SAGOE | BANDA ACEH – Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 17 Tahun 2024 mengenai pedoman teknis pencalonan dalam Pilkada Aceh Tahun 2024 memunculkan polemik serius yang mengancam kepastian hukum. Dalam keputusan tersebut, KIP Aceh menggunakan rujukan pada Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, khususnya Pasal 24 huruf e yang sudah mengalami perubahan melalui Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
Perubahan ini merombak esensi persyaratan bagi pasangan calon, namun tidak diikuti oleh KIP dalam keputusan terbarunya. Pasal 24 huruf e dalam Qanun 7 Tahun 2024 menghilangkan frasa terkait pelaksanaan butir-butir MoU Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh. Sebagai gantinya, pasal ini mengatur bahwa pasangan calon harus menyatakan bersedia menjalankan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan peraturan khusus untuk Aceh.
“Pasal 24 huruf e berbunyi: bersedia menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku nasional dan peraturan perundang-undangan yang bersifat Istimewa dan khusus yang berlaku untuk Aceh, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang telah ditandatangani bermaterai cukup.”Ujar Munawarsyah, mantan komisioner KIP Provinsi Aceh dan 2 Periode KIP Kota Banda Aceh.
Simak video selengkapnya;
