BANDA ACEH | SAGOE TV – Lembaga Kajian Sosial dan Politik (KISSPOL) Aceh menegaskan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang sedang dihadapi masyarakat Aceh telah berada pada titik darurat multidimensi. Situasi ini menuntut respons cepat, terkoordinasi, dan berani dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
Direktur KISSPOL Aceh, Dr. Effendi Hasan, menyatakan bahwa gerakan elemen masyarakat sipil Aceh yang mengibarkan bendera putih harus dipahami sebagai bahasa simbolik kemanusiaan, bukan tindakan politis. Simbol tersebut merupakan pesan moral kepada dunia internasional bahwa Aceh sedang menghadapi krisis serius dan membutuhkan perhatian serta solidaritas global.
“Ini adalah isyarat darurat, sebuah teriakan sunyi dari masyarakat yang kehabisan cara untuk didengar. Dunia internasional perlu mengetahui bahwa Aceh sedang berjuang untuk bertahan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).
Lebih lanjut, Direktur KISSPOL Aceh mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan persoalan kelangkaan minyak, gas, dan ketidakstabilan pasokan listrik yang telah sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Dampak krisis ini dirasakan paling berat oleh pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, yang sebagian terpaksa menutup usaha bahkan gulung tikar akibat biaya operasional yang tak lagi tertanggungkan.
Menurutnya, keterlambatan penanganan krisis energi dan kebutuhan dasar berpotensi memperparah kerentanan sosial dan memperluas kemiskinan struktural di Aceh.
Dalam konteks ini, KISSPOL Aceh menilai bahwa pemerintah Aceh harus menunjukkan keberanian politik dan ketegasan moral untuk berdiri kokoh membela rakyatnya, terutama ketika respons pemerintah pusat berjalan lamban. Langkah pemerintah Aceh untuk membuka ruang komunikasi dan meminta dukungan dari lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merupakan tindakan yang sah, konstitusional, dan tepat secara kemanusiaan.
“Ketika rakyat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup, maka mencari bantuan internasional bukanlah kelemahan, melainkan tanggung jawab etis negara,” ujar Effendi.
Direktur KISSPOL Aceh juga menyerukan agar Gubernur, para Bupati, dan Wali Kota di seluruh Aceh menanggalkan sekat-sekat administratif dan kepentingan politik sempit, lalu bersatu dalam satu barisan kepemimpinan yang tegas dan berani. Dalam situasi bencana dan krisis kemanusiaan, keraguan adalah kemewahan yang tidak bisa dibayar oleh rakyat.
“Sekali pemimpin berdiri untuk rakyatnya, pantang untuk mundur. Keselamatan dan kemaslahatan rakyat Aceh harus ditempatkan di atas segalanya,” ujarnya.
Effendi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik, menyuarakan kepentingan masyarakat, serta mendorong lahirnya langkah-langkah nyata yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berpihak pada keberlangsungan hidup rakyat Aceh.
Selain itu, KISSPOL Aceh mengapresiasi secara serius dan terbuka respons cepat yang ditunjukkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) atas surat permintaan bantuan yang disampaikan oleh Pemerintah Aceh. Respons awal tersebut dinilai sebagai wujud nyata komitmen lembaga-lembaga PBB dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan perlindungan kelompok rentan di wilayah terdampak bencana.
Direktur KISSPOL Aceh menyampaikan harapan besar agar UNDP dan UNICEF segera hadir langsung di Aceh untuk melihat secara faktual kondisi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan masyarakat pascabencana, sehingga setiap bentuk intervensi dan bantuan yang diberikan benar-benar berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.
“Kehadiran langsung sangat penting agar dunia internasional tidak hanya membaca laporan, tetapi menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat Aceh bertahan di tengah keterbatasan dan dampak berkepanjangan dari bencana,” ujar Effendi.
KISSPOL Aceh juga berharap UNDP dan UNICEF dapat segera mengambil langkah konkret dalam mendukung pemulihan Aceh, khususnya pada sektor-sektor krusial seperti ketahanan ekonomi masyarakat, pemulihan layanan dasar, perlindungan anak, serta penguatan kapasitas sosial pascabencana. Dukungan internasional tersebut diyakini akan menjadi faktor penting untuk membantu rakyat Aceh keluar dari berbagai persoalan struktural yang muncul sebagai efek lanjutan dari bencana.
“Aceh tidak meminta dikasihani, tetapi membutuhkan solidaritas global agar rakyatnya dapat bangkit kembali secara bermartabat,” ujarnya. []
