Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat untuk mempermudah proses perizinan masuknya bantuan dari internasional guna mempercepat penanganan darurat bencana banjir dan longsor sejumlah wilayah di Tanah Rencong.
Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin mengatakan, kemudahan akses tersebut penting karena kondisi di lapangan sangat membutuhkan dukungan logistik. Dalam rangka penanggulangan bencana, kemudahan perizinan dari birokrasi sangat penting dipermudah agar bantuan dari luar negeri dapat segera diterima masyarakat Aceh.
“Kita berharap pemerintah pusat dapat memberikan kelonggaran agar akseptabilitas bantuan ke kawasan bencana bisa lebih cepat,” kata Murthalamuddin, Rabu (3/12/2025).
Dirinya menyampaikan, saat ini beberapa wilayah terdampak bencana di Aceh masih sulit dijangkau akibat rusaknya jaringan jalan, jembatan, hingga komunikasi.
Kendala komunikasi semakin diperparah oleh ketiadaan listrik. Meskipun tersedia akses internet melalui Starlink, perangkat tetap membutuhkan daya, dan ketika baterai habis, komunikasi kembali terputus.
Kemudian di sisi lain, lanjut Murthalamuddin, terkait kebutuhan relawan, unsur Tagana, TNI, dan relawan lain sejak awal bencana hingga hari ini terus bergerak di lapangan.
Namun hambatan terbesar tetap pada akses menuju lokasi. Tingginya lumpur membuat jalur tidak dapat dilalui kendaraan.
Bahkan di sejumlah titik, bantuan harus dipanggul secara manual, tetapi metode ini tidak dapat berlangsung lama karena rawan menimbulkan kemacetan dan membahayakan relawan.
6 Ruas Jalan Nasional di Aceh Masih Terputus Pascabanjir Bandang, Pemulihan Dikebut
Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat, terutama dalam mempercepat izin bagi bantuan luar negeri maupun lembaga kemanusiaan internasional.
Pemerintah daerah juga mencontohkan ada bantuan sebelumnya yang mengirimkan pesawat pengangkut logistik. Mereka berharap proses birokrasi di bandara atau titik masuk lainnya dapat dipermudah tanpa mengesampingkan aturan keselamatan.
“Situasi darurat tidak bisa menunggu. Semakin cepat bantuan masuk, semakin besar peluang untuk menyelamatkan warga di wilayah terisolir,” ujar Murthalamuddin.
Berdasarkan laporan Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Pemerintah Aceh hingga Rabu, 3 Desember 2025 pukul 20.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi di Aceh mencapai 305 orang dan 191 jiwa masih dinyatakan hilang.
Bencana banjir dan longsor dalam sepekan terakhir di Aceh telah berdampak pada 326.800 kepala keluarga atau 1.599.740 jiwa, tersebar di 18 kabupaten/kota. Sebanyak 174.476 KK atau 688.775 jiwa terpaksa mengungsi dan kini tersebar di 898 titik pengungsian di berbagai wilayah terdampak.
Kerusakan fasilitas umum ikut menambah kompleksitas penanganan darurat. Data sementara mencatat 138 unit perkantoran, 51 tempat ibadah, 201 sekolah, 4 pondok pesantren, serta 204 puskesmas mengalami kerusakan. []
