Oleh: Aishaa Akma
Analis Geopolitik
Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyembunyikan ambisinya untuk membawa Indonesia ke panggung global. Dalam hitungan bulan sejak dilantik, ia telah mengunjungi puluhan negara, bergabung dengan BRICS, menawarkan diri menjadi mediator konflik Iran-AS, mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, dan menjalin kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat semua dalam waktu yang hampir bersamaan.
Tapi manuver ini, yang sering disebut sebagai “multi-alignment” atau “mendayung di antara dua karang”, memiliki risiko yang sangat tinggi. Indonesia mungkin tidak sadar bahwa ia sedang bermain api di tengah badai geopolitik paling dahsyat dalam beberapa dekade.
Prabowo sendiri pernah menyatakan bahwa jika Indonesia ingin benar-benar non-blok dan bersahabat dengan semua pihak, maka pada dasarnya Indonesia sendirian. Jika terancam atau diserang, tidak ada yang akan membantu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ia melihat prinsip “bebas aktif” tradisional sebagai kelemahan, dan “multi-alignment” sebagai solusi. Namun pertanyaannya: apakah Indonesia memiliki kapasitas untuk menjalankan strategi yang biasanya hanya dilakukan oleh negara-negara besar?
Menghitung Beberapa Risiko
Pada pertengahan April 2026, dunia dikejutkan oleh bocoran dokumen yang mengungkap bahwa Indonesia tengah mempertimbangkan untuk memberikan akses terbang tanpa batas kepada pesawat-pesawat militer Amerika Serikat. Artinya, pesawat tempur, pesawat pengintai, dan pesawat pengangkut AS dapat melintas di wilayah udara Indonesia tanpa perlu izin kasus per kasus seperti selama ini.
Bagi AS, ini adalah kemenangan besar. Dengan akses ini, pesawat-pesawat AS dapat memangkas waktu tempuh dari pangkalan di Australia atau Samudra Hindia ke wilayah-wilayah kunci seperti Filipina dan Korea Selatan secara drastis. Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, akan berada di bawah pengawasan langsung militer AS.
Namun bagi Indonesia, risikonya sangat besar.
Pertama, Indonesia bisa ditarik ke dalam konflik yang bukan urusannya. Kementerian Luar Negeri sendiri telah mengirim surat mendesak ke Kementerian Pertahanan pada awal April, memperingatkan bahwa memberikan akses terbang tanpa batas berisiko menjerumuskan Jakarta ke dalam konflik asing.
Kedua, Indonesia akan kehilangan kedaulatan atas wilayah udaranya sendiri. Selama ini, setiap pesawat asing yang melintas wajib mendapatkan izin dari Kementerian Luar Negeri dan markas militer. Dengan sistem baru ini, mekanisme tersebut akan dikesampingkan. Indonesia akan kehilangan kemampuan untuk menolak pesawat AS yang dianggap membahayakan.
Ketiga, ini akan menciptakan masalah serius di mata China. China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan telah menginvestasikan miliaran dolar di infrastruktur Indonesia. Jika Indonesia dianggap berpihak pada AS dalam persaingan besar antara kedua negara adidaya, investasi ini bisa terancam.
Yang lebih ironis, AS sendiri memiliki catatan buruk dalam menghormati kedaulatan udara Indonesia. Pada 2023, Panglima TNI saat itu melaporkan bahwa AS adalah pelanggar nomor satu wilayah udara Indonesia, dengan 11 penerbangan tidak sah tercatat hanya dalam setengah tahun pertama. Antara Januari 2024 dan April 2025, pesawat militer AS dilaporkan melakukan operasi pengawasan di Laut China Selatan sebanyak 18 kali yang melanggar perairan dan wilayah udara Indonesia.
Memberikan akses terbang tanpa batas kepada AS, setelah puluhan tahun mereka melanggar tanpa izin, adalah tindakan yang sulit dijelaskan kepada publik Indonesia. Banyak pengamat memperingatkan bahwa kontroversi ini berisiko memicu kritik bahwa Prabowo semakin akomodatif terhadap Trump dan bersekongkol dengan agresor.
Sebelum perang Iran-AS meletus, Prabowo membuat keputusan kontroversial dengan bergabung ke dalam “Board of Peace” yang diprakarsai oleh Presiden Trump. Inisiatif ini, yang katanya bertujuan untuk mempromosikan perdamaian di Gaza dan Timur Tengah, ternyata menjadi bumerang.
Banyak analis menilai bahwa Indonesia jatuh ke dalam perangkap Trump dan Israel melalui keanggotaan ini. Begitu Indonesia bergabung, Israel dan AS melancarkan serangan ke Iran. Ini adalah pukulan keras bagi kebijakan luar negeri Indonesia.
