Pembuka
Hujan lebat tak henti sejak tanggal 18 hingga 27 November 2025 mengakibatkan air bah, banjir, dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatera (Sumbar, Sumut, dan Aceh). Di Aceh, banjir bandang pertama terjadi di Kab. Bener Meriah mulai tanggal 19 Nov dan mengenangi 10 kecamatan. Banjir umum pertama terjadi di Kota Langsa pada tanggal 25 Nov. Hari-hari berikut, kabupaten lainya mengalami musibah yang sama.
Secara nasional, infografis BNBP, yang saya dapatkan di medsos, melaporkan 31 Kabupaten/kota di tiga provinsi (6 kota di Sumbar, 13 Kota di Sumut, 12 Kabupaten di Aceh) memerlukan penanganan darurat, dengan tidak memasukkan kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah ke dalam kategori darurat yang sama. Padahal kedua kabupaten wilayah Tengah prov. Aceh tersebut mengalami air bah di banyak titik yang menghancurkan rumah penduduk hingga menguburkan desa-desa dan memutuskan jalan dan jembatan. Kedua kabupaten itu menjadi terisolir dari kabupaten tetangga yang mengelilinginya. Luasnya area bencana banjir Sumatera tersebut belum cukup membuat BNPB mengategorikan bencana ini sebagai bencana nasional. Selama ini, bencana nasional yang telah pernah ditetapkan di Indonesia hanyalah Tsunami Aceh 2004 dan Covid-19.
Sudah banyak yang telah mendesak BNPB untuk mengategorikan bencana banjir Sumatera 2025 ini sebagai bencana nasional. Namun, karena sepertinya pemerintah daerah masih bisa berfungsi, tidak lumpuh seperti yang diakibatkan oleh Tsunami Aceh 2004, BNPB enggan menaikkan statusnya menjadi bencana nasional, namun tetap memberikan dukungan pusat secara maksimal. Menurut Mensesneg, semua kementerian di pusat pemerintahan sedang bekerja untuk penanggulangan bencana banjir Sumatera. Menhan, Kemendagri, Panglima TNI dan Ketua Komisi IV DPR RI telah berada di Aceh pada tanggal 29 atau hari ke 5 sejak hujan ekstrem memuncak sejak tanggal 24 Nov dan mengakibat bencana meluas ke beberapa kabupaten lainnya. Pada tanggal 1 Desember, Presiden Prabowo sendiri langsung meninjau lokasi bencana di Aceh dan menyerahkan beragam kebutuhan darurat berpuluh ton.
Pun demikian, masyarakat di wilayah bencana, khusus Aceh tempat saya berdomisili dan mengikuti perkembangan bencana, marah terhadap respons lamban dari pemerintah Indonesia yang hingga hari 3 bencana banjir meluas masih memantau perkembangan. BNPB mencurigai informasi medsos hanya panik sesaat dan tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Bagi masyarakat Aceh, kemarahan mereka bukanlah sekedar kemarahan akibat dari keputusasaan, tetapi kemarahan yang bersumber dari pengalaman hidup dalam bencana, terutama dan relevan untuk konteks ini adalah pengalaman menghadapi bencana Tsunami dan mengamati penanganannya.
Tsunami 2004
Perbedaan paling mendasar antara bencana banjir Sumatera 2025 dari Tsunami Aceh 2004 adalah kecepatan peristiwa bencann; tiba-tiba dan sangat cepat. Menurut NOAA, gelombang Tsunami bergerak dari episentrum dengan kecepatan 700-800 km/jam, setara dengan kecepatan pesawat jet. Dengan kecepatan ini, makhluk lunak seperti burung yang sedang terbang saja dapat menjadi ancaman besar untuk pesawat yang terbang dengan kecepatan yang sama. Kecepatannya menurun hingga 30-50 Km/jam ketika sampai ke pantai, bergantung pada kontur pantai. Seseorang dapat menderita luka serius bila ditabrak kendaraan dengan kecepatan yang sama. Dengan kecepatan yang sangat tinggi dari episentrum, Tsunami hanya memerlukan 20-40 menit untuk sampai ke pantai dan menyapu delapan kabupaten/kota dalam bentangan pantai + 800 km dari Barat ke Utara Aceh dan meluluhlantakkan daratan sejauh +4 km ke dalam pemukiman penduduk.
