Oleh: Fajri, S.Pd.I., M.Ag., Gr
Guru dan Alumnus Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Saya mulai curiga kepada diri sendiri. Uang semakin cepat habis, padahal rasanya saya tidak sedang hidup mewah. Saya tidak tiba-tiba gemar membeli barang mahal. Saya hanya menjalani kehidupan sebagaimana biasanya: bekerja, memenuhi kebutuhan rumah tangga, membiayai anak-anak, dan berharap ada sedikit uang tersisa untuk ditabung.
Lalu, mengapa setiap bulan saya seperti berlomba dengan uang sendiri?
Mula-mula saya mengira pengelolaan keuangan saya yang bermasalah. Barangkali terlalu banyak pengeluaran kecil yang tidak tercatat. Barangkali saya kurang disiplin membedakan kebutuhan dan keinginan. Saya mencoba berhemat, mengurangi pengeluaran yang tidak penting, dan menunda beberapa rencana.
Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Penghasilan relatif tetap, sedangkan kebutuhan sehari-hari terasa semakin mahal. Saya sudah berusaha mengencangkan ikat pinggang, tetapi ikat pinggang itu seolah harus terus dilubangi.
Jangan-jangan saya bukan semakin boros. Jangan-jangan uang saya saja yang semakin kehilangan daya beli.
Bagi orang berpenghasilan terbatas, inflasi bukan sekadar istilah dalam laporan ekonomi. Ia hadir ketika uang belanja yang dibawa ke pasar tidak cukup untuk membeli sebanyak biasanya. Ia terasa ketika kita harus mengurangi jumlah belanjaan, memilih barang yang lebih murah, atau menunda kebutuhan yang sebenarnya sudah waktunya dipenuhi.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi tahunan Indonesia pada September 2026 mencapai 3,28 persen. Sementara itu, kelompok pangan bergejolak atau volatile food mengalami inflasi tahunan sebesar 5,03 persen. Angka tersebut menunjukkan adanya tekanan harga, meskipun tentu tidak berarti daya beli setiap rumah tangga pasti menurun.
Angka nasional itu terasa lebih dekat ketika kita melihat kehidupan di pasar. Pada 19 Januari 2026, Bithe.co memberitakan keluhan pedagang di Pasar Al-Mahirah, Lamdingin, Banda Aceh. Seorang pedagang menyebut konsumsi masyarakat merosot hampir 50 persen, meskipun mayoritas bahan pokok di pasar tersebut sedang mengalami penurunan harga. Para pedagang menduga sebagian warga menahan pengeluaran untuk persiapan Ramadan.
Laporan itu menarik karena mengingatkan kita bahwa persoalan ekonomi tidak selalu sesederhana harga naik, lalu pembeli berkurang. Ketika harga turun pun, pembelian belum tentu meningkat. Ada kemungkinan masyarakat sedang berjaga-jaga karena uang yang tersedia harus dibagi untuk semakin banyak kebutuhan. Tentu, kesaksian pedagang tersebut bukan survei yang mewakili seluruh masyarakat Banda Aceh. Namun, pengalaman itu layak diperhatikan.
Persoalan harga juga perlu dilihat dari cara pemerintah menjalankan program berskala besar. Dalam laporan Kompas.com pada 20 Oktober 2025, sejumlah ekonom menyoroti kemungkinan pengaruh program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap harga telur dan ayam. Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda, menyebut peningkatan permintaan dari MBG sebagai salah satu faktor yang memengaruhi harga telur. Ia juga menyoroti kenaikan harga jagung sebagai bahan pakan ternak.
Kekhawatiran serupa disampaikan Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, yang mengingatkan risiko persaingan pasokan antara kebutuhan dapur MBG dan pasar tradisional. Sementara itu, pada November 2025, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan bahwa meningkatnya permintaan telur untuk menu MBG turut mendorong kenaikan harga komoditas tersebut.