Keanggotaan ini juga merusak kredibilitas Indonesia sebagai mediator netral. Prabowo telah menawarkan diri untuk menjadi mediator antara AS dan Iran, bahkan menyatakan kesiapannya terbang ke Teheran. Namun keanggotaan Indonesia di Board of Peace membuat posisi Indonesia sebagai mediator menjadi lemah. Keanggotaan di dewan tersebut membuat Indonesia sulit dipandang sebagai pihak yang netral, yang pada akhirnya mengurangi kapasitas untuk bertindak sebagai mediator.
Selain itu, kabar bahwa Indonesia harus membayar 1 miliar dolar AS untuk bergabung dengan Board of Peace menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengeluaran tersebut. Apakah uang sebanyak itu sebanding dengan pengaruh diplomatik yang diperoleh? Hasilnya, perang tetap pecah, dan Indonesia justru kehilangan posisi tawarnya.
Akibat tekanan publik, Indonesia akhirnya mengumumkan penangguhan partisipasinya dalam kegiatan Board of Peace pada awal Maret 2026. Namun kerusakan telah terjadi. Indonesia telah terlanjur dicap sebagai negara yang condong ke blok AS di mata dunia Islam, sementara di mata AS, Indonesia mungkin dianggap tidak konsisten.
Pada 13 April 2026, di hari yang sama ketika Menteri Pertahanan menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan besar dengan AS di Pentagon, Presiden Prabowo terbang ke Moskow untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.
Kunjungan ini, menurut para analis, bertujuan untuk mengamankan pasokan minyak Rusia guna menggantikan kekurangan pasokan dari Timur Tengah akibat perang. Prabowo bahkan menyatakan bahwa Rusia memainkan peran yang sangat positif dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik global.
Pernyataan ini kontras dengan sikap Indonesia yang baru saja menandatangani perjanjian pertahanan dengan AS, yang merupakan musuh bebuyutan Rusia. Ini adalah “multi-alignment” dalam bentuknya yang paling ekstrem: berjabat tangan dengan dua kekuatan yang sedang bersaing secara bersamaan.
Risikonya, baik AS maupun Rusia bisa kehilangan kepercayaan pada Indonesia. AS mungkin mempertanyakan komitmen Indonesia sebagai mitra pertahanan jika Indonesia terus menjalin hubungan dekat dengan Rusia. Sebaliknya, Rusia mungkin mempertanyakan niat Indonesia jika Indonesia membuka pangkalan udara untuk AS.
Selain itu, ketergantungan pada minyak Rusia menciptakan kerentanan baru. Jika hubungan AS-Rusia memburuk lebih lanjut, Indonesia bisa terjebak di antara dua tekanan: dari AS yang mungkin melarang pembelian minyak Rusia, dan dari Rusia yang mungkin menghentikan pasokan jika Indonesia dianggap terlalu pro-AS.
Di balik kerja sama pertahanan, ada dimensi ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Pada Februari 2026, AS mengancam akan mengenakan tarif 32 persen pada barang-barang Indonesia. Prabowo kemudian bernegosiasi dan berhasil menurunkan tarif menjadi 19 persen.
Namun penurunan tarif ini tampaknya tidak datang secara cuma-cuma. Meskipun pemerintah membantah bahwa ada klausul non-perdagangan dalam perjanjian tarif tersebut, banyak pengamat mencurigai adanya tawar-menawar di balik layar.
Trump bahkan meminta Indonesia membeli drone pengintai buatan AS dan mengumumkannya secara terbuka permintaan yang ditolak Indonesia. Namun fakta bahwa permintaan seperti itu muncul menunjukkan bahwa AS melihat hubungan dagang sebagai alat untuk memaksakan agenda keamanan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, Malaysia yang juga menandatangani perjanjian tarif dengan AS dilaporkan setuju untuk tidak membeli reaktor nuklir, bahan bakar rod, atau uranium yang diperkaya dari negara-negara tertentu, kecuali tidak ada pemasok alternatif. Indonesia tidak memiliki klausul seperti itu, tetapi kehadiran klausul serupa dalam perjanjian dengan negara tetangga menunjukkan bahwa AS secara sistematis menggunakan kekuatan ekonominya untuk membatasi kebebasan manuver negara-negara Asia Tenggara.
Jika suatu saat AS meminta Indonesia untuk memilih antara kepentingan ekonomi dan kepentingan politik, apakah Indonesia punya daya tawar yang cukup? Atau akankah Indonesia harus tunduk seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain?
Manuver Prabowo juga menghadapi tantangan serius di dalam negeri. Publik Indonesia, yang mayoritas Muslim, sangat sensitif terhadap isu Palestina dan Timur Tengah. Keputusan untuk bergabung dengan Board of Peace yang juga diikuti oleh Israel menimbulkan kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat.
Kematian tiga prajurit TNI yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian di Lebanon selatan satu tewas oleh Israel dan dua kemungkinan oleh Hizbullah semakin memperkeruh suasana. Ada seruan agar Indonesia membatalkan rencana pengiriman 8.000 pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, karena dianggap tidak memiliki representasi Palestina yang memadai.
