Oleh: Rita Khathir
Menjadi pemimpin adalah keniscayaan, karena setiap kita adalah pemimpin yang harus mempertanggungjawabkan kepemimpinan kita kelak di hadapan Allah SWT. Melalui tulisan ini, saya ingin mengajak pembaca sekalian untuk menjadi pemimpin yang totalitas, terutama menyikapi musibah bencana hidrometeorologi Aceh 2025 yang semakin nyata kedahsyatannya laksana bencana tsunami, tepatnya tsunami darat.
Seorang pemimpin wajib totalitas, artinya mendedikasikan segenap jiwa dan raganya untuk mengelola wilayah kewenangannya. Hal ini meliputi mengerahkan segenap kemampuannya, energinya, waktunya, dan sumber daya yang dimilikinya. Model kepemimpinan inilah yang dapat kita teladani dari sosok Baginda Nabi Muhammad SAW. Kepemimpinan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban beribadah kepada Allah SWT.
Oleh karena itu, seorang pemimpin harus rajin membaca dan menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Ketika seorang pemimpin stagnan tanpa peningkatan kapasitas dirinya, maka ia akan menjadi lamban dan ketinggalan zaman, tidak mampu beradaptasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan umatnya.
Penanganan Darurat Pascabencana
Sebagai manusia, kita hanya dapat mengelola kegiatan mitigasi bencana (sebelum bencana terjadi) dan kegiatan pascabencana (setelah bencana terjadi). Adapun situasi ketika bencana sedang terjadi sangat sulit dan hampir tidak mungkin ditangani. Kegiatan evakuasi menjelang bencana karena ada early warning system (EWS) dapat dilakukan apabila kegiatan mitigasi sebelumnya telah dilakukan dan adanya investasi untuk sumberdaya kesiapsiagaan bencana.
Saat ini, bencana banjir dan longsor sudah terjadi, dan sedang menghasilkan bencana turunan seperti kelaparan, infeksi luka, dan penyebaran penyakit. Kepemimpinan totalitas sangat kita butuhkan, yaitu kepemimpinan yang cerdas, bertindak cepat dan tepat, serta mampu mengkoordinasikan semua elemen untuk bersatu padu menyelesaikan masalah.
Langkah-langkah menuju kepemimpinan totalitas pascabencana di Aceh saat ini adalah mencurahkan segenap energi dan pikiran untuk mengerahkan semua elemen. Pemetaan masalah di lapangan dan penentuan skala prioritas sangat penting. Pemetaan kondisi riil di lapangan harus berbasis pemantauan udara menggunakan helikopter dan teknologi drone. Gubernur harus mengetahui di mana saja ada helikopter, jumlah unit yang ada, jumlah unit yang dibutuhkan, dan upaya menutupi kekurangan jumlah unit tersebut. Dalam hal ini, koordinasi utama dapat dilakukan dengan pihak BNPB, Polisi, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai garda terdepan pelindung rakyat dan negara kita.
Langkah pertama darurat bencana adalah memastikan pasokan logistik dan obat-obatan untuk masyarakat. Untuk daerah terisolir bencana, pasokan harus dilakukan melalui jalur udara menggunakan helicopter atau pesawat tugas khusus (pegasus). Jangan sampai korban bencana bertambah banyak akibat bencana susulan berupa kelaparan dan wabah penyakit. Masyarakat korban harus diarahkan ke titik pengungsian yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Langkah kedua, adalah menormalisasikan transportasi untuk menjamin pasokan logistik dan obat-obatan selanjutnya. Pembangunan jembatan Bailey dapat dijadikan solusi cepat untuk memulihkan jalur transportasi darat yang terputus. Yang paling kita harapkan berkonstribusi adalah zeni pembangunan (Zibang) TNI, yang mempunyai kemampuan ini. Namun mengingat jumlah jembatan rusak sangat banyak, kita perlu bantuan tambahan dari perusahaan konstruksi milik BUMN.
Jembatan Bailey sepanjang 15m dapat dibuat dalam waktu 1-2 hari, sedangkan jembatan yang lebih panjang membutuhkan waktu yang lebih lama. Jembatan Bailey merupakan jembatan rangka baja prefabrikasi modular yang dapat dipasang dengan cepat tanpa menggunakan alat berat.
Sebagai alternatif menunggu normalisasi jalur darat, jalur laut harus diaktifkan, yaitu membuat interkoneksi Medan – Langsa – Lhokseumawe – Banda Aceh. Hal ini sangat penting untuk memastikan pasokan logistik kebutuhan dasar masyarakat dan obat-obatan.
