BANDA ACEH | SAGOETV – Aktivis perdamaian dan keamanan Aceh, Muhammad MTA, menilai bendera Aceh sah secara hukum dan meminta pemerintah pusat, termasuk TNI, mengikhlaskan bendera tersebut sebagai bendera daerah. Menurutnya, pelarangan pengibaran tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi memicu bentrokan, terutama menjelang 4 Desember.
Pandangan itu disampaikan MTA dalam podcast Sagoe TV bersama dosen kebijakan publik UIN Ar-Raniry, Eka Januar. MTA menjelaskan, dasar hukum pengibaran bendera Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang disahkan DPRA dan sudah dimuat dalam lembaran daerah. Qanun itu, katanya, lahir dari kewenangan yang diamanatkan konstitusi kepada Pemerintah Aceh.
MTA menyebut perdebatan soal peraturan pemerintah yang membatasi desain bendera tidak lagi penting. Ia menilai aturan itu disusun tanpa konsultasi dengan Aceh dan secara hierarki dapat dikesampingkan demi kepentingan Aceh. Ia juga menyebut status cooling down yang melekat pada pembahasan bendera selama ini bukan status hukum, melainkan upaya menggantung persoalan.
Ia menjelaskan bahwa bendera itu bukan hanya identitas gerakan, melainkan bendera Aceh yang pernah digunakan pada masa kesultanan dan masa perjuangan GAM dengan corak berbeda. Menurut MTA, simbol GAM memang tidak boleh digunakan pada masa penyelesaian sengketa setelah MoU Helsinki, sebelum ada legalitasnya.
Setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh disahkan, Aceh diberi hak menyusun himne, lambang, dan bendera, sehingga simbol tersebut masuk dalam hierarki hukum Indonesia sebagai bagian reintegrasi.
MTA juga menyoroti keterlibatan TNI dalam penertiban bendera, termasuk pada insiden di Tiro yang disebutnya menimbulkan korban dari masyarakat sipil. Ia menilai penindakan merupakan kewenangan kepolisian.
“Pertanyaan pertama kita, salahnya di mana? Apakah ada aturan hukum yang melarang?” ujarnya. Menurutnya, tindakan di luar kewenangan berpotensi menjadi pelanggaran HAM, sementara pelanggaran HAM masa lalu belum diselesaikan.
Soal 4 Desember, MTA menyebut tanggal itu sakral bagi mantan kombatan sehingga mereka dipastikan akan mengibarkan bendera meski dilarang. Ia berpendapat, larangan justru tidak akan menghentikan pengibaran.
“Siapa yang bisa mengadili pikiran orang?” katanya. Ia menilai perayaan oleh mantan kombatan adalah hak yang dijamin konstitusi. Jika ada dugaan pelanggaran, menurutnya, harus dilihat unsur deliknya dan diproses secara hukum, bukan dengan kekerasan.
MTA mengakui Pemerintah Aceh bersama DPRA sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat, mulai dari jajaran Kemenko Polhukam hingga pertemuan gubernur dengan presiden. Ia mencontohkan penyelesaian sengketa lahan Blang Padang sebagai upaya penguatan perdamaian, yang menurutnya sudah ada surat dari menteri dan tinggal pengajuan isbat wakaf ke pengadilan agama.
Ia berharap hal serupa dilakukan pada bendera. Menurutnya, bendera Aceh dikibarkan berdampingan dengan bendera merah putih dan berada di bawahnya, sehingga tidak mengurangi kedaulatan negara. Ia juga meminta pemerintah mengubah cara pandang terhadap mantan kombatan agar tidak lagi dianggap sebagai musuh.
“Salah satu kegagalan pemerintah Indonesia pascadamai Aceh adalah gagalnya menaikkan bendera Aceh menjadi bendera lokal,” ujarnya.
Terkait usulan merevisi desain bendera, MTA mengatakan perubahan tidak menjadi masalah secara prinsip. Namun, ia mempertanyakan manfaatnya jika masyarakat tetap mengibarkan bendera yang telah disahkan.
*Berita ini disarikan dari podcast Sagoe TV yang diunggah di kanal YouTube Sagoe TV pada 20 November 2026. ( https://youtu.be/LtVgpt33G2Y?si=ehTKvrtEylYJWa3o ).


















