Oleh: Adnan Daud
Diaspora Aceh yang bermukim di Denmark
Aceh hari ini sedang menghadapi paradoks yang menyesakkan dada. Di satu sisi, kita bangga dengan julukan Serambi Mekkah dan ketaatan spiritual yang tinggi. Namun di sisi lain, wajah ruang publik kita yang mulai dari parit yang tersumbat plastik hingga tumpukan sampah di sudut jalan. Ini adalah cerita tentang sebuah krisis kesadaran yang akut sekaligus kegagalan sistemik birokrasi.
Kita harus jujur, Aceh tidak kotor karena takdir. Sampah di jalanan kita tidak jatuh dari langit, dan amburadulnya tata kelola pemerintahan bukan kiriman dari Tuhan. Itu semua adalah hasil dari cara berpikir yang malas, tidak kritis, dan kecenderungan kolektif untuk lebih suka hidup dalam dunia ilusi daripada menghadapi dunia realita.
Ada ironi besar yang menyelimuti keseharian kita. Banyak dari kita jauh lebih rajin berdebat tentang detail surga dan neraka, namun abai menjaga kebersihan lingkungan di dunia nyata. Kita sibuk membayangkan keindahan akhirat, tapi malas membangun kualitas hidup duniawi.
Bukankah kebersihan adalah sebagian dari iman? Sayangnya, kalimat itu sering berhenti sebagai slogan, sementara tangan yang sama masih dengan ringan membuang sampah ke selokan. Masalahnya bukan pada ajaran agama, melainkan pada cara kita memahaminya: iman dirayakan dalam ucapan, tetapi diabaikan dalam perbuatan.
Kritik Birokrasi
Namun, menyalahkan rakyat sepenuhnya tentu tidak adil. Di balik masyarakat yang tidak kritis, ada pemerintah yang membiarkan (atau bahkan menikmati) kondisi ini. Kita harus mempertanyakan: Ke mana perginya triliunan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang di perkirakan telah mencapai sebesar Rp 100 triliun lebih dari periode tahun 2008 s/d 2025?
Mengapa dengan anggaran sebesar itu, Aceh masih berkutat pada masalah drainase yang buruk, pengelolaan sampah yang primitif, dan tata ruang dan pemerintahan yang semrawut?
Ini adalah bukti nyata gagalnya birokrasi serta runtuhnya kesadaran moral dan kedewasaan mental para penguasa atau elit politik di Aceh. Pemerintah Aceh lebih sibuk menghamburkan uang rakyat pada proyek-proyek seremonial yang sekadar cantik di foto, sarat pesta pora dan foya-foya. Sementara itu, Rp100 triliun lebih dana publik telah dihabiskan tanpa mampu menjawab kebutuhan paling mendasar rakyat: pelayanan publik yang layak dan berkeadilan.
Ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan hukum (law enforcement) mencerminkan mentalitas otoritas yang malas dan tidak dewasa. Mereka lebih suka membiarkan sistem rusak agar tetap bisa memelihara ketergantungan rakyat pada bantuan-bantuan instan, daripada mencerdaskan rakyat untuk membangun sistem mandiri yang sehat.
Lingkaran Setan
Masalah Aceh menjadi sistemik, ketika rakyat yang tidak kritis bertemu dengan pemimpin yang tidak berkualitas. Lahirlah “lingkaran setan”. Rakyat yang tidak dewasa melahirkan pemimpin yang hanya pandai berjanji. Pemimpin tersebut kemudian menggunakan narasi-narasi moralitas atau agama sebagai tameng untuk menutupi ketidakmampuan mereka dalam bekerja secara teknokratis.
Masalah kita bukan pada “takdir”. Masalah Aceh adalah ketika narasi-narasi tersebut dipakai sebagai pelarian dari tanggung jawab sosial. Kita menggunakan “nasib” sebagai alasan untuk malas berpikir kritis, malas belajar ilmu-ilmu empiris, dan malas menuntut hak atas lingkungan yang sehat dari pemerintah.
Membersihkan Pikiran, Membangun Peradaban.
Jika kita ingin Aceh bersih, maka yang harus dibersihkan bukan hanya jalan raya, melainkan:
- Cara berpikir birokrasi agar tidak lagi memandang jabatan sebagai lahan bagi-bagi proyek tanpa hasil nyata.
- Cara memahami kebenaran yang harus berbasis data dan verifikasi ilmiah (empiris), bukan mengimani atau percaya apa saja apa kata “kata orang” atau cerita tanpa dasar.
- Keberanian rakyat untuk kritis terhadap kebijakan pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat dan keberlanjutan.
Kesadaran bukan soal suku atau agama, kesadaran adalah soal kedewasaan mental. Kita tidak bisa terus-menerus memuja langit sambil merusak bumi. Sudah saatnya kita berhenti menyalahkan keadaan. Masa depan Aceh tidak terletak pada “nasib”, melainkan pada seberapa berani kita mencuci kotoran di pikiran kita sendiri, meningkat kesadaran dan kedewasaan mental kita dan seberapa berani kita menuntut pemerintah untuk berhenti bekerja secara amatiran.[]
