BANDA ACEH | SAGOE TV – Pemerintah Provinsi Aceh terus memacu percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Fokus utama saat ini diarahkan pada penuntasan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) agar pemulihan dapat berjalan teratur dan berkelanjutan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyampaikan bahwa meskipun penyusunan R3P sempat menghadapi kendala anggaran, Pemerintah Aceh telah mengoptimalkan penggunaan pos anggaran kategori mendesak. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Tim Leader Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di ruang kerjanya, Rabu (21/1/2026).
“Target awal R3P selesai pada 20 Januari, namun kami sesuaikan menjadi 30 Januari 2026. Pemerintah fokus pada aspek teknokratik agar proses pemulihan berjalan terarah dan terukur,” ujar M. Nasir.
Dalam upaya mempercepat pemulihan, Pemerintah Aceh juga telah memetakan kekuatan sosial dengan melibatkan 150 Civil Society Organization (CSO) serta 96 sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Keterlibatan tersebut diarahkan ke berbagai klaster pemulihan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan.
M. Nasir berharap adanya dukungan yang lebih fleksibel dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya terkait perbaikan infrastruktur vital seperti sungai dan jembatan, mengingat keterbatasan ruang fiskal daerah.
Sementara itu, Tim Leader SKALA, Petra Karetji, menjelaskan bahwa program SKALA tidak dirancang untuk menciptakan aktivitas baru, melainkan untuk memperkuat dan mendukung penuh prioritas yang telah ditetapkan Pemerintah Aceh. SKALA berkomitmen mengintegrasikan dukungan internasional dengan agenda pembangunan daerah agar penanganan pascabencana berjalan efektif.
“SKALA siap bekerja di belakang layar untuk mendukung strategi Pemerintah Aceh. Kami mengapresiasi capaian Aceh dalam pengelolaan data, termasuk pencapaian peringkat ke-8 nasional dalam pelayanan publik menurut Kemenpan RB,” ungkap Petra.
Terkait pemulihan ekonomi, Petra mengingatkan adanya potensi risiko sosial-ekonomi pascabencana, seperti munculnya praktik tengkulak di tengah masyarakat. Meski pemulihan ekonomi tidak secara langsung masuk dalam mandat utama SKALA, pihaknya akan berkoordinasi dengan DFAT dan program SIAP SIAGA untuk menjajaki peluang dukungan lanjutan.
Dalam aspek mitigasi dan analisis pascabencana, SKALA telah melakukan uji coba analisis di Aceh Tamiang dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data utama. Selain itu, penggunaan platform Tilikan dan aplikasi SIGAP di tingkat gampong terus didorong sebagai sumber data lini depan.
Ke depan, terdapat pula potensi kolaborasi dengan sektor akademik. Sebanyak 210 mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) diharapkan dapat berkontribusi dalam pengumpulan data lapangan guna memperkuat akurasi intervensi pemerintah dalam proses pemulihan pascabencana. []
