• Tentang Kami
Sunday, November 22, 2026
SAGOE TV
No Result
View All Result
SUBSCRIBE
BACA TERAS.ID
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result

Negeri Hahaha Hihihi

SAGOE TV by SAGOE TV
October 20, 2026
in Opini
Reading Time: 4 mins read
A A
0
Negeri Hahaha Hihihi

Ilustrasi. (AI)

Share on FacebookShare on Twitter

Oleh: Fajri, S.Pd.I,. M.Ag., Gr.
Guru dan Alumnus Pascasarjana UIN Ar-Raniry

Setiap anak Indonesia disuruh sekolah setinggi mungkin. Orang tua mengeluarkan biaya. Anak-anak mengejar nilai. Guru diminta terus meningkatkan kompetensi. Perguruan tinggi menjadi jalan yang dianggap penting agar seseorang memiliki masa depan yang lebih baik.

Untuk menjadi guru saja, pendidikan formal menjadi perkara serius. Tetapi ada ironi yang sering luput diperbincangkan. Untuk menjadi orang yang membuat undang-undang, mengelola anggaran negara, memimpin provinsi dan kabupaten, bahkan menjadi presiden atau wakil presiden, syarat pendidikan minimal yang ditetapkan undang-undang masih SMA atau sederajat.

BACA JUGA

Refleksi Historiografi Aceh: Meneladani Karakter Epik Pahlawan untuk Indonesia Hari Ini

Guru di Tengah Generasi Penggulat Layar

Hahaha. Hihihi. Bukan karena persoalan ini lucu. Justru karena terlalu serius untuk ditertawakan.

Undang-Undang Pemilu menetapkan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan serupa berlaku bagi calon anggota DPD, DPR, DPRD, serta kepala daerah. Pada 2025, Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan yang meminta syarat tersebut dinaikkan menjadi S-1. MK menilai ketentuan itu masih merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.

Artinya, secara hukum, seseorang tidak harus memiliki gelar sarjana untuk memasuki ruang-ruang kekuasaan tersebut. Tentu saja, ini tidak berarti lulusan SMA tidak mampu menjadi pemimpin.

Ijazah bukan ukuran tunggal kecerdasan. Gelar akademik juga bukan sertifikat kejujuran. Banyak orang berpendidikan tinggi gagal menjaga integritas, sementara banyak orang dengan pendidikan formal sederhana mampu menjadi manusia yang hebat.

Persoalannya bukan itu. Persoalannya adalah standar. Jika pendidikan formal bukan ukuran utama kualitas seorang pemimpin, lalu standar kompetensi apa yang sebenarnya digunakan negara untuk memastikan orang yang memegang kekuasaan memang layak memegangnya?

Pertanyaan itu semakin penting ketika melihat wajah pemerintahan daerah.

Kepala daerah bukan hanya orang yang meresmikan gedung, memimpin apel, atau memberikan sambutan di depan kamera. Mereka mengelola APBD, birokrasi, proyek pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik.

Karena itu, masyarakat berhak berharap bukan hanya kepala daerah yang bersih dari korupsi, tetapi juga kepala daerah yang mampu memahami persoalan, menjelaskan kebijakan dan berkomunikasi dengan publik secara baik.

Kemampuan berbicara di depan publik memang bukan ukuran tunggal kecakapan seseorang. Orang yang gagap berbicara belum tentu buruk dalam bekerja. Sebaliknya, orang yang fasih berbicara belum tentu memiliki kemampuan memimpin.

Tetapi ketika seorang kepala daerah harus menjelaskan kebijakan publik, menjawab pertanyaan masyarakat, berhadapan dengan krisis atau menerangkan keputusan pemerintah, kemampuan komunikasi menjadi bagian dari kompetensi kepemimpinan.

Publik beberapa kali menyaksikan pejabat yang gagap menjelaskan persoalan, berputar-putar ketika menjawab pertanyaan, atau kesulitan menyampaikan gagasan secara runtut di depan mikrofon.

Itu bukan bahan untuk menertawakan pribadi seseorang. Itu seharusnya menjadi pertanyaan tentang standar kompetensi komunikasi seorang pejabat publik.

Hal yang sama berlaku bagi anggota legislatif.

Tugas anggota DPR bukan sekadar hadir dalam sidang dan menyampaikan pendapat. Mereka membuat undang-undang, membahas anggaran dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Lebih jauh lagi, mereka ditempatkan dalam komisi-komisi dengan bidang kerja yang sangat spesifik.

Komisi XII DPR, misalnya, berhadapan dengan isu energi dan sumber daya mineral, termasuk persoalan migas. Dalam rapat dengan pemerintah, anggota komisi membahas hal-hal seperti tata kelola migas dan program CNG.

Pertanyaannya sederhana: seberapa jauh seorang wakil rakyat memahami bidang yang sedang ia awasi?

Tentu anggota dewan tidak harus menjadi insinyur perminyakan untuk duduk di komisi yang membahas migas. Mereka memiliki tenaga ahli, staf, dan dapat mendengarkan pakar.

