BANDA ACEH | SAGOE TV – Perdamaian yang berkelanjutan tidak cukup dibangun melalui penandatanganan kesepakatan politik atau gencatan senjata. Perdamaian sejati harus bertumpu pada keadilan, kepercayaan, dialog, dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaiannya.
Pesan itu disampaikan aktivis perdamaian sekaligus Direktur Nonviolence International (NVI), Michael Beer, dalam kuliah tamu bertema “NVI, Palestine, and US Politics and Foreign Policy” yang digelar Program Studi Magister Damai dan Resolusi Konflik (MDRK) Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Sabtu (6/6/2026).
Michael Beer dikenal sebagai salah satu pegiat perdamaian yang banyak menulis dan terlibat dalam isu Aceh, terutama pada masa konflik dan transisi menuju perdamaian. Dalam pandangannya, pengalaman Aceh memberikan pelajaran penting mengenai pendekatan non-kekerasan (nonviolence) dan pembangunan perdamaian berbasis masyarakat (community-based peacebuilding).
Dalam diskusi yang berlangsung di ruang seminar Prodi MDRK, Michael Beer menegaskan bahwa konflik Aceh tidak bisa dipahami semata-mata sebagai persoalan keamanan atau konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Menurut dia, akar konflik Aceh jauh lebih kompleks karena juga berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, marginalisasi politik, ketidakadilan ekonomi, serta minimnya ruang dialog antara masyarakat Aceh dan pemerintah pusat.
Berangkat dari pengalaman Aceh, Michael mengajak peserta melihat berbagai konflik yang masih berlangsung di dunia, khususnya di Timur Tengah, untuk memahami bahwa perdamaian berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekadar kesepakatan politik.
Ia mencontohkan konflik Palestina-Israel yang hingga kini terus berulang meski berbagai upaya diplomasi dan negosiasi damai telah dilakukan selama beberapa dekade.
Menurut dia, persoalan mendasar seperti keadilan, keamanan, identitas, pengakuan politik, hak para pengungsi, dan penguasaan wilayah belum terselesaikan secara menyeluruh. Akibatnya, kesepakatan yang ada sering kali hanya menghentikan kekerasan untuk sementara tanpa menghilangkan akar konflik.
Dalam studi perdamaian, kondisi tersebut dikenal sebagai negative peace atau perdamaian negatif, yakni situasi ketika kekerasan berhenti tetapi keadilan dan rekonsiliasi belum benar-benar terwujud.
Ia juga menyinggung eskalasi ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, stabilitas kawasan tidak cukup dijaga melalui keseimbangan militer atau kesepakatan elite politik semata.
Dalam perspektif studi perdamaian, lanjut Michael, perdamaian berkelanjutan mensyaratkan transformasi hubungan sosial, pembangunan kepercayaan (trust-building), penguatan institusi yang adil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam proses penyelesaian konflik.
Karena itu, perdamaian harus tumbuh dari bawah (bottom-up), bukan hanya diputuskan dari atas (top-down). Pelibatan masyarakat lokal menjadi faktor penting untuk menciptakan perdamaian yang mampu bertahan dalam jangka panjang.
Pengalaman berbagai negara pascakonflik menunjukkan bahwa keberhasilan perdamaian tidak hanya diukur dari berhentinya perang, tetapi juga dari kemampuan masyarakat membangun kembali hubungan sosial yang rusak akibat kekerasan. Rekonsiliasi, dialog lintas kelompok, pembangunan ekonomi yang inklusif, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan menjadi fondasi yang tidak terpisahkan dari proses tersebut.
Bagi Indonesia, khususnya Aceh yang telah melewati proses panjang transformasi konflik menuju perdamaian, pelajaran dari Palestina, Iran, Israel, dan Amerika Serikat menjadi pengingat bahwa perdamaian bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang harus terus dirawat.
“Perdamaian bukan hanya penandatanganan kesepakatan politik, tetapi proses panjang membangun keadilan, kepercayaan, dialog, dan partisipasi masyarakat,” ujar Michael Beer menutup kuliahnya.
Diskusi tersebut turut dihadiri Agussabti, Saifuddin Bantasyam, Munawar Liza Zainal, Muslahudin Daud, para pegiat perdamaian, dosen, serta mahasiswa Prodi MDRK dan Prodi Sosiologi FISIP USK.
Kegiatan diakhiri dengan penyerahan buku karya Michael Beer berjudul “Civil Resistance Tactics in the 21st Century”. Pada kesempatan yang sama, Koordinator Prodi MDRK USK, Masrizal, menyerahkan sejumlah buku hasil karya dosen yang diterbitkan bersama Kesbangpol Aceh kepada Michael Beer.[]
