• Tentang Kami
Sunday, November 22, 2026
SAGOE TV
No Result
View All Result
SUBSCRIBE
BACA TERAS.ID
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result

KLHK Bentuk Timdu Hutan Adat

SAGOE TV by SAGOE TV
July 27, 2023
in News
Reading Time: 2 mins read
A A
0
KLHK Bentuk Timdu Hutan Adat
Share on FacebookShare on Twitter

BANDA ACEH – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia secara resmi membentuk Tim Terpadu (Timdu) Verifikasi Teknis (Vertek) Hutan Adat di Aceh. Hal itu terungkap dalam pertemuan kickoff meeting tim verifikasi terpadu yang berlangsung secara hybrid, Selasa (25/72023).

Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) KLHK, Muhammad Said menyebutkan, SK tim terpadu baru saja ditanda tangani oleh Dirjen Direktorat Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL).

BACA JUGA

Polri Mutasi 704 Personel, Sejumlah Kapolda Berganti dan Enam Kapolres di Aceh

Kemnaker Rinci 268 Komponen KHL untuk Penghitungan Upah Minimum 2027

Menurut Muhammad Said, pembentukan Timdu tidak terlepas dari peran Universitas Syiah Kuala yang membantu membuat kajian Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Aceh. “Kami sangat terbantu dengan adanya kajian MHA mukim yang dilakukan oleh Universitas Syiah Kuala. Kajian tersebut menjadi salah satu dasar (baseline) yang meyakinkan mukim sebagai subyek (hutan adat) yang diusulkan. Karenanya, segera kita tindak lanjuti dengan membentuk Timdu melaksanakan Vertek hutan adat untuk 3 (tiga) Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Bireuen,” katanya.

Hasil kajian sudah diserahkan oleh Tim Peneliti Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat (PRHIA) Universitas Syiah Kuala di Jakarta pada 14 Februari 2023, tambahnya. Selain itu, pembentukan Timdu juga tidak terlepas dari dukungan penuh Wali Nanggroe Aceh yang disampaikan langsung kepada Direktur PKTHA saat pertemuan di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh 4 Juli 2023 lalu.

Dalam SK Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) No 22/PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Verifikasi Usulan Hutan Adat di Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Bireuen.

Timdu diberikan sembilan tugas utama, yaitu untuk memastikan: a). keberadaan Masyarakat Hukum Adat, b). keabsahan dokumen permohonan penetapan status Hutan Adat, c). batas wilayah MHA, d), letak dan fungsi calon hutan adat, e) keberadaan dan keabsahan hutan adat yang dimohon, f). kondisi tutupan lahan calon hutan adat yang dimohon, g). keberadaan Hutan Adat dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten, h) kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan statusnya menjadi hutan adat, dan i) melaporkan hasil verifikasi dan rekomendasi terhadap penyelesaian usulan penetapan hutan adat kepada Dirjen PSKL. Timdu diberikan waktu melaksanakan tugas-tugasnya selama tiga (3) bulan (Juli – September 2023).

Ketua Tim Peneliti Pusat Riset, Dr. Teuku Muttaqin Mansur, MH, secara terpisah mengucapkan terima kasih kepada KLHK dan mitra yang telah mendukung kajian ini dengan tema “Kajian usulan penetapan hutan adat mukim di Aceh berdasarkan hasil simposium nasional: studi di Kabupaten Pidie” yang dilaksanakan pada akhir 2022 dijadikan baseline oleh KLHK. Ini menunjukkan, apa yang kita lakukan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, dan telah membuka “kotak Pandora” yang lebih 7 tahun sejak usulan hutan adat mukim diajukan.

Kedepan ia berharap, Imum Mukim, pemangku kepentingan lain yang berkaitan dengan usulan hutan adat mukim di Aceh siap sedia menerima tim vertek dan mempersiapkan segala sesuatu saat Timdu verifikasi nantinya melaksanakan vertek, harap Muttaqin yang juga Sekretaris Pusat Riset.

Sementara itu, Rektor USK, Prof. Marwan dan Ketua PRHIA USK, Dr. Azhari Yahya, mengapresiasi atas terbentuknya Timdu vertek hutan adat di Aceh. Alhamdulillah, apa yang kita lakukan dan dorong selama ini membuahkan hasil. Ini adalah kerja cerdas dan serius yang dilakukan oleh USK melalui Pusat Riset. Ini kontribusi nyata kampus kepada masyarakat, tandas Marwan.

Azhari Yahya mengatakan, pembentukan Timdu wujud pengakuan riset peneliti USK oleh pemerintah melalui KLHK.