Peristiwa yang tiba-tiba dan sangat cepat itu menelan korban dikonfirmasi meninggal dunia sekitar 130.000 jiwa di seluruh Indonesia (mayoritasnya di Prov. Aceh), 37.000 jiwa hilang, menyebabkan 500.000 jiwa mengungsi dan kerugian harta benda senilai sekitar 4.5 juta USD. Kerusakan bangunan sangat parah bahkan roboh karena terlebih dahulu diguncang gempa berkuatan 9.1.
Tidak ada yang tahu kapan gempa akan terjadi. Dengan demikian tidak ada pula tanda-tanda kemunculan Tsunami. Gelombang laut setinggi 20-51 meter tiba-tiba saja muncul di depan mata atau halaman rumah. Semua orang yang berada dalam jangkauan Tsunami panik dan tidak sempat mempersiapkan penyelamatan diri dan benda-benda yang berharga atau disayang. Sehingga lari ke lantai 2 rumah atau secara insting memanjat pohon adalah upaya penyelamatan diri yang paling banyak dilakukan kala itu. Namun, akibat panik, lebih banyak memilih bertahan dalam gulungan ombak sebagai satu-satu upaya penyelamatan. Banyak yang tidak selamat. Yang selamat kembali dengan cerita-cerita penuh keajaiban. Semua kabupaten kota yang disapu Tsunami luluh lantak, pemerintahan Provinsi Aceh dan beberapa kabupaten lumpuh tidak berfungsi.
Dunia terkejut dengan bencana yang terjadi tanpa tanda-tanda, menelan ratusan ribu korban, menghancurkan gedung pemerintahan dan rumah penduduk, memelintir Tower telekomunikasi dan membengkok tiang listrik, dan menjangkau 800 Km bentang pantai. Semua terjadi hanya dalam tempo 20-40 menit (Tsunami masuk ke kota banda Aceh sekitar 30 menit setelah gempa). Peristiwa bencana yang sangat cepat dan memiliki daya rusak yang dahsyat ini memberikan efek kejut yang luar biasa.
Masyarakat internasional tidak menunggu lama untuk bergerak. Aceh dalam masa konflik adalah wilayah sangat sensitif, bukan hanya karena daerah terluar dalam kedaulatan republik, namun juga karena konflik bersenjata yang panjang antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia. Kebijaksanaan dan ketegasan Presiden dan Panglima TNI saat itu mengizinkan militer dan sipil multi-nasional untuk segera memasuki wilayah bencana. Dua hari setelah Tsunami menyapu pesisir Aceh, (28 Desember 2004), militer Singapura dan tim medis dari Malaysia telah berada masing-masing di Meulaboh dan Banda Aceh untuk misi kemanusiaan. Di hari yang sama, pemerintah Indonesia masih melakukan pemantauan menyeluruh sembari menginstruksikan pengalihan tugas TNI-Polri dari operasi Darurat Sipil untuk meningkatkan keamanan di Aceh ke operasi darurat bencana. Beberapa hari kemudian, jumlah personel TNI meningkat tajam di Aceh untuk misi kemanusian.
Masa Darurat
Setelah 2-4 hari pasca Tsunami, berbagai jenis helikopter militer beterbangan di langit Aceh. Pertama sekali, saya melihat helikopter angkut jenis Chinook secara langsung menurunkan bantuan darurat. Tidak perlu disebutkan helikopter militer ukuran lebih kecil beterbangan ke sana kemari setiap hari. Kendaraan angkut militer untuk misi kemanusiaan dari berbagai negara melintasi jalan-jalan kota Banda Aceh. Aceh pada saat itu masih dalam keadaan konflik bersenjata, keberadaan ragam jenis alat angkut militer tersebut membuat kesan lebih menegangkan sekaligus seru. Jenis-jenis kendaraan yang hanya bisa dilihat di film perang, tiba-tiba lewat seperti angkutan umum di depan mata.
