• Tentang Kami
Saturday, November 21, 2026
SAGOE TV
No Result
View All Result
SUBSCRIBE
BACA TERAS.ID
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Olahraga
  • Podcast
  • Bisnis
  • Analisis
  • BENCANA SUMATERA 2025
No Result
View All Result
Morning News
No Result
View All Result

Sah secara Hukum tapi Terus Dilarang? Aktivis Perdamaian Minta Negara Mengikhlaskan Bendera Aceh

Rizki Matang by Rizki Matang
November 21, 2026
in Podcast
Reading Time: 2 mins read
A A
0
Sah secara Hukum tapi Terus Dilarang? Aktivis Perdamaian Minta Negara Mengikhlaskan Bendera Aceh BANDA ACEH | SAGOETV – Aktivis perdamaian dan keamanan Aceh, Muhammad MTA, menilai bendera Aceh sah secara hukum dan meminta pemerintah pusat, termasuk TNI, mengikhlaskan bendera tersebut sebagai bendera daerah. Menurutnya, pelarangan pengibaran tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi memicu bentrokan, terutama menjelang 4 Desember. Pandangan itu disampaikan MTA dalam podcast Sagoe TV bersama dosen kebijakan publik UIN Ar-Raniry, Eka Januar. MTA menjelaskan, dasar hukum pengibaran bendera Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang disahkan DPRA dan sudah dimuat dalam lembaran daerah. Qanun itu, katanya, lahir dari kewenangan yang diamanatkan konstitusi kepada Pemerintah Aceh.

Polemik Bendera Aceh Selama 21 Tahun: Mengapa Belum Ada Penyelesaian?. Foto : for sagoetv

Share on FacebookShare on Twitter

BANDA ACEH | SAGOETV – Aktivis perdamaian dan keamanan Aceh, Muhammad MTA, menilai bendera Aceh sah secara hukum dan meminta pemerintah pusat, termasuk TNI, mengikhlaskan bendera tersebut sebagai bendera daerah. Menurutnya, pelarangan pengibaran tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi memicu bentrokan, terutama menjelang 4 Desember.

Pandangan itu disampaikan MTA dalam podcast Sagoe TV bersama dosen kebijakan publik UIN Ar-Raniry, Eka Januar. MTA menjelaskan, dasar hukum pengibaran bendera Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang disahkan DPRA dan sudah dimuat dalam lembaran daerah. Qanun itu, katanya, lahir dari kewenangan yang diamanatkan konstitusi kepada Pemerintah Aceh.

BACA JUGA

Bukan Gagal, tapi Terlambat: Akademisi UIN Ar-Raniry Bedah Polemik Bendera Aceh Jelang 4 Desember

SAGOE TV dan PUSAKASENA Ulas Jejak Fatahillah dalam Sejarah Aceh-Cirebon

MTA menyebut perdebatan soal peraturan pemerintah yang membatasi desain bendera tidak lagi penting. Ia menilai aturan itu disusun tanpa konsultasi dengan Aceh dan secara hierarki dapat dikesampingkan demi kepentingan Aceh. Ia juga menyebut status cooling down yang melekat pada pembahasan bendera selama ini bukan status hukum, melainkan upaya menggantung persoalan.

Ia menjelaskan bahwa bendera itu bukan hanya identitas gerakan, melainkan bendera Aceh yang pernah digunakan pada masa kesultanan dan masa perjuangan GAM dengan corak berbeda. Menurut MTA, simbol GAM memang tidak boleh digunakan pada masa penyelesaian sengketa setelah MoU Helsinki, sebelum ada legalitasnya.

Setelah Undang-Undang Pemerintahan Aceh disahkan, Aceh diberi hak menyusun himne, lambang, dan bendera, sehingga simbol tersebut masuk dalam hierarki hukum Indonesia sebagai bagian reintegrasi.

MTA juga menyoroti keterlibatan TNI dalam penertiban bendera, termasuk pada insiden di Tiro yang disebutnya menimbulkan korban dari masyarakat sipil. Ia menilai penindakan merupakan kewenangan kepolisian.

“Pertanyaan pertama kita, salahnya di mana? Apakah ada aturan hukum yang melarang?” ujarnya. Menurutnya, tindakan di luar kewenangan berpotensi menjadi pelanggaran HAM, sementara pelanggaran HAM masa lalu belum diselesaikan.

