar karena bahasa yang digunakan birokrasi di Aceh tidak membahagiankan para investor.
Terdapat persoalan integritas yang mengurus investasi di Aceh. Begitu banyak MoU yang dilakukan, tapi nyaris tidak ada hasil. Tidak malu mereka, dari tahun ke tahun terus terjadi, paradigma ini harus diperbaiki.
Hal penting saat ini yang harus diperhatikan oleh birokrasi di Aceh adalah satu rupiah pengelolaan keuangan Aceh, harus memiliki daya kejut bagi perenomian Aceh. Karena secara keamanan tidak mengalami kendala apapun dalam investasi di Aceh. Buktinya pembangunan jalan TOL tidak ada masalah keamanan. Beberapa wilayah lain malah muncul masalah keamanan.
Hambatan utama dalam investasi di Aceh adalah tidak kesungguhan dan keikhlasan yang diperlihatkan oleh biroraksi di Aceh. Untuk itu, kesungguhan mengurusi investasi harus ditingkan oleh pemerintah Aceh dalam mengeloal investasi. Ditengah kondisi, kovid-19 dan kemiskinan seperti ini. Pemerintah harus bersungguh-sungguh untuk kebaikan Aceh. Dil-dil yang hanya menguntung pemimpin harus dihindari. Situasi sekarang mari fokus untuk kepentingan masyarakat Aceh. Publik sudah sangat cerdas saat in, kalau kegagalan investasi suatu proyek akan ketahuan dimana letak kegagalannya.
Kalau paradigma pemerintah Aceh tidak berubah, maka investasi di Aceh tidak akan jalan. paradigma harus dirubah, begitu juga dengan masyarakat harus dibekali informasi yang akurat supaya investasi jalan dengan baik dan dapat membawa kebaikan bagi masyarakat setempat.
Kita mengajak, semua pihak yang telah mendapat amanah di Aceh saat ini, untuk berfikir dan bertindak untuk kebaikan masyarakat Aceh. Mari kita bekerja dengan baik, birokrasi harus bekerja dengan ikhlas. Ucapan dan perbuatan harus sama. Supaya investor percaya dengan Aceh.[]
