Oleh: Risman Rachman
CEO aceHBaru Consulting
Di tengah desing rudal dan blokade jalur energi di Selat Hormuz, Teheran baru saja merilis daftar “enam sahabat” yang mendapat karpet merah melintasi urat nadi dunia tersebut.
Nama Indonesia, negara Muslim terbesar dengan sejarah perlawanan yang panjang, absen dari daftar itu.
Jika alasannya adalah kekakuan protokoler—mungkin karena jeda waktu ucapan belasungkawa atau formalitas suksesi—maka Teheran sedang melakukan perjudian sosiokultural yang berisiko tinggi.
Warisan Soekarno dan Jangkar Ideologis
Teheran seolah lupa bahwa Ayatullah Ali Khamenei sendiri adalah pengagum berat Bung Karno. Semangat “Nasakom” dan “Ganyang Imperialisme” milik Soekarno adalah napas yang sama dengan retorika kemandirian Republik Islam Iran pasca-1979.
Menghapus Indonesia dari daftar sahabat sama saja dengan memutus jembatan historis “Semangat Bandung 1955” yang selalu mereka agungkan sebagai simbol perlawanan Dunia Ketiga.
Bagi Iran, Indonesia bukan sekadar titik koordinat di peta Asia Tenggara. Indonesia adalah benteng ideologis.
Keberadaan ormas raksasa seperti NU dan Muhammadiyah adalah alasan mengapa narasi sektarian Wahabi yang anti-Iran tidak pernah bisa mendominasi panggung utama di Nusantara.
Tanpa dukungan moral dari ormas-ormas moderat ini, Iran akan kehilangan legitimasi di mata umat Islam dunia dan hanya akan terlihat sebagai pemain tunggal yang terisolasi secara mazhab.
Senjata Digital: 250 Juta Pasukan Tanpa Seragam
Namun, ada satu variabel yang lebih mematikan dari sekadar diplomasi meja makan: Kekuatan Netizen Indonesia.
Teheran mungkin merasa cukup aman dengan dukungan militer Rusia atau ekonomi Tiongkok. Namun, di era hybrid warfare, perang tidak hanya dimenangkan oleh hulu ledak, melainkan oleh persepsi.
Jika 250 juta rakyat Indonesia merasa “dikesampingkan” atau kapal-kapal mereka dipersulit di Hormuz, Iran sedang menciptakan musuh digital yang paling militan di planet ini.
Pasukan digital Indonesia telah membuktikan taringnya dalam membela Palestina. Mereka mampu mengguncang narasi global hanya dengan jempol dan layar ponsel.
Jika energi besar ini berbalik arah karena merasa dikhianati oleh Teheran, maka Iran akan kehilangan “perisai opini” di dunia internasional. Dukungan organik dari rakyat Indonesia adalah aset soft power yang tidak bisa dibeli dengan minyak atau barter teknologi militer.
Kesimpulan: Diplomasi yang Melampaui Protokol
Iran tidak boleh terjebak pada ego diplomatik yang kaku. Hubungan antara Teheran dan Jakarta seharusnya melampaui urusan “siapa yang lebih dulu mengucap selamat.”
Menepikan Indonesia adalah kerugian strategis. Teheran membutuhkan Indonesia bukan hanya untuk urusan PTA (Preferential Trade Agreement), tetapi untuk menjaga agar napas perlawanan terhadap ketidakadilan global tetap memiliki suara di Asia.
Jangan sampai karena urusan protokoler yang dingin, Teheran justru memadamkan api persaudaraan yang telah dinyalakan sejak zaman Soekarno.
Sebab, sekali netizen Indonesia “bergerak”, gemuruhnya akan jauh lebih bising daripada ledakan di Teluk Persia. []
