SAGOETV | BANDA ACEH – Para bupati dan wali kota se-Aceh berkumpul di Banda Aceh untuk menghadiri rapat penting yang digelar di Kantor Bappeda Aceh, Selasa (11/2/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Dr. H. Safrizal ZA, M.Si, dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025-2029.
Rapat perdana ini menjadi langkah awal dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan strategis dan program prioritas. Selain para Pj bupati dan wali kota, rapat ini juga dihadiri oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), kepala Bappeda kabupaten/kota se-Aceh, tim penyusun visi dan misi gubernur dan wakil gubernur terpilih, serta pihak terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Aceh menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam penyusunan RPJMA. Ia mengingatkan bahwa dokumen ini harus disusun dengan cermat, berbasis data yang akurat, serta memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat Aceh.
“RPJMA harus menjadi acuan bagi seluruh pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas, sehingga kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Aceh,” ujar Safrizal.
Seiring dengan ditetapkannya pasangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang dijadwalkan dilantik pada Rabu (12/2), penyusunan RPJMA menjadi salah satu tugas utama yang harus segera diselesaikan.
Visi yang diusung dalam RPJMA 2025-2029 adalah “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.” Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintahan baru menetapkan tujuh misi utama, mulai dari penerapan syariat Islam secara kaffah, penguatan kekhususan Aceh sesuai MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), hingga peningkatan daya saing sumber daya manusia serta pembangunan infrastruktur guna menjamin konektivitas antarwilayah.
Sebagai langkah awal pemerintahan baru, disiapkan sembilan program gerak cepat yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Program-program ini meliputi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) unggul, dana abadi pendidikan dan beasiswa unggul, optimalisasi kekayaan bumi Aceh untuk kemakmuran rakyat, peningkatan kualitas pendidikan melalui program guru dan sekolah unggul, pembangunan sistem satu data Aceh, serta penguatan sektor pertanian dengan menjadikan Aceh sebagai lumbung pangan. Selain itu, ada pula program makan bergizi gratis, pembangunan pusat rehabilitasi unggul, serta penguatan peran Baitul Mal di tingkat gampong.
Selain program gerak cepat tersebut, terdapat 21 program prioritas yang mencakup berbagai aspek pembangunan. Program-program ini disusun untuk menjawab tantangan utama yang dihadapi Aceh, seperti penguatan perdamaian, peningkatan pelayanan publik, pemberian beasiswa bagi putra-putri Aceh ke universitas terbaik dunia, serta reformasi tata kelola birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Isu penting lainnya yang menjadi perhatian adalah pemberantasan narkoba, penyediaan rumah layak bagi masyarakat, serta digitalisasi di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat sektor ekonomi dengan mendukung UMKM, industri halal, dan pengembangan sektor pariwisata.
Pj Gubernur Aceh menegaskan bahwa penyusunan RPJM di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
“Saya meminta seluruh SKPA dan pihak terkait agar bekerja aktif dalam memastikan kelancaran penyusunan ini,” ujar Safrizal.
Sebagai langkah percepatan, ia menekankan pentingnya koordinasi erat dengan tim penyusun RPJM kepala daerah terpilih, menyusun keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun, serta menyempurnakan rancangan teknokratik RPJMD sebagai bahan penyusunan rancangan awal.
Safrizal juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam proses ini agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Aceh di masa mendatang.
Sementara itu, terkait kabar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Aceh Syariah yang dijadwalkan berlangsung sore harinya di Pendopo Gubernur Aceh, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Pj Gubernur. Namun, menurut sumber terpercaya, para kepala daerah yang merupakan pemegang saham Bank Aceh Syariah akan menghadiri RUPS tersebut. [NST]