Di media sosial, kritik terhadap Prabowo semakin meluas. Banyak yang mempertanyakan mengapa Indonesia tiba-tiba menjadi “dekat” dengan AS di saat AS sedang membantai warga sipil di Iran dan mendukung Israel yang mengebom Gaza. Kekhawatiran bahwa Prabowo sedang “menjual kedaulatan” Indonesia menjadi topik hangat di berbagai forum diskusi.
Pemerintah Indonesia mungkin bisa mengabaikan kritik ini untuk sementara, tetapi dalam jangka panjang, ketidakpuasan publik dapat menggerus legitimasi pemerintahan Prabowo. Apalagi jika suatu saat Indonesia benar-benar terseret ke dalam konflik yang tidak diinginkan akibat kebijakan luar negeri yang dianggap terlalu pro-Barat.
Mengapa seorang presiden yang baru menjabat rela mengambil risiko sebesar itu? Ada beberapa kemungkinan penjelasan.
Pertama, Prabowo mungkin benar-benar percaya pada “multi-alignment” sebagai strategi yang tepat untuk Indonesia di era persaingan kekuatan besar. Dalam pandangannya, dunia sedang bergerak menuju multipolaritas, dan Indonesia harus terlibat dengan semua kekuatan besar untuk memaksimalkan kepentingannya. Bergabung dengan BRICS (yang didominasi China dan Rusia) sekaligus menjalin kerja sama pertahanan dengan AS adalah bagian dari strategi ini.
Kedua, Prabowo mungkin melihat adanya kekosongan kepemimpinan global. AS sedang sibuk dengan Iran, Eropa sibuk dengan Ukraina, China sedang menghadapi tekanan ekonomi. Dalam kekosongan ini, Prabowo melihat peluang bagi Indonesia untuk muncul sebagai pemain global. Ini menjelaskan mengapa ia begitu proaktif dalam menawarkan mediasi konflik Iran-AS, mengirim pasukan ke Gaza, dan menjadi tuan rumah berbagai inisiatif diplomasi.
Ketiga, ada kemungkinan bahwa Prabowo sedang memainkan permainan tingkat tinggi yang tidak sepenuhnya dipahami oleh publik. Dengan mendekat ke AS, ia berharap mendapatkan konsesi ekonomi dan teknologi. Dengan mendekat ke Rusia, ia berharap mengamankan pasokan energi. Dengan bergabung ke BRICS, ia berharap mendapatkan akses ke pasar dan investasi China. Tujuan jangka panjangnya adalah membangun Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dan militer yang mandiri.
Namun, risiko dari strategi ini sangat besar. Indonesia adalah kekuatan menengah dengan kemampuan diplomatik, militer, dan ekonomi yang terbatas untuk mempengaruhi dan mengarahkan politik global. Multi-alignment yang tidak mempertimbangkan keterbatasan ini justru dapat melemahkan peran Indonesia di ASEAN dan di panggung global.
Menabrak Dua Karang
Metafora “mendayung di antara dua karang” yang digunakan untuk menggambarkan kebijakan luar negeri Indonesia sebenarnya mengandung dua kemungkinan interpretasi. Yang pertama, pendayung yang terampil dapat melewati kedua karang dengan selamat. Yang kedua, pendayung yang ceroboh akan menabrak salah satu karang, atau bahkan keduanya.
Manuver Prabowo saat ini berada di persimpangan antara dua kemungkinan itu. Di satu sisi, ia berhasil meningkatkan profil internasional Indonesia secara signifikan dalam waktu singkat. Nama Indonesia disebut-sebut di berbagai forum global, dan Prabowo sendiri diakui sebagai salah satu pemimpin yang paling aktif di panggung dunia.
Namun di sisi lain, risiko yang diambil sangat besar. Akses terbang tanpa batas untuk militer AS dapat menyeret Indonesia ke dalam konflik Laut China Selatan atau bahkan konflik besar lainnya. Keanggotaan di Board of Peace telah merusak kredibilitas Indonesia sebagai mediator netral. Kunjungan ke Rusia di saat yang sama dengan penandatanganan perjanjian pertahanan dengan AS menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia.
Publik Indonesia berhak mengetahui apa sebenarnya manfaat dari semua manuver ini. Apakah Indonesia akan mendapatkan alih teknologi militer dari AS? Apakah investasi AS akan meningkat secara signifikan? Apakah posisi Indonesia di forum-forum internasional akan lebih kuat? Tanpa jawaban yang jelas, wajar jika publik bertanya-tanya: apakah Indonesia sedang mendayung di antara dua karang, atau sedang menabrak keduanya?
Yang pasti, dunia sedang berubah dengan cepat. Persaingan AS-China, perang di Ukraina dan Timur Tengah, serta ketidakpastian ekonomi global menciptakan lingkungan yang sangat berbahaya bagi negara-negara kecil dan menengah. Indonesia harus berhati-hati agar tidak menjadi korban dari ambisinya sendiri.[]
