Oleh: Tarmizi
Direktur Eksekutif The Aceh Institute
Fenomena melonjaknya kepercayaan publik kepada Tiyo Ardianto dan Fatimah Az-Zahra bukan sekadar tren sesaat yang datang dan pergi. Ia adalah cermin telanjang yang memperlihatkan kegagalan mendasar sistem pendidikan nasional yang telah berlangsung puluhan tahun.
Di tengah jutaan lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh penjuru negeri, hanya segelintir orang yang mampu berpikir logis, menyusun argumen secara terstruktur, dan menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Kondisi inilah yang membuat keduanya terasa seperti “barang langka” yang hadir di tengah lingkaran kekuasaan yang kerap terjebak dalam pola pikir dan penalaran yang sesat serta terbalik.
Mereka dikagumi bukan karena memiliki kecerdasan luar biasa yang tidak dimiliki orang lain, melainkan karena mampu membedakan mana penalaran yang benar dan mana yang hanya akal-akalan untuk membenarkan kepentingan kelompok.
Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM, menegaskan dengan tegas: “Anggaran pendidikan seharusnya mencapai 20 persen dari APBN sesuai amanat konstitusi, namun justru Rp223 triliun dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis. Ini bukan kebijakan yang masuk akal, melainkan pelanggaran terhadap masa depan generasi. Jika tujuannya memperbaiki gizi, gunakanlah dana sektor kesehatan, bukan merampas sumber daya yang seharusnya dipakai untuk sekolah.” Ia menambahkan lagi, “Istilah ‘gratis’ itu menyesatkan karena dananya berasal dari pajak rakyat. Lebih ironis lagi, kuota bantuan pendidikan turun hampir 60 persen dan ada siswa di daerah terpencil yang meninggal dunia hanya karena tidak mampu membeli pulpen, sementara kita menggelontorkan lebih dari Rp1 triliun setiap harinya untuk program ini. Itu bukti nyata bahwa prioritas negara sudah terbalik.”
Sementara itu, Fatimah Az-Zahra, Wakil Ketua BEM UI, melengkapi kritik tersebut dengan pertanyaan yang menyentuh akal sehat seluruh rakyat: “Bagaimana mungkin anggaran pendidikan dipotong sebesar Rp223 triliun, namun di saat yang sama tunjangan anggota DPR naik 30 persen menjadi sekitar Rp120 juta per bulan? Di mana letak logikanya? Negara didirikan untuk memakmurkan rakyatnya, bukan untuk memperkaya para penguasanya sendiri.” Ia juga mengingatkan, “Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, bukan barang mewah yang bisa dikurangi sesuka hati. Jika sekolah kekurangan ruang kelas, buku ajar, dan guru yang layak, namun dananya dipindahkan ke tempat lain, itu berarti arah pembangunan bangsa sudah sesat pikir.”
Pernyataan mereka secara langsung membongkar berbagai bentuk logika sesat yang sering dipakai oleh pejabat untuk menutupi kebijakan yang tidak adil. Ketika keberhasilan program dinilai dari kemampuan petugas dapur membeli sepeda motor baru, padahal tujuannya adalah meningkatkan gizi anak, terjadi penyimpangan makna yang jelas. Ketika anggaran pendidikan dikurangi dengan alasan “dialihkan ke program yang lebih berdampak luas”, hal itu justru memutarbalikkan fakta, karena pendidikan adalah investasi jangka panjang yang dampaknya paling mendasar bagi kemajuan suatu bangsa. Begitu juga ketika kritik dibungkam dengan alasan “mengganggu stabilitas”, sesungguhnya itu hanya menunjukkan ketidakmampuan sistem untuk menjawab pertanyaan rasional rakyat.
Mengapa hanya segelintir orang yang mampu melihat dan menyampaikan hal-hal sederhana ini? Jawabannya ada pada model pendidikan yang kita anut selama ini. Sesuai pandangan filsuf Paulo Freire, pendidikan Indonesia masih menerapkan “model bank”, di mana siswa dianggap sebagai wadah kosong yang hanya diisi dengan hafalan dan informasi, tanpa diajak untuk mempertanyakan, menganalisis, atau menguji kebenaran sesuatu. Mata pelajaran tentang logika, penalaran, dan cara menyusun argumen yang kuat tidak diajarkan secara sistematis dalam kurikulum. Hasilnya tercatat jelas dalam laporan PISA tahun 2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-72 dari 81 negara, dengan hanya 18 persen siswa yang mampu mencapai kemampuan berpikir tingkat tinggi.
Orientasi pendidikan pun bergeser menjadi sekadar mencetak ijazah, bukan membentuk akal budi dan cara pandang yang kritis. Jutaan orang lulus sekolah dengan membawa banyak teori di kepala, namun lemah dalam menghubungkan ilmu yang dipelajari dengan kenyataan hidup sehari-hari. Dalam kondisi seperti inilah, sosok seperti Tiyo Ardianto dan Fatimah Az-Zahra terasa sangat istimewa. Mereka bukan langka karena bakatnya, melainkan karena berhasil melatih diri sendiri untuk keluar dari pola pikir pasif yang dibentuk oleh sistem.
Kepopuleran mereka akhirnya mengingatkan kita pada satu kebenaran penting: jika sistem pendidikan berhasil melahirkan jutaan warga yang mampu berpikir kritis dan rasional, maka suara seperti mereka tidak akan terasa istimewa, melainkan menjadi hal yang biasa. Namun kenyataan yang ada justru membuktikan bahwa pendidikan kita selama ini cenderung melumpuhkan nalar mayoritas. Di tengah kekuasaan yang kerap memutarbalikkan fakta dan akal sehat, sosok yang membawa logika lurus dan argumen berdasar data bukan sekadar dikagumi—ia menjadi satu-satunya jembatan yang bisa dipercaya rakyat untuk mengembalikan arah bangsa ke jalur yang benar.[]
