Oleh: Dr. Yusra Jamali.
Dosen Pascasarjana Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
Beberapa kejadian aksi kriminal seperti di Aceh Barat, Pidie, Aceh Timur belakangan ini adalah gejolak kecil yang harus mendapat respon serius untuk pencegahannya. Gejolak besar tidak ada, tapi harus di perhatikan dan perlu diantisipasi gejala-gejala tersebut. Hal yang penting aparatur negara tidak boleh lengah. Kita harys akui dan percaya kepada aparat keamanan untuk mendeteksi dan menyelesaikan aksi-aksi bentuk kriminal di Aceh.
Sebenarnya konflik terjadi karena ada ketidakadilan, dan masyarakat merasa terzalimi. Sementara hal demikian sudah tidak ada lagi di Aceh. Masyarakat sangat mendambakan kedamaian Aceh ini berlanjut abadi.
Kalau hak masyarakat dan kehidupan masyarakat terus miskin dari tahun ke tahun itu bisa jadi sinyal konflik baru di Aceh. Apalagi dunia usaha tidak berkembang dengan baik di Aceh, karena kita berada di ujung, sama dengan Papua. Semuanya kita menjual harga mentah, semuanya mahal  di Aceh, kelemahan kita terletak mulai dari hulu ke hilir tidak berjalan dengan baik. Disamping program pemberdayaan masyarakat tidak integrasi, disamping tensi masyarakat untuk keluar dari kemulut kemiskinan juga kecil.
Aceh sebagai daerah bekas konflik, kehidupan paska konflik adalah saling tidak percaya. Pemerintah tidak percaya dengan rakyat, rakyat juga tidak percaya dengan pemerintah. Ini terus terjadi, bila terjadi sedikit gesekat maka ini menjadi batu sandungan. Persoalan tidak saling percaya ini harus diselesaikan. Sumbatan-sumbatan harus dilakukan dan di sinkronikasi kebijakan antar instansi terkait harus diperkuat.
Salah satu cara menghindari konflik adalah menjalan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada perencanan dan kebutuhan masyarakat. Seharusnya setiap intervensi program di Aceh harus sesui dengan kebutuhan masyarakat. Supaya masyarakat Aceh terberdaya dari segala kekurangan sebagai masyarakat paska konflik.
Saat ini terlihat Pemerintah Aceh berjalan sendiri, DPRA berjalan sendiri. Kedepan harus adalah kolaborasi. Tentu masing-masing harus bekerja dengan peran masing-masing. Tapi saling percaya dan berkolaborasi sangat penting. DPR Aceh harus bekerja dengan tugas dan fungsinya, gubernur dan aparatur negara lainnya juga demikian.
Investasi Dubai kemarin kita gagal. Komunikasi pemerintah harus diperbaiki. Kenapa gagal, harusnya Gubernur menyampaikan kepada publik di Aceh. Supaya kenteraman dan kenyaman calon investasi lainnya meningkat.
Cara menjaga damai, salah satunya adalah pemerintah Aceh harus memiliki niat baik dalam menjalankan roda pemerintahan. Harus serius untuk dapat membantu masyarakat Aceh. Yang terjadi seringkali pemimpin di Aceh tidak memiliki tujuan akhir yang ingin dicapai dari kepemimpinannya itu apa. Makanya Aceh terus terpuruk.
Terakhir, menyangkut dengan berkumpulnya ulama di Banda Aceh. Saya menyambut duduknya ulama untuk kebaikan politik Aceh kedepan. Aceh perlu ulaman. Masyarakat juga perlu ulama. Yang diharapkan dari dialog tersebut adalah adanya rekomendasi dari ulama untuk kebaikan Aceh secara menyeluruh. Apakah ulama mau menjadi petarung, dugaan saya ulama hadir untuk merespon dalam dan berkontribusi dalam pembangunan Aceh yang lebih baik. Itu perlu apresiasi.
Supaya Aceh ini tetap adalah cara lain adalah dengan menjaga hak dasar masyarakat Aceh. Hak Sosial, hak pendidikan, hak ekonomi dan hak untuk hidup damai selalu dimilikinya.[]
