BANDA ACEH | SAGOE TV — Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Musriadi Aswad, menyoroti buruknya pelayanan dasar di Provinsi Aceh pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah sejak akhir November 2025. Ia menilai, pemulihan layanan publik, khususnya pasokan listrik dan ketersediaan gas elpiji, belum berjalan optimal dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Menurut Musriadi, hingga pertengahan Desember ini masih banyak wilayah di Aceh yang mengalami gangguan layanan dasar. Pemadaman listrik berkepanjangan serta kelangkaan gas elpiji membuat aktivitas masyarakat, pelaku UMKM, layanan kesehatan, hingga roda perekonomian terganggu serius.
“Indonesia sudah 80 tahun merdeka, tapi Aceh masih seperti terjajah secara pelayanan. Listrik padam berhari-hari, gas elpiji sulit didapat. Ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat,” tegas Musriadi, Selasa (16/12/2025).
Ia menyebut, kondisi pascabencana seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah pusat dan BUMN terkait, khususnya PLN dan Pertamina. Namun di lapangan, masyarakat justru masih dihadapkan pada ketidakpastian pemulihan layanan, terutama di wilayah terdampak banjir dan longsor.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga 15 Desember 2025, jaringan listrik telah kembali menyala di 5.961 desa dari total 6.500 desa terdampak bencana. Meski demikian, masih terdapat ratusan desa yang belum sepenuhnya menikmati aliran listrik. Sementara itu, sekitar 198 ribu pelanggan masih terdampak pemadaman di sejumlah kabupaten/kota.
Gangguan listrik ini berdampak luas, mulai dari terganggunya layanan kesehatan, aktivitas pendidikan, hingga terhambatnya operasional usaha kecil dan menengah. Di beberapa daerah, warga terpaksa bergantung pada genset pribadi dengan biaya operasional yang tinggi.
Selain persoalan listrik, Musriadi juga menyoroti distribusi gas elpiji yang belum merata pascabencana. Akses jalan yang rusak serta keterbatasan distribusi menyebabkan kelangkaan elpiji di sejumlah wilayah, memaksa masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan memasak sehari-hari.
“BUMN jangan tutup mata melihat kondisi Aceh hari ini. Semua lumpuh. Pelayanan dasar tidak berjalan. Masyarakat butuh listrik untuk bertahan hidup dan gas untuk memasak, bukan janji-janji,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah pusat segera turun tangan secara serius melalui langkah-langkah konkret dan terukur, bukan hanya pernyataan normatif. Menurutnya, Aceh tidak boleh diperlakukan sebagai daerah pinggiran, terlebih dalam situasi darurat pascabencana.
“Negara hadir bukan hanya dalam slogan. Jika pelayanan dasar saja gagal, maka kemerdekaan itu belum sepenuhnya dirasakan rakyat Aceh,” pungkas Musriadi.[]