Selain mendistribusikan ragam jenis sembako, air mineral, selimut, obat-obatan dan kebutuhan darurat lainnya untuk korban di pengungsian dan di daerah terisolir, helikopter-helikopter tersebut mengangkut korban yang selamat dengan beragam keadaan luka di tubuh. Mereka dibawa ke Kapal Induk US SS Abraham Lincoln, Kapal Rumah Sakit militer Amerika USNS Mercy, dan kapal dengan fasilitas medis darurat milik militer Singapura, Malaysia, Australia, dan India yang melempar jangkar di lepas pantai Aceh. Sebagian korban langsung diterbangkan ke rumah sakit darat Malaysia, Singapura atau provinsi lain di Indonesia untuk mendapatkan penanganan medis yang lebih intensif. Intervensi kemanusiaan pada masa-masa darurat saat itu difokuskan untuk minimalisir peningkatan jumlah korban jiwa bila terlambat ditangani.
Tidak ada jalan yang putus dari Utara Aceh hingga ke Banda Aceh. Jalan-jalan utama ke pantai Barat-Selatan Aceh hilang disapu Tsunami. Namun, sejak hari pertama, penduduk dari daerah ketinggian yang tidak terkena langsung Tsunami turun melaksanakan misi warga bantu warga. Mereka mencari korban dan menguburkan jenazah, membuka tempat pengungsian sementara, membawa sembako dalam jumlah besar setiap hari dan membuka dapur umum. Dapur yang tidak hanya melayani korban yang selamat, tetapi juga pekerja kemanusiaan dan mereka yang mencari sanak famili yang hilang.
Pada masa-masa penanganan darurat ini, fokus utama pemerintah Indonesia, berbagai badan PBB, militer multinasional, Internasional NGOs, dan tentunya masyarakat Indonesia yang berdatangan dari seluruh penjuru nusantara adalah pencarian dan penyelamatan untuk menekan peningkatan jumlah korban yang meliputi penyelamatan jiwa, Pemenuhan kebutuhan dasar, pengamanan dan perlindungan, pemulihan fungsi dasar, dan koordinasi dan informasi. Yang meninggal langsung dikuburkan, yang ditemukan selamat langsung dikumpulkan ke titik pengungsian, yang terluka langsung diobati, dan yang hilang terus dicari. Karenanya, mereka tidak hanya datang dengan membawa sembako air bersih, dan obat obatan, tapi juga dengan beragam jenis keahlian seperti tim SAR, medis, psikolog dan bahkan hingga budayawan dan seniman. Mereka berganti-gantian menghibur korban di tempat pengungsian, mengubah duka dan trauma menjadi tawa meski hanya sementara.
Tsunami yang menyapu 8 kabupaten, yang kemudian bertambah dengan Nias, Sumut, akibat bencana yang sama pada Maret 2005, kemudian ditetapkan sebagai bencana nasional. Presiden kemudian membentuk badan penanggulangan bencana khusus Aceh-Nias, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias pada bulan April 2005. Pimpinannya setingkat menteri dan hanya melapor ke Presiden. Kewenangan ini memangkas proses administrasi dan birokrasi berjenjang nan ribet di kementerian. Pendirian BRR mengakhir masa status penanganan darurat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri kalau itu selama + 3 bulan sejak pekan terakhir Desember 2004. Sejak berdiri hingga berakhir 2009, BRR menyalurkan dana rekonstruksi dan rehabilitasi sekitar USD 7 miliar, yang berasal dari berbagai sumber bantuan luar negeri, selain ABPN sendiri. BRR menjadikan Indonesia sebagai negara tersukses di dunia dalam penanggalan bencana.