Soal 4 Desember, MTA menyebut tanggal itu sakral bagi mantan kombatan sehingga mereka dipastikan akan mengibarkan bendera meski dilarang. Ia berpendapat, larangan justru tidak akan menghentikan pengibaran.

“Siapa yang bisa mengadili pikiran orang?” katanya. Ia menilai perayaan oleh mantan kombatan adalah hak yang dijamin konstitusi. Jika ada dugaan pelanggaran, menurutnya, harus dilihat unsur deliknya dan diproses secara hukum, bukan dengan kekerasan.

MTA mengakui Pemerintah Aceh bersama DPRA sudah berkomunikasi dengan pemerintah pusat, mulai dari jajaran Kemenko Polhukam hingga pertemuan gubernur dengan presiden. Ia mencontohkan penyelesaian sengketa lahan Blang Padang sebagai upaya penguatan perdamaian, yang menurutnya sudah ada surat dari menteri dan tinggal pengajuan isbat wakaf ke pengadilan agama.

Ia berharap hal serupa dilakukan pada bendera. Menurutnya, bendera Aceh dikibarkan berdampingan dengan bendera merah putih dan berada di bawahnya, sehingga tidak mengurangi kedaulatan negara. Ia juga meminta pemerintah mengubah cara pandang terhadap mantan kombatan agar tidak lagi dianggap sebagai musuh.

“Salah satu kegagalan pemerintah Indonesia pascadamai Aceh adalah gagalnya menaikkan bendera Aceh menjadi bendera lokal,” ujarnya.

Terkait usulan merevisi desain bendera, MTA mengatakan perubahan tidak menjadi masalah secara prinsip. Namun, ia mempertanyakan manfaatnya jika masyarakat tetap mengibarkan bendera yang telah disahkan.

*Berita ini disarikan dari podcast Sagoe TV yang diunggah di kanal YouTube Sagoe TV pada 20 November 2026. ( https://youtu.be/LtVgpt33G2Y?si=ehTKvrtEylYJWa3o ).

Tags: 4 Desember AcehMuhammad MTAPolemik bendera Aceh
ShareTweetPinSend
Seedbacklink
Rizki Matang

Rizki Matang

Related Posts

Sah secara Hukum tapi Terus Dilarang? Aktivis Perdamaian Minta Negara Mengikhlaskan Bendera Aceh BANDA ACEH | SAGOETV – Aktivis perdamaian dan keamanan Aceh, Muhammad MTA, menilai bendera Aceh sah secara hukum dan meminta pemerintah pusat, termasuk TNI, mengikhlaskan bendera tersebut sebagai bendera daerah. Menurutnya, pelarangan pengibaran tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi memicu bentrokan, terutama menjelang 4 Desember. Pandangan itu disampaikan MTA dalam podcast Sagoe TV bersama dosen kebijakan publik UIN Ar-Raniry, Eka Januar. MTA menjelaskan, dasar hukum pengibaran bendera Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang disahkan DPRA dan sudah dimuat dalam lembaran daerah. Qanun itu, katanya, lahir dari kewenangan yang diamanatkan konstitusi kepada Pemerintah Aceh.
Podcast

Bukan Gagal, tapi Terlambat: Akademisi UIN Ar-Raniry Bedah Polemik Bendera Aceh Jelang 4 Desember

by Rizki Matang
November 21, 2026
SAGOE TV dan PUSAKASENA Ulas Jejak Fatahillah dalam Sejarah Aceh-Cirebon
Podcast

SAGOE TV dan PUSAKASENA Ulas Jejak Fatahillah dalam Sejarah Aceh-Cirebon

by SAGOE TV
October 10, 2026
Jejak Persaudaraan Aceh-Banten, Sejarah Lama yang Menguatkan Persatuan Indonesia
Podcast

Jejak Persaudaraan Aceh-Banten, Sejarah Lama yang Menguatkan Persatuan Indonesia

by SAGOE TV
August 3, 2026
Krisis Identitas Generasi Muda Aceh, Terjebak Algoritma dan Kian Asing dengan Budaya Sendiri
Podcast

Krisis Identitas Generasi Muda Aceh, Terjebak Algoritma dan Kian Asing dengan Budaya Sendiri

by SAGOE TV
June 30, 2026
Dunia Digital Kian Ruwet, Ulama dan Pakar Adat Aceh Serukan Penguatan Pageu Gampong dan Benteng Keluarga
Podcast

