• Tentang Kami
Saturday, November 21, 2026
SAGOE TV
No Result
View All Result
SUBSCRIBE
BACA TERAS.ID
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result

Bukan Gagal, tapi Terlambat: Akademisi UIN Ar-Raniry Bedah Polemik Bendera Aceh Jelang 4 Desember

Rizki Matang by Rizki Matang
November 21, 2026
in Podcast
Reading Time: 2 mins read
A A
0
Sah secara Hukum tapi Terus Dilarang? Aktivis Perdamaian Minta Negara Mengikhlaskan Bendera Aceh BANDA ACEH | SAGOETV – Aktivis perdamaian dan keamanan Aceh, Muhammad MTA, menilai bendera Aceh sah secara hukum dan meminta pemerintah pusat, termasuk TNI, mengikhlaskan bendera tersebut sebagai bendera daerah. Menurutnya, pelarangan pengibaran tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi memicu bentrokan, terutama menjelang 4 Desember. Pandangan itu disampaikan MTA dalam podcast Sagoe TV bersama dosen kebijakan publik UIN Ar-Raniry, Eka Januar. MTA menjelaskan, dasar hukum pengibaran bendera Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang disahkan DPRA dan sudah dimuat dalam lembaran daerah. Qanun itu, katanya, lahir dari kewenangan yang diamanatkan konstitusi kepada Pemerintah Aceh.

Polemik Bendera Aceh Selama 21 Tahun: Mengapa Belum Ada Penyelesaian?. Foto : for sagoetv

Share on FacebookShare on Twitter

BANDA ACEH | SAGOETV – Dosen kebijakan publik UIN Ar-Raniry, Eka Januar, menilai polemik bendera Aceh yang belum tuntas setelah 21 tahun perdamaian lebih tepat disebut keterlambatan pemerintah ketimbang kegagalan kebijakan. Ia berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh segera menyelesaikannya sebelum 4 Desember agar tidak terjadi gesekan di lapangan.

Penilaian itu disampaikan Eka dalam podcast Sagoe TV bersama aktivis perdamaian dan keamanan Aceh, Muhammad MTA. Menurut Eka, bendera tidak bisa dipandang sebagai selembar kain atau simbol visual semata, karena di dalamnya terdapat memori kolektif dan sejarah panjang masyarakat Aceh.

BACA JUGA

Sah secara Hukum tapi Terus Dilarang? Aktivis Perdamaian Minta Negara Mengikhlaskan Bendera Aceh

SAGOE TV dan PUSAKASENA Ulas Jejak Fatahillah dalam Sejarah Aceh-Cirebon

“Kalau bagi saya, kalau disebutkan kegagalan mungkin terlalu naif, tetapi ini adalah keterlambatan pemerintah,” kata Eka.

Eka menyoroti disharmoni antara Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 dan peraturan pemerintah yang mengatur lambang daerah. Ia menyebut ketidakselarasan itu berdampak di lapangan, salah satunya insiden di Tiro saat masyarakat menggelar acara Maulid. Menurutnya, gesekan antara warga dan aparat keamanan pada acara sakral seperti itu seharusnya tidak terjadi.

Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun simbol yang dapat menggantikan nyawa manusia. “Saya rasa tidak ada satu alasan dan satu simbol pun yang bisa menggantikan nyawa manusia yang begitu berharga dan juga perdamaian Aceh yang sudah kita rawat lebih daripada dua dekade,” ujarnya.

Eka menilai pertemuan antara kedua pihak sudah beberapa kali dilakukan, termasuk setelah insiden di Tiro dan kasus di sebuah masjid. Namun, menurutnya, pertemuan itu belum fokus karena tidak ada tenggat maupun target penyelesaian. Ia mengibaratkan situasi ini seperti orang tua yang berselisih sementara anak menjadi korban, dan dalam hal ini korbannya adalah masyarakat.

Eka juga mengaitkan makin masifnya pengibaran bendera dengan kondisi pascabencana ekologis. Ia menyebut penanganan bencana yang dinilai lamban membuat sebagian warga merasa negara tidak hadir. Dalam pandangannya, pengibaran bendera dalam situasi tersebut mencerminkan kekecewaan, bukan keinginan untuk merdeka. Ia menambahkan tidak ada pihak pemerintah yang turun menjelaskan persoalan ini kepada masyarakat, sehingga muncul ruang abu-abu yang bisa dimanfaatkan pihak tertentu.

