PIDIE JAYA | SAGOE TV – Hampir dua bulan pascabanjir besar yang melanda Kabupaten Pidie Jaya, penanganan dampak bencana dinilai masih jauh dari tuntas. Relawan sekaligus Koordinator Human Sight Pidie Jaya, Muhammad Habibi, menyebut pemulihan yang dilakukan hingga kini baru mencapai sekitar 20-30 persen, dan masih didominasi bantuan bersifat umum seperti logistik.
“Penanganan yang ada itu baru sebatas logistik dan kebutuhan umum. Program pemerintah yang benar-benar menyasar kebutuhan riil masyarakat hampir belum terlihat, kecuali pembangunan hunian sementara,” ujar Habibi, Kamis (22/1/2026).
Menurutnya, setelah hampir dua bulan pascabencana, pemerintah seharusnya sudah memiliki peta kebutuhan masyarakat secara jelas dan tepat sasaran, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak.
Habibi mencontohkan banyak warga dengan keterbatasan mobilitas yang kehilangan alat bantu seperti kursi roda dan tongkat akibat banjir. Namun, permintaan bantuan tersebut belum tertangani optimal karena terkendala persyaratan administratif.
“Kami sudah menghubungi dinas sosial, tapi diminta KTP. Padahal rumah warga hanyut, dokumen juga hilang. Administrasi seperti itu seharusnya sudah lebih fleksibel dalam kondisi darurat,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan lumpur tebal yang menjadi hambatan utama pemulihan di Pidie Jaya. Berbeda dengan daerah lain, ketinggian lumpur di pemukiman warga bisa mencapai 1,5 hingga 2,5 meter, sehingga menyulitkan proses pembersihan rumah.
“Bukan warga tidak mau membersihkan rumahnya, tapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Lumpur di dalam dan di luar rumah sama tingginya. Kalau dikeluarkan, mau dibuang kemana?” jelasnya.
Habibi menyebut hingga kini belum ada pengerahan alat berat untuk membersihkan rumah-rumah warga, sementara fasilitas umum pun belum tertangani sepenuhnya. Pembersihan lorong desa, kata dia, hanya dilakukan sekitar 100 meter dari jalan aspal, menyisakan banyak rumah warga yang masih tertimbun lumpur.
“Kami curiga ini hanya agar dari jalan terlihat sudah bersih, padahal ke dalam masih parah. Bahkan ada lorong yang lumpurnya sudah mengeras dan terpaksa dijadikan jalan oleh warga,” ungkapnya.
Selain lumpur, krisis air bersih juga menjadi masalah serius. Setelah bantuan relawan berkurang, suplai air bersih terhenti karena tidak ada tindak lanjut dari pemerintah.
“Begitu relawan cabut, air bersih juga hilang. Sekarang kami dari Human Sight fokus membersihkan sumur warga agar bisa digunakan sebelum Ramadhan,” kata Habibi.
Ia menambahkan, kondisi kesehatan warga mulai memburuk dengan meningkatnya kasus penyakit kulit dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Banyak lansia hingga kini masih tidur langsung di atas lumpur kering karena tidak memiliki tempat tidur layak.
“Yang mereka terima hanya tikar atau matras tipis. Itu pun digelar di atas lumpur. Lansia sudah mulai mengeluh sakit badan,” ujarnya.
Habibi juga menyoroti minimnya informasi terkait tahapan penanganan bencana oleh pemerintah. Menurutnya, warga dan relawan membutuhkan kejelasan mengenai rencana kerja, prioritas, serta estimasi waktu pemulihan.
“Kami butuh pemerintah menjelaskan secara terbuka, sekarang sedang menangani apa, ke depan apa yang akan dilakukan, dan berapa lama waktunya. Jangan sampai masyarakat hanya menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Ia menutup dengan harapan agar penanganan pascabencana tidak berhenti pada fase tanggap darurat semata dan tidak menjadikan wilayah terdampak sebagai sekadar “destinasi wisata bencana”.
“Masyarakat butuh pemulihan nyata, bukan sekadar kunjungan,” pungkas Habibi. []