Tetapi wakil rakyat tetap membutuhkan kemampuan membaca persoalan, memahami data, mengajukan pertanyaan yang tepat, menyusun argumen dan menjelaskan persoalan kepada masyarakat.

Di sinilah persoalan pendidikan bertemu dengan persoalan kompetensi. Syarat menjadi calon anggota DPR dan DPRD memang masih minimal tamat SMA atau sederajat. Bahkan pada 2026, persoalan standar pendidikan calon anggota legislatif kembali diuji di Mahkamah Konstitusi.

Namun perdebatan sebenarnya tidak semestinya berhenti pada pertanyaan: SMA atau S-1? Yang lebih penting adalah: apa yang harus dikuasai seseorang sebelum diberi kewenangan membuat aturan bagi jutaan manusia?

Sebab menjadi anggota dewan berarti berhadapan dengan hukum, ekonomi, kesehatan, pendidikan, energi, pertahanan, teknologi dan berbagai persoalan publik lainnya.

Tamat SMA tentu tidak otomatis membuat seseorang tidak mampu memahami semua itu.  Tetapi apakah cukup hanya dengan tamat SMA tanpa mekanisme serius untuk memastikan kompetensi bidang, kemampuan berpikir, kemampuan membaca data dan kemampuan berkomunikasi?

Di sinilah ironi standar pendidikan terasa semakin kuat. Guru yang berdiri di depan tiga puluh anak dituntut memiliki kualifikasi akademik. Untuk mengajar manusia, negara berbicara tentang pendidikan, kompetensi, sertifikasi dan pengembangan profesional.

Sementara orang yang membuat kebijakan tentang pendidikan, menentukan anggaran sekolah, menyusun aturan untuk guru, mengawasi pemerintah, mengelola energi, atau memimpin suatu daerah tidak diwajibkan memiliki kualifikasi pendidikan formal yang sama.

Bangsa Indonesia begitu serius meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tetapi ketika berbicara tentang orang yang mengelola sumber daya manusia itu melalui kekuasaan, standar minimumnya justru sangat sederhana.

Tentu gelar S-1 bukan jaminan. Buktinya, pendidikan tinggi tidak otomatis melahirkan pejabat yang bersih, pandai berbicara, mampu membaca persoalan atau memahami rakyat.

Karena itu, solusinya juga tidak cukup dengan mengganti kata SMA menjadi S-1. Yang diperlukan adalah standar kompetensi yang lebih serius.

Kemampuan memahami konstitusi. Kemampuan membaca anggaran. Literasi kebijakan publik. Pemahaman bidang yang ditangani. Rekam jejak. Integritas. Kemampuan berkomunikasi. Kemampuan membaca data. Dan kesediaan mempertanggungjawabkan keputusan kepada rakyat.

Negara tidak harus mengatakan bahwa semua pemimpin wajib bergelar S-1. Tetapi negara juga tidak seharusnya berhenti pada kalimat: yang penting tamat SMA.

Sebab rakyat tidak memilih seseorang hanya untuk duduk di kursi. Dari kursi itu lahir keputusan tentang sekolah, rumah sakit, jalan, energi, pajak, anggaran, hukum dan masa depan jutaan manusia.

Kalau untuk menjadi guru saja pendidikan dan kompetensi harus dibuktikan, mengapa untuk memegang kekuasaan standar kompetensinya boleh begitu sederhana?

Kalau seorang guru harus mampu menjelaskan pelajaran di depan tiga puluh siswa, seorang kepala daerah harus mampu menjelaskan kebijakan kepada jutaan warga. Kalau seorang anggota dewan mengawasi sektor migas, energi dan anggaran negara, bukankah masyarakat juga berhak memastikan ia memiliki kapasitas untuk memahami apa yang sedang diawasi?

Jika pertanyaan itu masih terdengar lucu, mungkin memang pantas negeri ini tertawa. Hahaha. Hihihi.

 

Catatan Redaksi: Artikel ini diterbitkan kembali setelah sebelumnya hilang dari situs SAGOE TV. Redaksi sedang menelusuri penyebab kejadian tersebut, termasuk kemungkinan adanya akses tidak sah terhadap sistem, serta memeriksa faktor teknis lainnya. Sampai saat ini, redaksi belum menyimpulkan penyebab kejadian tersebut. Informasi lebih lanjut akan disampaikan apabila telah diperoleh temuan yang terverifikasi.

Tags: NegeriopinipendidikanSarjanaSMA
ShareTweetPinSend
Seedbacklink
SAGOE TV

SAGOE TV

SAGOETV.com adalah platform media digital yang memberi sudut pandang mencerahkan di Indonesia, berbasis di Banda Aceh. SAGOETV.com fokus pada berita, video, dan analisis dengan berbagai sudut pandang moderat.

