SAGOETV | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk meningkatkan infrastruktur serta mendorong ekspor produk unggulan daerah.
Sejak diberlakukan pasca-penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki tahun 2005, Dana Otsus Aceh menjadi sumber utama dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam efektivitas penggunaan anggaran.
Pakar ekonomi dan pengamat kebijakan publik menilai bahwa alokasi Dana Otsus seharusnya lebih difokuskan pada sektor yang memiliki dampak jangka panjang bagi perekonomian Aceh. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, dan kawasan industri, menjadi faktor kunci dalam menarik investasi dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.
“Aceh memiliki potensi besar dalam ekspor komoditas unggulan seperti kopi Gayo, perikanan, dan hasil pertanian lainnya. Namun, kurangnya infrastruktur dan kebijakan yang mendukung ekspor masih menjadi kendala utama,” ujar Safuadi, ST., M.Sc., Ph.D, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Aceh, kepada SagoeTV, 13 November 2025, dalam Podcast yang dipandu host Mukhlisuddin Ilyas.
Selain pembangunan infrastruktur, kata Safuadi, perlu ada sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan akademisi dalam menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif. Penyediaan fasilitas pendukung, seperti pelatihan tenaga kerja dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing Aceh di kancah global.
Lebih lanjut kata dia, Pemerintah Aceh juga didorong untuk lebih transparan dalam pengelolaan Dana Otsus, dengan mengutamakan proyek-proyek prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Evaluasi berkala dan pengawasan ketat dari berbagai pihak diharapkan mampu memastikan bahwa dana tersebut benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dengan strategi yang tepat, pemanfaatan Dana Otsus tidak hanya akan mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga membuka peluang bagi Aceh untuk menjadi pusat ekonomi baru yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional. [MM]