Dunia Digital Kian Ruwet, Ulama dan Pakar Adat Aceh Serukan Penguatan ‘Pageu Gampong’ dan Benteng Keluarga

by SAGOE TV
June 30, 2026
Load More

POPULAR PEKAN INI

Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

Setahun Pascabencana Ekologis, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Aceh Angkat Bendera Putih

November 19, 2026
Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

Membangun Aceh, ICMI Kita Cukeh

November 18, 2026
USK Masuk 1.000 Universitas Terbaik Dunia di QS Sustainability Rankings 2026

USK Tembus 1.000 Besar Kampus Terbaik Dunia versi QS Sustainability 2027

November 19, 2026
Aceh dan Paradoks Kemakmuran: Mengapa Bantuan Sosial Tidak Akan Pernah Cukup Tanpa Industrialisasi

Demokrasi, Kepemimpinan dan Paradoks Aceh

November 13, 2026
Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

Dana Judi Online Turun 12,9 Persen, Pemerintah Kini Bidik Bandar Besar

November 18, 2026
Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana

November 17, 2026
Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

Mencari Sambungan yang Hilang: Catatan setelah Simposium Kebudayaan Aceh

November 16, 2026
17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen BANDA ACEH I SAGOETV – Penanganan bencana di Aceh masih berlangsung meskipun sejumlah program pemulihan telah menunjukkan perkembangan. Hingga 18 November 2026, sebanyak 17 kabupaten/kota masih berada dalam status penanganan bencana. Sementara itu, realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi secara keseluruhan telah mencapai sekitar 53 persen. Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera wilayah Aceh di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).

17 Kabupaten/Kota di Aceh Masih Tangani Bencana, Pemulihan Capai 53 Persen

November 20, 2026
Setahun Pascabencana, 94 Persen Jalan Daerah di Aceh Kembali Fungsional, Pemulihan Huntap Terus Dikebut BANDA ACEH I SAGOETV – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) melaporkan perkembangan pemulihan pascabencana di Aceh hingga 18 November 2026. Sejumlah infrastruktur dan layanan dasar telah kembali beroperasi, tetapi pembangunan hunian tetap, perbaikan jembatan daerah, serta normalisasi sungai dan muara masih membutuhkan percepatan. Ketua Satgas PRR, Safrizal ZA, menyampaikan bahwa jalan nasional yang terdampak bencana di Aceh seluruhnya telah kembali beroperasi. Sementara itu, dari 1.638 ruas jalan daerah yang terdampak, sebanyak 1.545 ruas atau 94,32 persen telah kembali fungsional. Hal tersebut disampaikan Safrizal dalam pemaparan perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pada Kamis(19/11/2026).

Setahun Pascabencana, 94 Persen Jalan Daerah di Aceh Kembali Fungsional, Pemulihan Huntap Terus Dikebut

November 20, 2026

EDITOR'S PICK

Siswi MA Insan Qurani Aceh Besar Juara 2 Nasional Riset Ekoteologi lewat Kajian Kuliner Halal

Siswi MA Insan Qurani Aceh Besar Juara 2 Nasional Riset Ekoteologi lewat Kajian Kuliner Halal

November 13, 2025
Pandai Merasa Bukan Merasa Pandai

Malam Puasa 8, Jangan Sia-siakan Waktu

March 7, 2025
PSMS Pesta Lima Gol ke Gawang Persiraja, Javier Siverio Cetak Quattrick

PSMS Pesta Lima Gol ke Gawang Persiraja, Javier Siverio Cetak Quattrick

November 7, 2026
Masa Tunggu Haji di Aceh Capai 34 Tahun, PPIH Harapkan Penambahan Kuota

Masa Tunggu Haji di Aceh Capai 34 Tahun, PPIH Harapkan Penambahan Kuota

May 18, 2025
Seedbacklink
  • Redaksi
  • Kontak Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Iklan
  • Aset
  • Indeks Artikel

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.

No Result
View All Result
  • Artikel
  • News
  • Biografi
  • Bisnis
  • Entertainment
  • Kesehatan
  • Kuliner
  • Lifestyle
  • Politik
  • Reportase
  • Resensi
  • Penulis

© 2025 PT Sagoe Media Kreasi - DesingnedBy AfkariDigital.