Di sisi lain, ia mengutip data survei BPS yang dirilis Mei 2026, yang menunjukkan pengangguran di pedesaan Aceh meningkat. Menurutnya, beban masyarakat bertambah karena ada desa yang hilang akibat banjir, selain persoalan kemiskinan dan pendidikan. Ia turut menyinggung ketersediaan obat di rumah sakit sebagai kebutuhan dasar yang masih bermasalah.

Terkait penanganan di lapangan, Eka tidak sepakat jika persoalan ini ditangani oleh tentara. Ia menyebut tentara berfungsi sebagai pertahanan, bukan keamanan, dan masyarakat bukan ancaman bagi negara. Ia mengusulkan pendekatan persuasif berbasis kearifan lokal dengan melibatkan ulama dan tokoh masyarakat gampong. Menurutnya, tidak ada persoalan yang selesai dengan kekerasan karena jatuhnya korban jiwa dapat menimbulkan dendam.

Eka mencontohkan Tirol Selatan di Italia, wilayah dengan konflik yang menurutnya serupa dengan Aceh, yang kini stabil setelah diberi kewenangan luas oleh pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya rasa saling percaya antara Aceh dan Jakarta.

Soal usulan merevisi desain bendera, Eka menilai yang terpenting adalah jalan tengah yang diterima kedua belah pihak dan diputuskan lewat duduk bersama. Ia mengingatkan bahwa penyelesaian tidak boleh dilihat sebagai persaingan.

“Bukan pada siapa menang dan siapa kalah, tetapi bagaimana perdamaian Aceh itu bisa lanjut, masyarakat bisa sejahtera,” kata Eka.

Menjelang 4 Desember, Eka meminta masyarakat menjaga Aceh secara damai dan bermartabat, serta aparat mengedepankan pendekatan kekeluargaan. Kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, ia meminta agar perselisihan ini segera diselesaikan karena Aceh membutuhkan kedamaian untuk membangun ekonominya yang kini ia sebut mengkhawatirkan.

Berita ini disarikan dari podcast Sagoe TV yang diunggah di kanal YouTube Sagoe TV pada 20 November 2026. ( https://youtu.be/LtVgpt33G2Y?si=ehTKvrtEylYJWa3o )

Tags: 4 Desember AcehBendera AcehEka Januar
ShareTweetPinSend
Seedbacklink
Rizki Matang

Rizki Matang

Related Posts

Sah secara Hukum tapi Terus Dilarang? Aktivis Perdamaian Minta Negara Mengikhlaskan Bendera Aceh BANDA ACEH | SAGOETV – Aktivis perdamaian dan keamanan Aceh, Muhammad MTA, menilai bendera Aceh sah secara hukum dan meminta pemerintah pusat, termasuk TNI, mengikhlaskan bendera tersebut sebagai bendera daerah. Menurutnya, pelarangan pengibaran tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi memicu bentrokan, terutama menjelang 4 Desember. Pandangan itu disampaikan MTA dalam podcast Sagoe TV bersama dosen kebijakan publik UIN Ar-Raniry, Eka Januar. MTA menjelaskan, dasar hukum pengibaran bendera Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang disahkan DPRA dan sudah dimuat dalam lembaran daerah. Qanun itu, katanya, lahir dari kewenangan yang diamanatkan konstitusi kepada Pemerintah Aceh.
Podcast

Sah secara Hukum tapi Terus Dilarang? Aktivis Perdamaian Minta Negara Mengikhlaskan Bendera Aceh

by Rizki Matang
November 21, 2026
SAGOE TV dan PUSAKASENA Ulas Jejak Fatahillah dalam Sejarah Aceh-Cirebon
Podcast

SAGOE TV dan PUSAKASENA Ulas Jejak Fatahillah dalam Sejarah Aceh-Cirebon

by SAGOE TV
October 10, 2026
Jejak Persaudaraan Aceh-Banten, Sejarah Lama yang Menguatkan Persatuan Indonesia
Podcast

