Oleh: Murizal Hamzah.
Wartawan dan Penulis Buku Biografi Hasan Tiro Jalan Panjang Menuju Damai Aceh.
“Ini ada penggergajian informasi sehingga warga salah menangkap informasi seutuhnya. Ada yang gergaji informasi sehingga penduduk marah. Di Aceh itu tidak ada rakyat kekurangan nasi namun yang ada kekurangan informasi.”
Kalimat bertubi-tubi ini meluncur dari Gubernur Daerah Istimewa Aceh Prof Ibrahim Hasan sekitar akhir tahun 1980-an. Menurut Ibrahim Hasan, warga tidak lagi menerima seutuhnya informasi, sehingga terjadilah miskomunikasi. Intinya, Aceh perlu saluran informasi yang kuat dan bisa dipercaya.
Untuk membangun Aceh kala itu, Ibrahim Hasan menegaskan Aceh butuh koran yang terbit di Aceh. Doktor yang menamatkan kuliah di Manila tentang pemasaran beras ini serius menerbitkan koran Serambi Indonesia di Aceh. Selama ini, informasi tentang Aceh dipasok dari media cetak terbitan luar Aceh. Akan berbeda jika jajaran redaksi aneuk nanggroe yang mengasuh koran harian tersebut dan terbit di Aceh.
Jika aneuk nanggroe yang terlibat di ruang redaksi, ada pergulatan suasana batin sebelum memuat sebuah artikel atau berita ditampilkan di halaman demi halaman koran. Selalu ada pertanyaan apa dampak bagi Aceh dengan memuat berita atau artikel tersebut.
Pada akhirnya, Harian Serambi Indonesia terbit yang digawangi oleh lulusan IAIN Ar-Raniry, Unsyiah, dan sebagainya yang dilatih oleh wartawan senior Kompas dari Jakarta. Bukan berarti koran itu beredar tanpa fitnah. Dari hari ke hari, fitnah terhadap koran itu semakin ganas hingga menyeret ke lahan isu agama.
Ibrahim Hasan paham benar warga butuh kabar yang akurat dari sumber pertama. Masa itu di era orde baru, wartawan media menjadi sahabat Ibrahim Hasan yang dibawa dalam kunker yang berhari-hari ke pesisir barat selatan Aceh atau ke wilayah tengah Aceh. Masa itu masih naik sekitar 20 rakit dari Banda Aceh ke Aceh Selatan. Sungguh perjalanan yang menawan sekaligus mendebarkan yang berhari-hari,
Informasi di era orde baru masih dipegang radio dan televisi milik negara sebagai corong keberhasilan pemerintah. TVRI dan RRI pemain tunggal tanpa saingan. Mereka adalah perpanjangan pemerintah untuk menyampaikan kabar baik atau prestasi negara. Masa itu boleh dikatakan, lebih banyak pujian-pujian daripada kritik konstruksi. Beberapa koran yang lantang menulis kritik atau membongkar aib pemerintah akan berakhir dengan pembredelan alias dicabut SIUP. Tanpa SIUP – nyawa media – koran atau majalah dilarang beredar.
Ketika kanal informasi dikendalikan oleh pemerintah melalui majalah, koran, radio dan televisi, maka informasi terkontrol. Negara berhasil mengawal isu yang beredar melalui media yang memiliki SIUP. Namun informasi tidak hanya beredar dari jalur media resmi juga ada dari mulut ke mulut. Ini lebih dahsyat. Satu kata yang dilontarkan bisa berdampak huru-hara di daerah lain.
Pada masa orde baru, kabar baik atau buruk relatif tertahan beberapa jam atau hari karena faktor jarak. Hanya orang tertentu yang bisa akses informasi karena teknologi masih minim. Koran harian yang terbit di Jakarta baru bisa dibaca di luar Jawa, besok hari atau pada malam hari. Faktor angkutan udara masih dimonopoli oleh maskapai Garuda Indonesia.
Banjir informasi dan teknologi tidak terbendung di Indonesia pasca reformasi 1998. Keterbukaan informasi yang dulu dianggap rahasia, kini sudah menjadi santapan publik. Bersamaan dengan itu, beredarnya teknologi HP yang semakin murah melalui medsos dan sebagainya.
Air bah informasi tidak bisa ditahan lagi. Pada waktu bersamaan warga geger informasi yang tersebar di mana-mana dari info fakta sampai ke fitnah. Dari kabar bohong ke kabar shahih. Info hoax mengalir kencang selama 24 jam yang tidak diikuti dengan kecerdasan pembaca membawa malapetaka dahsyat. Padahal Islam sudah mengingatkan setiap menerima berita, maka wajib lakukan tabayum alias cek dan ricek.