Banjir Sumatera Nov 2025
Bencana banjir November 2025 tidak secepat Tsunami. Banjir bandang memberikan waktu kepada warga untuk waspada dan bersiap-siap menyelamatkan diri. Ini terbukti dengan jumlah korban yang lebih sedikit dibandingkan dengan Tsunami Aceh 2004. Hingga 1 Desember 2025, dalam siaran info grafis BNPB yang beredar di medsos, Banjir telah merengut 442 korban jiwa dan 404 orang hilang di ketiga provinsi di pulau Sumatera. Kerusakan akibat banjir belum dihitung dengan seksama, namun banjir bandang turun dengan gelondongan kayu besar, bebatuan beragam ukuran, dan tentunya lumpur. Dengan hujan deras disertai angin kencang tanpa jeda selama 3 hari puncak hujan ekstrem sejak tanggal 24-27 November, semua material beragam ukuran dari pegunungan melalui semua lembah dan sungai, meruntuhkan lereng bukit dan gunung yang dilewati atau menahannya. Gajah dewasa saja hanyut dan mati dalam jepitan kayu. Banjir bandang membawa semua material besar dan keras memasuki kota, menunjukkan barang bukti kerusakan yang disebabkan manusia. Beberapa korban selamat dari banjir di hari kedua puncak hujan menceritakan bongkahan batu sebesar seukuran mobil pickup pun masih menggelinding didorong air di salah satu ibu kota salah satu kabupaten pesisir yang lanskapnya cenderung rata.
Bila Tsunami berasal dari laut ke daratan, air bah dan banjir bandang bermula dari pegunungan dan perbukitan turun ke lembah, sungai dan menuju dataran rendah mencari pantai. Akibatnya, area yang terdampak lebih jauh dibandingkan jangkauan Tsunami ke daratan (+ 4 km). Selama banjir belum bertemu sungai, dan terutama pantai, air dengan volume yang besar akan terus menyapu semua yang dilaluinya. Air bah dan Banjir bandang melanda 31 Kabupaten (Bandingkan dengan Tsunami yang hanya 8 kabupaten di Aceh plus Nias di Sumut) yang tidak hanya berada di wilayah pesisir tapi juga wilayah tengah (pegunungan) kepulauan Sumatera. Arus yang kencang dan material berat yang dibawa serta memutuskan koneksitas (jalan dan jembatan) antar kabupaten, kecamatan, bahkan antar desa. Intensitas air yang turun melalui lerek bukti dan pegunungan memorak-porandakan jalan beraspal di atas tanah yang labil, hingga motor roda dua pun kesulitan melaluinya.
Kabupaten pesisir yang terdampak masih bisa diakses melalui pantai. Beberapa nelayan langsung membawa boatnya ke dalam kota untuk menyelamatkan keluarga dan sanak famili. Alternatif yang sama tidak didapat oleh warga di kabupaten di daerah pegunungan. Mereka terkurung. Jalan dan jembatan putus, hancur, atau ditutupi tanah dari longsor besar. Ini dialami oleh kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara hingga cerita ini ditulis. Fasilitas energi listrik dan infrastruktur komunikasi terputus. Hingga tanggal 1 Desember di Aceh Tengah dan Bener Meriah, komunikasi hanya melalui 5 buah starlink (4 di Aceh Tengah dan 1 di Bener Meriah) untuk dipakai ratusan ribu orang berkirim kabar. Di hari ke 5, mereka baru mendapatkan pasokan sembako dari pemerintah Provinsi yang didukung oleh pemerintah pusat dan TNI, setelah 2 hari bupati Aceh Tengah menyiarkan keadaan darurat di wilayahnya dan meminta bantuan presiden dan gubernur. Terakhir, dia harus memenuhi satu syarat administrasi kebencanaan, membuat pernyataan tidak sanggup menangani dampak bencana.
Akibat lambannya pengiriman logistik, warga mulai panik dan bersikap anarkis. Warga tidak mampu membantu warga, karena konektivitas terputus antar kabupaten, kecamatan bahkan antar desa. Ketika ajakan “warga bantu warga” menjadi tren di medsos, mereka membacanya “warga jarah warga”. Di hari ketiga bencana, tersiar kabar di Pidie Jaya ada yang berteriak Tsunami datang lagi. Trauma masa lalu bangkit, warga panik. Peneriak menjarah. Di beberapa wilayah bencana lainya, penjarahan toko sudah terlebih dahulu terjadi sejak air banjir mulai surut.
