Catatan; Mukhlisuddin Ilyas
Founder sagoetv.com
Senin, 8 Desember 2025. Saya bersama tiga anggota tim redaksi Sagoe TV kembali menyusuri jalur bencana Aceh dan Sumatera. Kami membawa donasi dari para dermawan yang menitipkan amanah melalui donasi Sagoe TV, Yayasan Hurriah, Yayasan Geutanyoe, Natural Aceh, dan Universitas Serambi Mekkah. Titik distribusi kami tersebar: Kecamatan Pante Raja, Kecamatan Ulim dan Kecamatan Meureudu Pidie Jaya, serta tiga titik di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen.
Awalnya bantuan akan diangkut dengan mobil pribadi. Namun Allah Maha Penunjuk; jelang berangkat teringat seorang senior yang memiliki mobil double cabin Isuzu yang lebih kokoh menghadapi medan lumpur. Nama senior tersebut, Khairil Razali. Seorang pecinta mobil, yang juga seorang dosen Bahasa Inggris di UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Ini adalah kunjungan kedua setelah banjir dan longsor yang menghantam Aceh–Sumatera dua pekan lalu. Meski sudah melihat kerusakan sebelumnya, tetap saja dada ini sesak setiap kali menyaksikan ulang wajah-wajah kehilangan harta benda: keluarga yang menatap rumahnya berubah menjadi cekungan lumpur, anak-anak yang tak lagi punya ruang bermain, orang tua yang hanya bisa duduk pasrah memandangi sisa-sisa hidup mereka. Badan jalan yang penuh dengan tumpukan lumpur. Kampung-kampung yang mulai berabu.
Dari perjalanan ini satu hal terasa menghentak: penanganan bencana oleh Republik Indonesia sangat minimalis. Mustahil dalam satu dekade mendatang warga Aceh dan Sumatera dapat bangkit jika pola seperti ini terus dipertahankan.
Warga Aceh sebenarnya sudah rapuh jauh sebelum bencana tiba. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran membuat ketahanan sosial masyarakat berada pada titik paling lemah. Ketika banjir dan longsor datang, bukan hanya rumah yang runtuh, tulang punggung kehidupan ikut patah. Ketika kita hadir dekat mereka, terlihat kesusahan yang mendera.
Kini rakyat bukan hanya kehilangan nyawa, tetapi juga harta benda. Kerugian diperkirakan mencapai triliunan rupiah; angka yang mustahil ditutup dengan swadaya warga semata.
Saya sendiri pernah merasakan getir bencana Aceh: gempa dan tsunami 2004, banjir dan longsor 2025, dan jauh sebelum itu luka kemanusiaan pada masa daerah operasi militer. Dari begitu banyak pengalaman bencana, baru kali inilah saya melihat penanganan yang begitu minim dan memprihatinkan.
Warga Membantu Warga
Karena bencana ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, negara asing tidak boleh masuk. LSM internasional juga tidak bisa hadir lebih leluasa. Yang tersisa hanya satu frasa yang akhir-akhir ini sering terdengar di lapangan: “Warga Bantu Warga.”
Padahal dampaknya luar biasa di 18 kabupaten/kota terdampak, dengan korban jiwa sudah lebih dari tiga ratus orang, kerusakan infrastruktur yang luas, dan lumpur yang menelan rumah-rumah warga.
Lebih mengkhawatirkan lagi, penanganan yang minimalis ini berpotensi melahirkan bencana sosial berikutnya, seperti meningkatnya kriminalitas, pengangguran baru, trauma berkepanjangan, hingga tumbuhnya ideologi-ideologi perlawanan akibat rasa ketidakadilan dari penanganan bencana ini.
Di banyak tempat, lumpur menjadi persoalan terberat pascabanjir. Lumpur-lumpur itu menumpuk di halaman, merangkak masuk ke ruang tamu, memenuhi parit dan sungai hingga seluruh aliran air berubah menjadi kubangan.
Jika tidak segera diangkut dengan alat berat, maka dalam waktu singkat jalan akan menjadi lebih tinggi daripada lantai rumah. Parit dan sungai berubah menjadi semak lumpur. Dan itu berarti sedikit saja hujan, banjir akan kembali datang, lebih tinggi daripada sebelumnya.
Di kampung saya di Samalanga, di belakang rumah Mak, ada sebuah lueng, sungai kecil selebar lima meter dengan kedalaman lima meter yang panjangnya hampir satu kilometer. Kini lueng itu hilang, tertimbun lumpur dan longsoran. Padahal lueng itu adalah nadi air bagi sawah warga. Membayangkannya dibersihkan hanya oleh tenaga warga adalah mustahil. Tanpa negara hadir, lueng itu akan menjadi daratan dan warga tak bisa kembali ke sawah.
Aceh–Sumatera sedang menghadapi bencana panjang. Bukan hanya bencana alam, tetapi bencana ekologis yang lahir dari tangan-tangan rakus yang merusak hutan dan gunung. Alam dirusak, warga menjadi korban. Namun ironisnya, bencana ini tidak dianggap sebagai bencana nasional.
Jika penanganannya hanya diserahkan kepada ASN dengan pola birokrasi reguler, saya berani mengatakan, hingga 10 tahun kedepan pun bencana ini tidak akan tuntas.
Dibutuhkan langkah besar, seperti yang pernah dilakukan Presiden SBY dan Jusuf Kalla pascatsunami 2004 dengan membentuk BRR Aceh–Nias. Dalam 4–5 tahun, rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan nyata. Aceh bangkit. Nias hebat.
Kini Aceh dan Sumatera menunggu: Apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengambil langkah mulia yang sama? Atau membiarkan bencana ini ditangani apa adanya, pelan, lambat, dan membuat rakyat menanggung luka bertahun-tahun?
Warga Aceh dan Sumatera sedang menanti jawaban. Di tengah rumah yang tenggelam lumpur. Di tengah duka yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Ketika lumpur bencana masih terlihat. Semoga masyarakat Aceh dan Sumatera tetap kuat. []