Ini bukan berarti MBG menjadi penyebab tunggal kenaikan seluruh bahan pokok. Harga pangan juga dipengaruhi produksi, cuaca, biaya pakan, dan distribusi. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa tambahan permintaan dalam program berskala besar diimbangi pasokan yang memadai. Program yang bertujuan memperbaiki gizi anak tidak boleh mengabaikan kemungkinan tekanan harga yang turut dirasakan masyarakat di luar program tersebut.
Pada September 2026, KPPU Medan melaporkan kenaikan harga ayam di Sumatera Utara. Harga di tingkat produsen meningkat dari sekitar Rp22.450 per kilogram pada awal Juli menjadi Rp30.200 pada akhir Agustus. Di pasar tradisional, harganya naik dari sekitar Rp37.850 menjadi Rp53.175 per kilogram. KPPU menyebut meningkatnya aktivitas MBG berpotensi menambah tekanan permintaan, tetapi menegaskan bahwa kenaikan harga tidak dapat serta-merta dikaitkan dengan MBG saja. Kondisi pasokan, biaya produksi, harga pakan, dan struktur distribusi juga harus diperiksa.
Di Banda Aceh, saya juga memperhatikan sejumlah influencer kuliner mengajak pengikutnya meramaikan gerai makanan yang dikabarkan mengalami penurunan penjualan. Pengamatan ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa daya beli masyarakat merupakan penyebab utama sepinya gerai-gerai tersebut. Namun, fenomena itu menyisakan pertanyaan: mengapa usaha makanan sampai perlu mengandalkan ajakan di media sosial agar pembeli kembali berdatangan?
Di balik semangkuk bakso yang tidak terjual, ada biaya bahan baku, sewa tempat, upah pekerja, dan kebutuhan keluarga pemilik usaha yang tetap harus dibayar. Jika penjualan terus menurun, persoalannya bukan lagi sekadar gerai yang sepi. Ada mata pencaharian yang ikut dipertaruhkan.
Saya teringat janji Prabowo Subianto ketika masih menjadi calon presiden pada Februari 2019. Ia berjanji memperjuangkan penurunan harga sejumlah bahan pokok, termasuk beras, telur, ayam, dan daging, dalam 100 hari pertama jika terpilih. Janji itu tercatat dalam pemberitaan Detik.com pada 9 Februari 2019.
Harga pangan memang tidak bisa dikendalikan hanya dengan pernyataan politik. Namun, janji tentang keterjangkauan kebutuhan pokok tetap layak diperiksa melalui pengalaman masyarakat. Keberhasilan ekonomi bukan semata-mata soal pertumbuhan, investasi, atau angka inflasi yang berada dalam sasaran. Ia juga menyangkut kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan tanpa terus-menerus mengorbankan satu hal untuk membayar hal lainnya.
Saya tidak berharap pemerintah menjamin semua barang selalu murah. Saya sendiri masih harus belajar mengelola pengeluaran dengan lebih baik. Berhemat tetap penting, tetapi berhemat bukan jawaban untuk semua persoalan. Kita bisa menunda membeli pakaian atau membatalkan rencana berlibur. Kita tidak bisa terus-menerus mengurangi kebutuhan pokok tanpa memengaruhi kehidupan keluarga.
Karena itu, pemerintah perlu sesekali melihat ekonomi dari meja makan keluarga berpenghasilan pas-pasan, dari pasar yang kehilangan pembeli, dan dari warung yang menunggu pelanggan. Indeks, survei, dan laporan pertumbuhan tetap diperlukan, tetapi tidak selalu mampu menceritakan seluruh kenyataan yang dialami masyarakat paling bawah.
Rakyat tidak berbelanja menggunakan grafik. Mereka membayar beras dengan uang sungguhan dan menghadapi akhir bulan dengan kecemasan yang sungguhan. Pedagang juga tidak bisa membayar sewa kios dengan angka pertumbuhan ekonomi.
Jika suatu hari laporan menyebut ekonomi semakin baik, tak ada salahnya pemerintah sesekali memeriksa dompet rakyat. Jangan-jangan yang tumbuh memang ekonominya, sementara isi dompetnya justru semakin kurus.
