LHOKSUKON | SAGOE TV – Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Aceh memperkuat sinergi pengamanan objek vital nasional (Obvitnas) sektor energi hulu migas di Wilayah Kerja B Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT Pema Global Energi (PGE), Aceh Utara. Penguatan dilakukan melalui kunjungan lapangan yang dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Kerja Teknis (PKT) Pengamanan Khusus Eksternal, Jumat, 10 Juli 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Divisi Formalitas, Hubungan Eksternal, dan Sekuriti (DFHE) BPMA Irham M. Amin, Relations Manager PGE Wilya Retnosari, Field Support Manager PGE Agung Widyantoro, serta Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Aceh Dr. Marzuki. Turut hadir jajaran Kabag Ops Polres Aceh Utara dan Polres Lhokseumawe yang mewakili para kapolsek beserta personel di wilayah hukum masing-masing.
Wilayah Kerja B yang dikelola KKKS PT Pema Global Energi merupakan salah satu objek vital nasional sektor energi yang membutuhkan strategi pengamanan terpadu antara BPMA, Polri, dan KKKS. Melalui kunjungan lapangan ini, para pihak melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengamanan eksternal, mengidentifikasi potensi ancaman dan kerawanan, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta memastikan kelancaran dan keamanan operasi hulu migas.
Kepala Divisi DFHE BPMA, Irham M. Amin, mengatakan tugas utama BPMA adalah melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas di Aceh. Namun, menurutnya, aspek pengamanan menjadi faktor yang sangat menentukan sehingga membutuhkan dukungan dan kompetensi aparat Polri maupun TNI.
“Kami berharap bersama-sama memberikan langkah-langkah mitigasi risiko secara konkret, baik upaya pencegahan maupun penegakan hukum. Ke depan, kami juga akan bahas dukungan alat, seperti pemasangan CCTV,” ujarnya.
Sementara itu, Relations Manager PGE, Wilya Retnosari, menegaskan bahwa keberhasilan operasi hulu migas tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh stabilitas keamanan di sekitar wilayah operasi.
“Sinergi antara BPMA, Polda Aceh, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan berkelanjutan,” katanya.
Wilya mengungkapkan, hingga pertengahan tahun ini pihaknya mencatat adanya peningkatan kasus pencurian serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di sekitar fasilitas produksi PGE.
“Kami berharap ke depan, kita bisa mencari solusi terbaik agar kasus pencurian dan gangguan keamanan lainnya bisa diminimalkan hingga mencapai zero case,” ujarnya.
Kasubdit Waster Ditpamobvit Polda Aceh, Dr. Marzuki, menyambut baik forum koordinasi tersebut. Menurutnya, komunikasi yang intensif akan mempermudah pelaksanaan pengamanan objek vital nasional.
“Kami terus berkoordinasi untuk memastikan keamanan. Ke depan, kami berharap dukungan penuh dari BPMA dan PGE, serta melibatkan pendampingan hukum untuk proses penanganan perkara,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menyamakan persepsi mengenai tugas pokok dan fungsi antara Polri, TNI, dan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) agar seluruh pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya secara optimal dalam mengamankan objek vital nasional.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan operasi hulu migas yang aman, tertib, dan produktif, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.[R]