Jejak Persaudaraan Aceh-Banten, Sejarah Lama yang Menguatkan Persatuan Indonesia

by SAGOE TV
August 3, 2026
Krisis Identitas Generasi Muda Aceh, Terjebak Algoritma dan Kian Asing dengan Budaya Sendiri
Podcast

Krisis Identitas Generasi Muda Aceh, Terjebak Algoritma dan Kian Asing dengan Budaya Sendiri

by SAGOE TV
June 30, 2026
Dunia Digital Kian Ruwet, Ulama dan Pakar Adat Aceh Serukan Penguatan Pageu Gampong dan Benteng Keluarga
Podcast

Dunia Digital Kian Ruwet, Ulama dan Pakar Adat Aceh Serukan Penguatan ‘Pageu Gampong’ dan Benteng Keluarga

by SAGOE TV
June 30, 2026
Load More

POPULAR PEKAN INI

Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

November 19, 2026
Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

November 18, 2026
USK Masuk 1.000 Universitas Terbaik Dunia di QS Sustainability Rankings 2026

USK Tembus 1.000 Besar Kampus Terbaik Dunia versi QS Sustainability 2027

November 19, 2026
Aceh dan Paradoks Kemakmuran: Mengapa Bantuan Sosial Tidak Akan Pernah Cukup Tanpa Industrialisasi

Demokrasi, Kepemimpinan dan Paradoks Aceh

November 13, 2026
Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

November 18, 2026
Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

November 17, 2026
Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

November 16, 2026
17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen BANDA ACEH I SAGOETV – Penanganan bencana di Aceh masih berlangsung meskipun sejumlah program pemulihan telah menunjukkan perkembangan. Hingga 18 November 2026, sebanyak 17 kabupaten/kota masih berada dalam status penanganan bencana. Sementara itu, realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan telah mencapai sekitar 53 persen. Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen

November 20, 2026
Setahun Pascabencana, 94 Persen Jalan Daerah di Aceh Kembali Fungsional, Pemulihan Huntap Terus Dikebut BANDA ACEH I SAGOETV – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) melaporkan perkembangan pemulihan pascabencana di Aceh hingga 18 November 2026. Sejumlah infrastruktur dan layanan dasar telah kembali beroperasi, tetapi pembangunan hunian tetap, perbaikan jembatan daerah, serta normalisasi sungai dan muara masih membutuhkan percepatan. Ketua Satgas PRR, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa jalan nasional yang terdampak bencana di Aceh seluruhnya telah kembali beroperasi. Sementara itu, dari 1.638 ruas jalan daerah yang terdampak, sebanyak 1.545 ruas atau 94,32 persen telah kembali fungsional. Hal tersebut disampaikan Safrizal dalam pemaparan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pada Kamis(19/11/2026).

Setahun Pascabencana, 94 Persen Jalan Daerah di Aceh Kembali Fungsional, Pemulihan Huntap Terus Dikebut

November 20, 2026

EDITOR'S PICK

Aceh Luncurkan Klinik Hewan Keliling dan Dokter Hewan Masuk Gampong

Aceh Luncurkan Klinik Hewan Keliling dan Dokter Hewan Masuk Gampong

December 7, 2024
Warga Gampong Sarah Mane Gotong Royong Pindahkan Meunasah dengan Cara Tradisional

Warga Gampong Sarah Mane Gotong Royong Pindahkan Meunasah dengan Cara Tradisional

February 24, 2025
Refleksi 20 Tahun Tsunami Aceh, Mahasiswa UBBG Nonton Bareng Paleo Smong

Refleksi 20 Tahun Tsunami Aceh, Mahasiswa UBBG Nonton Bareng Paleo Smong

November 23, 2024
Update Donasi untuk Bencana Sumatera 2025 via SAGOETV

Update Donasi untuk Bencana Sumatera 2025 via SAGOETV

December 2, 2025
Seedbacklink
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Iklan
  • Aset
  • Indeks Artikel

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.

No Result
View All Result
  • Artikel
  • News
  • Biografi
  • Bisnis
  • Entertainment
  • Kesehatan
  • Kuliner
  • Lifestyle
  • Politik
  • Reportase
  • Resensi
  • Penulis

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.