Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatara Barat terus menunjukkan dampak yang kian mengkhawatirkan. Korban jiwa bertambah, puluhan ribu warga terisolasi, dan akses menuju wilayah terdampak masih sangat terbatas. Melihat skala kerusakan dan risiko kemanusiaan yang tinggi, elemen masyarakat sipil Aceh mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional.
Dalam pernyataannya, masyarakat sipil Aceh menyampaikan keprihatinan mendalam atas penderitaan warga yang hingga kini masih menunggu evakuasi dan bantuan logistik. Mereka menilai penanganan bencana membutuhkan intervensi cepat, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh sumber daya negara.
“Kami memandang tragedi ini bukan lagi sekadar bencana tingkat provinsi, melainkan krisis kemanusiaan besar yang memerlukan langkah luar biasa dari pemerintah pusat,” demikian pernyataan resmi masyarakat sipil Aceh, Ahad (30/11/2025).
Untuk itu, masyarakat sipil Aceh menegaskan beberapa tuntutan:
- Menggerakkan seluruh sumber daya yang ada agar tim penyelamat dapat menembus daerah-daerah yang masih terisolir, sehingga bantuan segera sampai kepada warga yang membutuhkan.
- Mengaktifkan pusat informasi terpadu yang dapat mengakomodir seluruh kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, sekaligus menjadi saluran komunikasi resmi agar tidak terjadi kebingungan di lapangan.
- Mendesak Pemerintah Pemerintah Aceh Mengalihkan anggaran APBA yang belum terpakai untuk penanganan darurat bencana di Aceh, sehingga setiap rupiah benar-benar digunakan untuk menyelamatkan nyawa dan memulihkan kehidupan warga.
- Memastikan kebutuhan utama terpenuhi, mulai dari pangan, air bersih, hingga obat-obatan, agar tidak ada lagi korban jiwa tambahan pasca bencana.
- Menetapkan status bencana nasional atas banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengingat skala kerusakan dan jumlah korban yang sangat besar.
Masyarakat sipil Aceh menekankan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas tertinggi. Penetapan status bencana nasional akan membuka akses lebih luas terhadap sumber daya, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memungkinkan dukungan internasional bila diperlukan.
Masyarakat sipil Aceh juga menegaskan siap bergandengan tangan dengan seluruh pihak-pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat luas-untuk memastikan penanganan bencana berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan.
Pernyataan ini merupakan suara bersama masyarakat sipil Aceh, yang melibatkan Forum LSM Aceh, Koalisi NGO HAM, WALHI Aceh, Flower Aceh, SEI, GeRAK Aceh, Kontras Aceh, Balai Syura, P2LH, Sekolah HAM Perempuan Flower Aceh, Mafindo Aceh, Bentala Aceh, Kamu Demres, MAHA, Lifeguard Aceh, Forhati Wilayah Aceh, AWPF, SeIA, SP Aceh, YBHI, JKMA Aceh, MaTA, Lentera Habibi, P2TP2 RPA. []