Infrastruktur penting lainnya
Alat telekomunikasi berbasis satelit harus dimiliki oleh setiap wilayah (back-up telekomunikasi), sehingga ketika jaringan telekomunikasi seluler tidak berfungsi, komunikasi antar wilayah tidak terputus. Telepon satelit memungkinkan kita berkomunikasi dalam jangkauan yang luas di daerah terpencil ataupun di lautan. Oleh karena itu telepon satelit merupakan piranti penting yang dimiliki oleh setiap kepala daerah sebagai bentuk mitigasi bencana komunikasi.
Selanjutnya, kebutuhan mendesak masyarakat adalah normalisasi kerusakan listrik. Sejumlah tower listrik rusak akibat banjir bandang yang memerlukan perbaikan. Pihak berwenang sedang bekerja keras memperbaikinya, sebagai masyarakat kita harus mendukungnya dengan doa dan kesabaran. Selain itu, kita perlu memikirkan kemandirian listrik untuk Aceh dengan memiliki unit pengatur beban (UPB) mandiri. Ketersediaan listrik di Provinsi Aceh saat ini surplus sebesar 541MW, namun dikirim ke UPB Sumatera Utara. Dengan memiliki UPB sendiri, kelebihan listrik di Aceh dapat dijadikan sebagai upaya untuk mendorong minat investor datang ke Aceh.
Kejadian ini dapat kita jadikan momen untuk berpikir tentang kemandirian energi listrik di masa depan, dengan mengimplementasikan pembangkit listrik tenaga matahari, pembangkit listrik tenaga angin, dan bahkan pembangkit listrik tenaga sampah. Pendirian perusahaan-perusahaan listrik alternatif sangat penting untuk ketahanan energi listrik. Sudah saatnya monopoli listrik dihentikan. Dalam literatur Islam, monopoli (ihtikar) tidak direkomendasikan karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Monopoli juga dapat menyebabkan penentuan harga jual yang tidak bersaing.
Bahaya formalitas
Selama ini kita sering melihat kepemimpinan yang sifatnya formalitas dan mengejar popularitas atau pencitraan. Hal ini sangat berbahaya, karena kepemimpinan formalitas ini hanyalah semu seperti sandiwara atau opera. Kehidupan kita bukanlah drama, ada resiko besar yang harus ditanggung apabila kita salah kebijakan. Formalitas ini juga bersifat boros atau menghabiskan sumberdaya namun kehilangan makna. Menggantikan mindset formalitas menjadi totalitas akan menghasilkan kepemimpinan yang lebih efisien.
Kepemimpinan juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk menggugah semangat memperjuangkan kehidupan. Orasi-orasi para pemimpin yang menyejukkan sangat urgen pascabencana untuk mencegah panic buying seperti antrian BBM dan gas, serta kenaikan harga barang pokok, ironisnya, harga telur dan cabai termahal di dunia ada di Aceh. Kita menunggu adanya pidato kepemimpinan yang mengayomi, memotivasi, menguatkan masyarakat, sekaligus meyakinkan masyarakat bahwa Pemerintah sedang bekerja keras menanggulangi musibah ini. Berita sepotong-potong di media tidaklah cukup, karena bahkan memberikan informasi parsial di tengah masyarakat yang sedang galau.
Rehabilitasi dan rekonstruksi
Rehab-rekon menjadi target jangka panjang Pemerintah Aceh untuk memperbaiki seluruh infrastruktur yang rusak. Rehab-rekon meliputi perbaikan permanen seluruh sarana dan prasarana publik seperti rumah sakit, puskesmas, jalan, jembatan, masjid, pasar, kantor pemerintahan, dan sekolah. Sesuai amanat UUPA, dana otonomi khusus (otsus) dapat digunakan secara maksimal untuk Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Semoga dengan adanya dana otsus ini, Pemerintah Aceh dapat menganggarkan dana bantuan perumahan warga yang menjadi korban banjir dan longsor. Amin.
Menutup tulisan kali ini, mari kita renungkan Firman Allah dalam QS. Al Ashr: “Sesungguhnya manusia ini dalam kerugian kecuali (1) orang-orang yang beriman, (2) orang-orang yang beramal shaleh, (3) orang-orang yang saling nasehat menasehati dalam kebenaran, dan (4) orang-orang yang saling nasehat menasehati dalam kesabaran.” Semoga kita semua menjadi orang yang beruntung dengan selalu menjaga 4 hal tersebut. Insya Allah. []
Prof. Dr. Rita Khathir, S.TP., M.Sc, Profesor bidang teknologi pascapanen, Dosen Prodi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. Email: rkhathir79@gmail.com