Bangunan yang rusak di ibu kota tidak sebanyak dan separah yang sebabkan gempa dan Tsunami 2004. Namun, banyak pemukiman warga yang hancur, terkubur bahkan menghilang dibawa air bah dan banjir bandang. Pada umumnya, pemukiman warga yang terbentuk sejak Indonesia belum ada berdekatan dengan sungai, di lereng gunung, bukit, atau lembah luas dan sempit. Sungai adalah kebutuhan utama untuk kehidupan sehari-hari, peternakan, penyedia utama kebutuhan protein, dan penyuplai air ke sawah-sawah. Posisi geografis ini menjadikan mereka korban pertama dari bencana ini. Banyak desa dengan tipologi ini telah hancur beberapa hari yang lalu, seperti desa-desa di seputaran Danau Lot Tawar, Aceh Tengah.
Perbedaan mendasar antara banjir Sumatera Nov 2025 di Aceh dari Tsunami 2004 pada kepedulian warga terhadap sesama adalah ketidakmampuan masyarakat yang tidak terdampak langsung untuk turun langsung menolong dan meringankan penderitaan korban bencana banjir 2025. Akibat banyaknya jalan dan jembatan yang putus, warga yang memiliki keluarga di daerah bencana was-was menunggu kabar berhari-hari. Panik, stres dan kecewa meluapkan kemarahan di berbagai media, tentu saja sasarannya adalah pemerintah.
Mereka yang berada di kabupaten bertetangga memilih jalan kaki hingga sejauh 100 km, melalui beberapa titik longsor, menyeberangi banyak sungai yang melebar dan memutuskan jembatan, melewati sungai dengan air yang semakin deras akibat hujan. Tentunya mereka harus bermalam di hutan belantara. Syukur-syukur ada rumah warga di perjalanan yang bersedia memberi tumpangan sementara.
Kabar kehancuran, kehilangan, disertai ketakutan tersiar melalui beragam platform media sosial. Namun, hingga hari ketiga BNPB masih dalam status memantau. Kemenhan, Mendagri disertai Panglima TNI mengunjungi Aceh pada hari keempat. Setelah melihat langsung keadaan di Pidie Jaya, Menhan menginstruksikan penanganan langsung, tanpa birokrasi dan aneka rapat darurat. Penyaluran bantuan adalah satu-satunya tindakan darurat yang diperlukan. Sebuah keputusan tegas dan langsung yang ditunggu-tunggu korban di kala bencana besar.
Fokus penanganan bencana pada masa darurat adalah penyelamatan jiwa, Pemenuhan kebutuhan dasar, pengamanan dan perlindungan, pemulihan fungsi dasar, dan koordinasi dan informasi. Meski jumlah korban manusia sementara ini tidaklah sebanyak gempa dan Tsunami Palu (844 korban jiwa), namun korban bisa saja bertambah lebih banyak lagi akibat keterlambatan pencarian dan penyelamatan jiwa korban. Kemampuan kabupaten bencana sangat rendah untuk menangani ragam kebutuhan darurat ratusan ribu pengungsi, korban luka-luka dan sakit akibat bencana. Bila hanya 3-5 kabupaten di sebuah provinsi saja yang terkena, tenaga medis dan ahli lainnya bisa di ditugaskan sementara waktu dari kabupaten lainnya. Lalu, mampukah provinsi menangani bencana di lebih dari 6 kabupaten di tiap provinsi? Hingga saat ini, idak ada kabar di medsos (laporan langsung dari korban) kalau kementerian kesehatan membuat tenda kesehatan darurat, PUPR membawa alat penyuling air bersih untuk mengatasi kekurangan air minum, yang selama ini bergantung pada air pegunungan dan sumur. Fokus utama yang terdengar adalah penyaluran sembako dan perbaikan konektivitas dan infrastruktur dasar, tanpa disertai obat-obatan, tim medis, tim psikolog dan lainnya. Selama ini, lagi-lagi hanya bantuan kesehatan (obat-obatan dan tim medis) dari Malaysia telah berada di lapangan sejak tanggal 29 Nov. Sepertinya, tanggap darurat kesehatan fisik dan mental belum masuk dalam skala prioritas tanggap darurat pemerintah Indonesia. Keterlambatan dan miskalkulasi dalam masa tanggap darurat ini akan meningkatkan jumlah korban dan memperburuk dan memperpanjang dampak bencana terhadap korban.