Pada mulanya, ada yang berpikir bahwa berita fitnah disebarkan oleh orang yang tidak berpendidikan. Faktanya tidak demikian. Di sebuah grup WA, seorang prof dari Kampus Darussalam menyebarkan bahwa tokoh ini telah meninggal dunia di Jakarta.
Kemudian netizen lain membantahnya bahwa tokoh tersebut masih dirawat di rumah sakit. Faktanya tokoh tersebut masih hidup ketika dikabarkan telah meninggal dunia. Apakah Profesor itu meminta maaf kepada keluarga dan anggota grup WA? Tidak ada permintaan maaf karena telah menyebarkan info bohong. Selevel Profesor tidak melakukan cek dan ricek ke ahli keluarga untuk memastikan info yang termasuk rawan itu.
Dari hari ke hari, banjir info di peralatan seluas telapak tangan manusia itu semakin membahana. Melalui fasilitas wifi gratis, info dari fakta ke fitnah mengalir kencang ke HP. Prinsipnya yang penting sering posting. Mestinya posting yang penting-penting saja. Di belahan dunia lain termasuk Indonesia, ada kerusuhan meledak karena mem-posting hal-hal yang berkaitan dengan isu SARA. Dengan modal ujung jari telunjuk tekan posting kirim, di tempat penerima pesan tersebut membara karena info yang bersifat membangkitkan emosi warga yang sumbunya marahnya pendek.
Kecerdasan HP yang terus meroket tidak diimbangi dengan kecerdasan emosional pemegang HP. Jika Ibrahim Hasan menyebut ada penggergajian informasi dari pusat ke daerah, hal seperti tersebut masih berlanjut hingga kini dengan modus yang makin canggih. Satu detik kerusuhan di Jakarta, beberapa detik kemudian sedang disaksikan di layar monitor HP di Papua, bahkan belahan dunia lain. Informasi sudah dalam genggaman sekitar 7 miliar penduduk dunia.
Sejatinya penggergajian informasi atau distorsi informasi akan terus terjadi dengan ragam alasan sepanjang dunia. Bagi umat Islam, sudah ada kunci jawaban yakni setiap informasi harus verifikasi siapa pun yang sebarkan info. Buang jauh-jauh slogan tidak mungkin dia berbohong atau menipu. Mengutip sabda penulis Amerika keturunan Arab Ziad Abdelnour, yang bertitah sebagai berikut hoaks diciptakan oleh para pembenci, disebarkan oleh orang bodoh yang fanatik dan diyakini benar oleh orang-orang dungu.
Libas Hoaks Berita & Hoaks Covid-19
Dalam kondisi Covid-19, derita rakyat Indonesia semakin berat yakni melawan serangan virus Covid-19 dan serangan hoaks tentang Covid-19. Serangan membabi buta hoaks tentang Covid-19 sangat luar biasa menambah beban kerja tim medis.
Mengutip survei BPS, tahun 2020 menyebutkan 17 dari 100 responden Indonesia menyatakan “sangat tidak mungkin” dan “tidak mungkin” terinfeksi/tertular Covid-19. Persentase terbesar masyarakat yang tidak percaya bisa terpapar Covid-19 adalah Maluku (29,18 %) dan Sulawesi Utara (27,66%).
Mengutip pernyataan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo, Sabtu, (10/10/2020) agar masyarakat patuh protokol kesehatan yakni dengan mensosialisasikan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, adalah melalui peran media. Terutama media sosial, televisi, dan whatsapp. Berdasar survei, tiga jenis media itu yang paling besar menjadi sumber informasi masyarakat terkait Covid-19. Sisanya, baru media jenis yang lain.
Di era tsunami info dari berbagai penjuru, masih ada warga yang terpasung pada info-info bohong dan tekun membagikan via medsos. Jika karena kebodohan bershadaqah kabar kebohongan, maka bisa dimaklumi karena masih ada obat untuk belajar melalui verifikasi.
Sebaliknya berbagi kabar fitnah, agar umat gelisah dengan sengaja dan karena kemampuannya, maka dosa-dosa berbagi fitnah menguras deposito amalnya.
Amal berpuasa Senin-kamis, tahajud dan lain-lain pada akhirnya akan digerggaji oleh kelincahan ujung jari. Jarimu harimaumu. UU ITE siap mengantar pelaku kejahatan di dunia medsos ke dunia penjara.[]