Related Posts

Refleksi Historiografi Aceh: Meneladani Karakter Epik Pahlawan untuk Indonesia Hari Ini Oleh: Prof. Dr. M. Adli Abdullah, S.H., MCL Dosen Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Sejarah tidak pernah benar-benar selesai ketika sebuah peperangan berakhir, sebuah perjanjian ditandatangani, atau sebuah negara memproklamasikan kemerdekaannya. Sejarah terus hidup dalam ingatan masyarakat, dalam nilai yang diwariskan antargenerasi, dan dalam keputusan-keputusan yang diambil untuk menentukan masa depan. Karena itu, membicarakan sejarah bukan semata-mata mengingat masa lalu. Lebih dari itu, sejarah mengajak kita memahami perjalanan, membaca persoalan secara jernih, serta menemukan arah untuk melanjutkan cita-cita para pendahulu.
Opini

Refleksi Historiografi Aceh: Meneladani Karakter Epik Pahlawan untuk Indonesia Hari Ini

by SAGOE TV
November 21, 2026
Guru di Tengah Generasi Penggulat Layar
Opini

Guru di Tengah Generasi Penggulat Layar

by SAGOE TV
November 20, 2026
Paradoks Ekonomi Aceh: Dana Besar, Pekerjaan Rumah Lebih Besar
Opini

Paradoks Ekonomi Aceh: Dana Besar, Pekerjaan Rumah Lebih Besar

by SAGOE TV
November 19, 2026
Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh
Opini

Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

by Rizki Matang
November 18, 2026
Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana
Opini

Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

by Rizki Matang
November 17, 2026
Load More

POPULAR PEKAN INI

Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

November 19, 2026
Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

November 18, 2026
Dek Fadh Resmi Pimpin PORDASI Aceh 2026–2030, Targetkan Atlet Berkuda Tembus Prestasi Nasional MAKASSAR | SAGOETV – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, resmi dipercaya memimpin Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pengprov PORDASI) Aceh periode 2026–2030. Kepemimpinan baru ini diarahkan untuk memperkuat pembinaan atlet, meningkatkan kualitas organisasi, serta mengembangkan potensi olahraga berkuda Aceh agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Penetapan Fadhlullah sebagai Ketua Pengprov PORDASI Aceh ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) PORDASI, Aryo P.S. Djojohadikusumo, di Hotel Gammara, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (21/11/2026).

Dek Fadh Resmi Pimpin PORDASI Aceh 2026-2030, Targetkan Atlet Berkuda Tembus Prestasi Nasional

November 21, 2026
USK Masuk 1.000 Universitas Terbaik Dunia di QS Sustainability Rankings 2026

USK Tembus 1.000 Besar Kampus Terbaik Dunia versi QS Sustainability 2027

November 19, 2026
Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

November 18, 2026
Aceh dan Paradoks Kemakmuran: Mengapa Bantuan Sosial Tidak Akan Pernah Cukup Tanpa Industrialisasi

Demokrasi, Kepemimpinan dan Paradoks Aceh

November 13, 2026
Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

November 17, 2026
Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

November 16, 2026
17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen BANDA ACEH I SAGOETV – Penanganan bencana di Aceh masih berlangsung meskipun sejumlah program pemulihan telah menunjukkan perkembangan. Hingga 18 November 2026, sebanyak 17 kabupaten/kota masih berada dalam status penanganan bencana. Sementara itu, realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan telah mencapai sekitar 53 persen. Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen

November 20, 2026

EDITOR'S PICK

Prabowo Kembali ke Tanah Air Usai Lawatan ke Filipina dan China, Bawa Komitmen Investasi Rp1.600 Triliun JAKARTA | SAGOETV – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali ke Tanah Air pada Jumat malam (20/11/2026), setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja ke Filipina dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Lawatan tersebut diisi dengan sejumlah agenda diplomasi tingkat tinggi, mulai dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN hingga pertemuan ekonomi kawasan Asia-Pasifik, serta menghasilkan kesepahaman investasi senilai USD86,8 miliar atau hampir Rp1.600 triliun. Pesawat yang membawa Kepala Negara mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kedatangan Presiden Prabowo disambut sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, serta Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra.

Prabowo Kembali ke Tanah Air Usai Lawatan ke Filipina dan China, Bawa Komitmen Investasi Rp1.600 Triliun

November 21, 2026
Wali Kota Lhokseumawe Dukung MPD

Wali Kota Lhokseumawe Dukung MPD

October 1, 2021
Basarnas Dorong Sekolah di Aceh Bangun Sistem Keselamatan Mandiri Hadapi Bencana

Basarnas Dorong Sekolah di Aceh Bangun Sistem Keselamatan Mandiri Hadapi Bencana

September 3, 2026
USK Gelar Skate Park Stage Vol. 2, Laboratorium Kreatif Seni Terbuka untuk Publik

USK Gelar Skate Park Stage Vol. 2, Laboratorium Kreatif Seni Terbuka untuk Publik

April 9, 2026
Seedbacklink
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Iklan
  • Aset
  • Indeks Artikel

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.

No Result
View All Result
  • Artikel
  • News
  • Biografi
  • Bisnis
  • Entertainment
  • Kesehatan
  • Kuliner
  • Lifestyle
  • Politik
  • Reportase
  • Resensi
  • Penulis

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.