SAGOE TV | BANDA ACEH – Pemerintah India menyatakan kesiapannya untuk berinvestasi dalam pengembangan Kawasan Sabang sebagai pelabuhan transshipment. Rencana ini muncul setelah pertemuan Gubernur Aceh dengan Duta Besar India di Jakarta pada 20 Agustus lalu, yang kemudian ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) dengan Pemerintah Aceh di Ruang Rapat Sekda Aceh, Senin (25/8/2025).
Rapat dipimpin oleh Sekda Aceh M Nasir, serta dihadiri oleh AsiSten II Pemerintah Aceh, Zulkifli, Inspektur Aceh Abdullah, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, Ketua Dewan Pengawas BPKS Mawardi Ismail, Sekretaris Dewan Kawasan Sabang Makmur, serta unsur Pemerintah Aceh, di antaranya Kepala Bappeda, Kepala BPKA, Kadis Perhubungan, Kadis ESDM, dan sejumlah SKPA terkait.
Dijelaskan bahwa dalam pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, di Jakarta pada 20 Agustus lalu, Pemerintah India menyatakan kesediaannya untuk menanggung 85 persen pembiayaan pengembangan Pelabuhan Sabang, sementara Indonesia diharapkan menyediakan 15 persen dukungan pembiayaan bagi penyusunan Detail Plan Report.
Kerja sama yang difokuskan di Kawasan Sabang (Sabang dan Pulo Aceh) akan mencakup sektor kepelabuhanan, khususnya pengembangan fasilitas Container Terminal (CT1 dan CT3) sebagai pelabuhan transshipment. Selain itu, rencana kolaborasi juga akan diperluas ke bidang pariwisata, jalur perdagangan langsung India–Aceh, serta sektor medis.
“India sudah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Sabang. Tugas kita adalah memastikan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar kerja sama strategis ini segera terealisasi,” ujar Sekda Aceh M Nasir, dalam siaran pers yang diteirma dari BPKS, Rabu (27/8).
Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa Pemerintah Aceh akan segera menyampaikan surat rekomendasi kepada Presiden RI guna mempercepat tindak lanjut kerja sama investasi dengan India.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga diharapkan segera mengaktifkan kembali mekanisme Joint Task Force (JTF) yang selama ini menjadi wadah koordinasi teknis kedua negara. BPKS diminta untuk menyiapkan data dan informasi pendukung, agar Aceh memiliki posisi yang solid dalam menyambut kerja sama strategis ini.
Undang Dubes India Kunjungan ke Aceh
Sebagai bagian dari diplomasi daerah, Pemerintah Aceh juga berencana mengundang Duta Besar India untuk berkunjung ke Aceh pada minggu pertama September 2025. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen kedua belah pihak sekaligus menunjukkan keseriusan Aceh dalam menyiapkan Kawasan Sabang sebagai pusat perdagangan dan investasi bertaraf internasional.
Rapat ini menjadi bukti konkret bahwa BPKS bukan hanya memiliki arah yang jelas, tetapi juga dukungan internasional yang kuat. Dengan adanya komitmen pembiayaan dari India, serta dukungan penuh dari Pemerintah Aceh dan dorongan kepada Pemerintah Pusat, isu-isu miring yang menyebut BPKS tidak memiliki daya tawar dan arah pembangunan terbantahkan sepenuhnya.
BPKS menegaskan bahwa pengembangan Kawasan Sabang adalah agenda strategis nasional yang akan membawa manfaat besar, bukan hanya bagi Aceh, tetapi juga bagi Indonesia dalam menguatkan posisi di jalur perdagangan internasional. []