Hingga tanggal 1 Desember 2025, Posko Terpadu Pemerintah Aceh untuk Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi melaporkan bencana melanda 3.310 desa, di 226 kecamatan, 18 kabupaten (17 versi BPNP). Secara total, bencana ini berdampak langsung terhadap sekitar 25,9% (1.418.872 jiwa) penduduk Aceh, memindahkan 443.001 orang ke 828 titik pengungsian, menyebabkan 1.435 orang luka ringan, 403 luka berat, dan 173 meninggal dunia, dan 204 jiwa hilang. Saya tidak mengikuti perkembangan di Sumbar dan Sumut. Hanya mengikuti perkembangan banjir di Prov. Aceh melalui medsos warga. namun saya yakin jumlah korban akan terus meningkat di masing-masing provinsi bila penanganan darurat masih lamban dan terbatas pada sembako dan perbaikan fisik (koneksitas) darurat. Hingga tanggal 2 Desember, salah seorang korban yang bekerja dan tinggal di Aceh Tamiang belum mendapatkan bantuan logistik dasar. Indonesia adalah salah satu wilayah yang paling rentan terhadap beragam bencana alam dan salah satu tertinggi di Asia Tenggara. Namun, sepertinya mitigasi bencana di negara kita ini masih belum beradaptasi dengan tingkat kerentanan yang ada. Pengalaman sepertinya belum menjadi guru terbaik kita.
Penutup
Korban dari bencana banjir memang tidak seberapa dibandingkan bencana nasional Tsunami 2004, namun jangan abaikan daya rusak, luas dan dampaknya. Kalau pun tidak lebih, daya rusak dan kerugian material yang diakibat oleh banjir kali ini kemungkinan sama dengan Tsunami. Karena luasnya wilayah bencana kemungkinan banjir menyebabkan kerugian lebih besar daripada Tsunami. Sebagai ilustrasi, cetak peta Indonesia, potong peta prov. Aceh hingga Sumbar, kemudian letakan sejajar dengan pulau Jawa. Bandingkan dengan mata kasar. Karena dampaknya, sebagian warga Aceh menyebutnya Tsunami kedua.
Dengan perkembangan penanganan keadaan darurat saat ini, saya penasaran berapa lama penanganan keadaan darurat akan ditetapkan? Bagaimana pemerintah Indonesia akan melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah bencana banjir Sumatera? Tanpa menetapkan bencana banjir Sumatera ini sebagai bencana nasional, apakah proses rekonstruksi dan rehabilitasi akan diserahkan ke provinsi masing-masing? Apakah rekonstruksi dan rehabilitasi itu hanya sebatas pekerjaan fisik dan mengabaikan dimensi psikologis, sosial, dan ekonomi korban? Bagaimana memastikan dananya tidak bocor seperti BRR yang diapresiasi bukan hanya karena keberhasilan melaksanakan mandatnya, namun juga menjalannya dengan bersih, akuntabel dan transparan? Apa pun pilihan tindakannya, pemerintah ke depan akan memetik hasil dari pekerjaan mereka di 31 lebih kabupaten terdampak langsung ini dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, sosial, beban kesehatan, politik dan lainnya. Minimalnya, dalam waktu lebih dari 1 tahun, suplai kopi arabika Gayo akan menurun drastis ke penjuru dunia. []
Arfiansyah, akademisi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh dan Peneliti Internasional Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), penulis buku The Aceh Case: Peacebuilding and Post Tsunami Recovery yang didukung dan diterbitkan ASEAN IPR.
