SAGOETV | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, bersama Wakil Wali Kota, Afdhal Khalilullah, memimpin rapat koordinasi terkait penyusunan program kerja 100 hari pertama pemerintahan baru. Rapat berlangsung di Aula Gedung Mawardy Nurdin, Kompleks Balai Kota, Senin (17/2/2025), dan dihadiri oleh seluruh kepala serta sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Dalam sambutannya, Pj Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Banda Aceh, Bachtiar, menegaskan bahwa program kerja 100 hari ini merupakan implementasi dari visi “Banda Aceh Kota Kolaborasi,” yang dirancang dengan indikator keberhasilan yang jelas. Salah satu misi utama yang diusung adalah peningkatan kualitas pelayanan dasar, mencakup sektor perumahan, kesehatan, keamanan, ketertiban umum, infrastruktur, hingga sosial kemasyarakatan.
“Program 100 hari ini juga akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan satu tahun anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh,” ujar Bachtiar.
Ia juga mengungkapkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang saat ini mengalami defisit. Total utang Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2024 mencapai Rp 39,8 miliar, ditambah dengan utang RSUD Meuraxa sebesar Rp 40 miliar, serta potensi utang tahun ini yang diperkirakan mencapai Rp 86 miliar. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk mendukung kebijakan strategis dalam upaya menyehatkan keuangan daerah.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, dalam arahannya menegaskan bahwa rakor ini menjadi titik awal dalam upaya pembenahan kota. Ia meminta agar setiap program yang dirumuskan benar-benar dapat dijalankan dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Saya berharap hasil rakor ini bisa segera ditindaklanjuti dengan komitmen penuh dan dapat diukur progresnya secara jelas,” ujar Illiza.
Ia juga menyampaikan bahwa program 100 hari ini telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) kota, provinsi, dan nasional. Bahkan, janji-janji politik yang disampaikan saat kampanye juga disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Banda Aceh 2025-2029.
Dalam kesempatan itu, Illiza menekankan bahwa program-program yang akan dijalankan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi Ramadan dan Idulfitri.
“Tolong rampungkan langkah-langkah strategis setiap OPD yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat menjelang Ramadan dan Idulfitri,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan Banda Aceh saat ini tidak dalam keadaan baik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan rasionalisasi anggaran yang harus dilakukan dengan penuh pengertian dan keikhlasan.
“Walaupun ini bukan situasi yang nyaman, niatkan sebagai ibadah. Insyaallah, Allah akan memberikan jalan keluar terbaik,” ujar Illiza.
Untuk menyehatkan kondisi keuangan daerah, ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu solusi. Meskipun anggaran terbatas, ia meminta agar pelayanan publik tetap optimal, termasuk dalam pemenuhan hak-hak pegawai yang harus disalurkan tepat waktu.
Illiza juga menyoroti dua kelemahan utama dalam sistem pemerintahan sebelumnya, yaitu lemahnya pengawasan dan tidak tepatnya sasaran program yang dijalankan. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan krisis keuangan yang sedang dihadapi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Jika kita mampu menjalankan pemerintahan yang efisien dan on the track, insyaallah, kita tidak akan mewariskan beban utang ke tahun depan. Dengan begitu, kita bisa lebih banyak berbuat untuk kemaslahatan masyarakat,” katanya.
Sebelum memasuki sesi pembahasan per bidang dan rapat pleno, Illiza memberikan kesempatan kepada mantan Sekdako Banda Aceh, T Saifuddin, untuk menyampaikan motivasi dan wejangan kepada jajaran pemerintahan yang hadir dalam rapat tersebut.[NST]