“Kajian tersebut Insya Allah akan memberikan kepastian hukum bagi mukim sebagai MHA, sekaligus memiliki hak atas hutan adat. Penetapan hutan adat, dampak positif jauh lebih besar dari dampak negatif. Ini juga menyangkut hak masyarakat, kalau tidak hutan bisa habis dan tidak dapat kita tinggalkan untuk anak cucu kita ke depan,” kata Azhari yang juga Sekretaris Senat Akademik Universitas Syiah Kuala. []

Tags: Hutan AdatKementerian LingkunganKementerian Lingkungan Hidup dan KehutananPenanganan Konflik Tenurial dan Hutan AdatUSK
ShareTweetPinSend
Seedbacklink
SAGOE TV

SAGOE TV

SAGOETV.com adalah platform media digital yang memberi sudut pandang mencerahkan di Indonesia, berbasis di Banda Aceh. SAGOETV.com fokus pada berita, video, dan analisis dengan berbagai sudut pandang moderat.

Related Posts

Polri Mutasi 704 Personel, Sejumlah Kapolda Berganti dan Enam Kapolres di Aceh
News

Polri Mutasi 704 Personel, Sejumlah Kapolda Berganti dan Enam Kapolres di Aceh

by SAGOE TV
November 22, 2026
Sertifikasi K3 Gratis Kemnaker Batch 2 Dibuka untuk 2.100 Peserta, Ini Syaratnya
News

Kemnaker Rinci 268 Komponen KHL untuk Penghitungan Upah Minimum 2027

by SAGOE TV
November 22, 2026
ANTARA Pamerkan 88 Foto Jurnalistik “Bangkit Sumatera” di Museum Tsunami Aceh
News

ANTARA Pamerkan 88 Foto Jurnalistik “Bangkit Sumatera” di Museum Tsunami Aceh

by SAGOE TV
November 22, 2026
Pengurus FOSKADJA 2026-2029 Dilantik, Ini Harapan Wagub Aceh untuk Alumni Dayah Jeumala Amal
News

Pengurus FOSKADJA 2026-2029 Dilantik, Ini Harapan Wagub Aceh untuk Alumni Dayah Jeumala Amal

by SAGOE TV
November 22, 2026
ANTARA refleksi satu tahun pascabencana Sumatera di Aceh
News

ANTARA Gelar Refleksi Satu Tahun Pascabencana Sumatera di Aceh

by SAGOE TV
November 21, 2026
Load More

POPULAR PEKAN INI

Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

November 19, 2026
Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

November 18, 2026
Dek Fadh Resmi Pimpin PORDASI Aceh 2026–2030, Targetkan Atlet Berkuda Tembus Prestasi Nasional MAKASSAR | SAGOETV – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, resmi dipercaya memimpin Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pengprov PORDASI) Aceh periode 2026–2030. Kepemimpinan baru ini diarahkan untuk memperkuat pembinaan atlet, meningkatkan kualitas organisasi, serta mengembangkan potensi olahraga berkuda Aceh agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Penetapan Fadhlullah sebagai Ketua Pengprov PORDASI Aceh ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PORDASI, Aryo P.S. Djojohadikusumo, di Hotel Gammara, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/11/2026).

Dek Fadh Resmi Pimpin PORDASI Aceh 2026-2030, Targetkan Atlet Berkuda Tembus Prestasi Nasional

November 21, 2026
USK Masuk 1.000 Universitas Terbaik Dunia di QS Sustainability Rankings 2026

USK Tembus 1.000 Besar Kampus Terbaik Dunia versi QS Sustainability 2027

November 19, 2026
Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

November 18, 2026
Aceh dan Paradoks Kemakmuran: Mengapa Bantuan Sosial Tidak Akan Pernah Cukup Tanpa Industrialisasi

Demokrasi, Kepemimpinan dan Paradoks Aceh

November 13, 2026
Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

November 17, 2026
Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

November 16, 2026
17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen BANDA ACEH I SAGOETV – Penanganan bencana di Aceh masih berlangsung meskipun sejumlah program pemulihan telah menunjukkan perkembangan. Hingga 18 November 2026, sebanyak 17 kabupaten/kota masih berada dalam status penanganan bencana. Sementara itu, realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan telah mencapai sekitar 53 persen. Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen

November 20, 2026

EDITOR'S PICK

6 Ruas Jalan Nasional di Aceh Masih Terputus Pascabanjir Bandang, Pemulihan Dikebut

6 Ruas Jalan Nasional di Aceh Masih Terputus Pascabanjir Bandang, Pemulihan Dikebut

December 3, 2025
Pandai Merasa Bukan Merasa Pandai

Etno[e]

October 5, 2020
Mazhab Nekat Memahami Agama

Mazhab Nekat Memahami Agama

December 30, 2020
Dek Fadh Minta Pemkab Siapkan Lahan, Huntap Korban Bencana Ditargetkan Tuntas 2027

Dek Fadh Minta Pemkab Siapkan Lahan, Huntap Korban Bencana Ditargetkan Tuntas 2027

October 20, 2026
Seedbacklink
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Iklan
  • Aset
  • Indeks Artikel

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.

No Result
View All Result
  • Artikel
  • News
  • Biografi
  • Bisnis
  • Entertainment
  • Kesehatan
  • Kuliner
  • Lifestyle
  • Politik
  • Reportase
  • Resensi
  • Penulis

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.