Oleh: M. Adli Abdullah
Saya tertarik menulis artikel ini setelah membaca sebuah flyer yang diterbitkan Yayasan Sultan Alaiddin Mansyursyah dalam rangka memperingati 87 tahun mangkatnya Sultan Muhammad Daud Syah Dhilullah Fil ‘Alam (6 Februari 1939 – 6 Februari 2026). Peringatan itu seakan menjadi pengingat bahwa Aceh pernah memiliki seorang raja yang memilih jalan perlawanan, bukan kenyamanan, jalan pengasingan, bukan kompromi.
Sultan Muhammad Daud Syah wafat dalam pembuangan di Pulau Jawa. Ia dibuang oleh pemerintah kolonial Belanda ke luar Aceh pada 24 Desember 1907 karena dianggap tidak dapat diajak bekerja sama. Bersama keluarga inti kerajaan, termasuk putranya Tuanku Raja Ibrahim dan Teungku Bungsu serta para pengikut setianya, ia diasingkan dari tanah kelahirannya, pertama dibuang ke Bandung, dari sana diasingkan ke Ambon, karena disana tetap melawan pemerintah kolonial dia intenir Jatinegara, Jakarta, untuk modal di kontrol.
Di Jatinegara inilah Sultan Aceh terakhir ini menghembuskan napas terakhir pada Senin, 6 Februari 1939, dan dimakamkan di TPU Utan Kayu, Rawamangun, Jakarta Timur, tidak jauh dari Kampus Universitas Negeri Jakarta.
Penulis beberapa kali menziarahi makamnya. Tidak sulit menemukan pusara Sultan Muhammad Daud Syah, terlebih setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memugar kawasan makam tersebut pada 2021.
Pada batu nisannya tertulis: “Toeankoe Sultan Muhammad Daoed ibnal Marhoem Toeankoe Zainal Abidin Alaiddin Syah, wafat hari Senen 6 Februari 1939.” Sebuah penanda sederhana bagi seorang pemimpin besar yang hidupnya jauh dari kemewahan.
Berbeda dengan banyak raja di Nusantara yang memilih berdamai dengan kolonialisme dan menikmati kemegahan istana hingga turun-temurun, Sultan Muhammad Daud Syah justru sejak ditabalkan hidup dalam pelarian. Sejak usia belia, ia memimpin kerajaan dalam kondisi perang. Hutan-hutan Aceh menjadi istananya, perjuangan menjadi napas hidupnya.
Pada Februari 1901, Gubernur Militer Belanda Joannes Benedictus van Heutsz melancarkan ekspedisi besar ke Samalanga untuk memburu Sultan. Hingga tahun itu, Batee Iliek menjadi pusat perlawanan sengit antara pasukan Belanda dan tentara Kerajaan Aceh. Setelah pertempuran berdarah pada 1–2 Februari 1901, pertahanan Aceh di Batee Iliek jatuh. Namun Sultan berhasil dikeluarkan dari benteng oleh pimpinan perang Tgk Syeikh Abdurrahim. Bersamanya turut diselamatkan Abdullah bin Syeikh Yahyauddin—orang tua penulis—yang saat itu masih berusia 13 tahun, sebelum kemudian diungsikan ke Mekkah untuk menyelamatkan keturunan tidak syahid semua.
Sultan terus bergerilya hingga akhirnya ditangkap Belanda pada 20 Januari 1903. Meski demikian, ia tidak pernah menyerahkan kedaulatan Aceh dan tidak pernah dimakzulkan secara adat. Ia adalah sultan yang sah hingga akhir hayatnya.
Sultan Muhammad Daud Syah lahir pada 1871, dua tahun sebelum agresi Belanda ke Aceh pada 26 Maret 1873. Ia ditabalkan sebagai Sultan Aceh pada usia tujuh tahun di Masjid Indrapuri, 26 Desember 1878, menggantikan Sultan Alaiddin Mahmud Syah yang wafat akibat wabah kolera—wabah yang menurut catatan sejarah dibawa oleh Belanda dan menjadi salah satu bentuk awal penggunaan senjata biologis dalam perang kolonial.
Sejak awal pemerintahannya, Sultan didampingi para ulama dan pembesar Aceh: Tuanku Hasyem Banta Muda, Teuku Panglima Polem Muda Kuala, dan Teungku Syiek di Tanoh Abee. Pada 1880, Teungku Chik di Tiro Muhammad Saman—sepulang dari Mekkah—bergabung dan diangkat sebagai amirul harb (menteri peperangan).
Kolaborasi ulama dan sultan inilah yang membuat perlawanan Aceh bertahan puluhan tahun. Pada 26 November 1902, Belanda menyandera Teungku Putroe Gambo Gadeng dan putranya Tuanku Raja Ibrahim yang masih berusia enam tahun. Tekanan ini dimaksudkan agar Sultan menyerah. Sultan datang ke Sigli dan kemudian dibawa menghadap Van Heutsz di Kuta Raja. Namun harapan Belanda kandas. Sultan menolak menandatangani perjanjian damai; bahkan draf perjanjian itu dirobeknya di hadapan Van Heutsz.
Meski kemudian ditempatkan dalam tahanan rumah di Kampung Kedah, Banda Aceh, Sultan tetap memberi dukungan kepada gerilyawan. Intelijen Belanda mencatat peran Sultan dalam serangan kilat ke markas Belanda di Kuta Raja pada 6 Maret 1907 (Ibrahim Alfian, 1999).
Karena pengaruhnya yang tak pernah padam, Gubernur Aceh Van Daalen mengusulkan agar Sultan dibuang dari Aceh. Maka pada 24 Desember 1907, Sultan Muhammad Daud Syah diasingkan ke Batavia. Dari sana, ia bahkan sempat menyurati Kaisar Jepang untuk meminta bantuan melawan Belanda sebuah bukti bahwa perlawanan itu tak pernah padam, meski raganya dibelenggu.
Sejarah Sultan Muhammad Daud Syah adalah sejarah pengorbanan. Ia meninggalkan istana agar Aceh tidak kehilangan kehormatannya.
Hari ini, ketika istana dan kekuasaan justru menjadi rebutan, kisah Sultan dan para ulama Aceh seharusnya menjadi i’tibar bagi para pemimpin dan generasi muda.
Kepahitan perjuangan mereka telah kita nikmati hasilnya hari ini. Namun ironi muncul ketika kisah sebesar ini perlahan memudar dari ingatan kolektif Aceh. Raja Aceh itu telah wafat, tetapi nilai perjuangannya seharusnya tetap hidup.
Pertanyaannya kini, apakah pemimpin Aceh hari ini masih setia pada nilai-nilai yang dahulu dipertahankan dengan darah dan air mata oleh Sultan Muhammad Daud Syah?[]
Penulis adalah pemerhati sejarah dan budaya Aceh, email bawarith@gmail.com
