Oleh: Saifuddin A. Rasyid
Rabu, 18 November 2026, menjadi salah satu momentum penting bagi perjalanan organisasi intelektual di Aceh. Bertempat di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Prof. Arif Satria, melantik pengurus Majelis Pengurus Wilayah (MPW) ICMI Aceh periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Prof. Mujiburrahman sebagai ketua dan Prof. Apridar sebagai sekretaris.
Kepada Prof. Mujiburrahman, Prof. Apridar, dan seluruh pengurus yang dilantik, kita menyampaikan selamat dan doa. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kesehatan, kelapangan pikiran, serta kemudahan dalam menjalankan amanah.
Ibarat sebuah kapal mewah yang akan mengarungi samudra lepas, ICMI Aceh kini telah memiliki nakhoda dan awak kapal. Namun, kemewahan kapal bukanlah jaminan keselamatan perjalanan. Kapal harus memiliki tujuan, peta navigasi, persediaan energi, kecakapan awak, serta keberanian menghadapi ombak dan gelombang.
Demikian pula ICMI. Kehebatan nama, gelar akademik, dan reputasi para pengurus harus diterjemahkan menjadi gagasan, program, pendampingan, dan kerja nyata. Jangan sampai kapal sudah diluncurkan, tetapi terlalu lama berputar-putar di pelabuhan.
Pada momentum pelantikan ini juga diselenggarakan seminar nasional yang menyoroti perilaku bencana dan penanganan pascabencana di Indonesia, khususnya Aceh. Hadir sebagai pembicara Dr. Safrizal dan Prof. Arif Satria. Tema ini sangat relevan karena Aceh bukan hanya memiliki pengalaman historis yang panjang dalam menghadapi bencana, tetapi juga masih berhadapan dengan risiko kebencanaan yang membutuhkan kesiapsiagaan lintas sektor.
Seminar tersebut semestinya menjadi pintu masuk bagi ICMI untuk memperluas kontribusi. Sebab, persoalan pembangunan Aceh tidak berdiri sendiri. Kemiskinan berkaitan dengan pendidikan, pendidikan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, kualitas SDM berkaitan dengan kemampuan ekonomi dan teknologi, sementara seluruhnya dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan, kebudayaan, dan tata kelola pemerintahan.
Baca juga: Menolak Bala, Jangan Mengundang Bencana
Aceh dan Pekerjaan Besar yang Menanti
Kita mencintai Aceh dengan segala keistimewaan, sejarah, kekayaan alam, tradisi keilmuan, dan identitas budayanya. Namun, kecintaan tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap kenyataan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa pada September 2025, persentase penduduk miskin Aceh masih mencapai 12,22 persen atau sekitar 703,33 ribu jiwa. Angka ini memang menurun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 12,33 persen. Akan tetapi, jumlah tersebut mengingatkan kita bahwa perjuangan mengatasi kemiskinan belum selesai. Lebih jauh, kemiskinan di perdesaan mencapai 14,51 persen, jauh di atas perkotaan yang sebesar 8,15 persen.
Ini bukan sekadar angka statistik. Di baliknya terdapat keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, anak-anak yang berisiko kehilangan kesempatan pendidikan, petani yang belum menikmati nilai tambah hasil pertanian, nelayan yang menghadapi ketidakpastian penghasilan, dan generasi muda yang terpaksa mencari pekerjaan ke luar daerah.
Karena itu, pembangunan ekonomi Aceh tidak cukup diukur melalui besarnya anggaran pemerintah atau pertumbuhan angka produk domestik regional bruto. Kita perlu mengukur sejauh mana pembangunan menghadirkan pekerjaan layak, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan, mengembangkan industri pengolahan, serta memperluas akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi.
Dalam pendidikan, kita juga tidak boleh cepat berpuas diri. BPS melalui Statistik Pendidikan Aceh 2024 mencatat Angka Partisipasi Sekolah usia 7–12 tahun sebesar 99,42 persen dan usia 13–15 tahun sebesar 97,77 persen. Namun, pada kelompok usia 16–18 tahun, angkanya turun menjadi 81,55 persen.
Artinya, tantangan pendidikan bukan hanya memastikan anak masuk sekolah dasar, tetapi juga bagaimana mereka dapat menyelesaikan pendidikan menengah, melanjutkan ke perguruan tinggi, memasuki dunia kerja, dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman.
Kita membutuhkan pendidikan yang tidak hanya menghasilkan ijazah, tetapi juga kecakapan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, penguasaan bahasa asing, literasi digital, kreativitas, integritas, dan keterampilan profesional.
Dalam percaturan global, Aceh tidak boleh hanya menjadi penonton. Ketertinggalan bukan semata-mata persoalan tidak memiliki sumber daya, melainkan juga ketidakmampuan mengolah sumber daya menjadi kekuatan kompetitif.
Di sinilah kaum intelektual harus mengambil peran. Mereka perlu membantu masyarakat memahami perubahan dunia, sekaligus menerjemahkannya menjadi peluang pembangunan daerah.
Bencana: Jangan Hanya Sibuk Setelah Musibah
Persoalan kebencanaan layak mendapat perhatian khusus dalam seminar nasional ICMI Aceh.
Kita memiliki pengalaman yang sangat mahal dari tsunami 26 Desember 2004. Peristiwa tersebut bukan hanya menghancurkan infrastruktur dan permukiman, tetapi juga merenggut begitu banyak nyawa, mengubah struktur sosial, serta meninggalkan trauma lintas generasi.
Namun, pelajaran dari tsunami tidak boleh berhenti sebagai kenangan sejarah.
Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2024 yang diterbitkan BNPB menempatkan Aceh dalam kategori risiko tinggi dengan nilai 144,29. Ancaman yang dihadapi meliputi gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, gelombang ekstrem, abrasi, serta kebakaran hutan dan lahan. Banjir dan cuaca ekstrem termasuk bencana yang paling banyak terjadi di Aceh.
Kita perlu mengubah paradigma penanganan bencana dari pendekatan yang dominan reaktif menjadi pendekatan preventif dan antisipatif.
ICMI dapat membantu melalui kajian risiko berbasis ilmu pengetahuan, rekomendasi tata ruang, pendidikan kebencanaan di sekolah dan dayah, penguatan sistem peringatan dini, penelitian lingkungan, serta pendampingan masyarakat di kawasan rawan bencana.
Pascabencana juga tidak boleh dipahami sebatas membangun kembali gedung, jalan, jembatan, dan rumah yang rusak. Pemulihan harus mencakup kehidupan ekonomi, kesehatan fisik dan mental, keberlanjutan pendidikan, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan jaringan sosial masyarakat.
Dalam konteks ini, pemikiran Prof. Arif Satria tentang pentingnya transformasi pengetahuan, inovasi, dan keberlanjutan pembangunan menjadi relevan. Ilmu pengetahuan harus hadir sebelum bencana, ketika bencana terjadi, dan setelah bencana berlalu.
Aceh membutuhkan ilmuwan yang tidak hanya menulis tentang bencana, tetapi juga membantu masyarakat menghindari risiko dan menyelamatkan kehidupan.
Syariat Islam: Dari Identitas Menuju Kesejahteraan
Aceh memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan syariat Islam. Keistimewaan ini merupakan modal sosial, moral, dan kebudayaan yang sangat berharga. Namun, kita perlu terus melakukan refleksi: sejauh mana nilai-nilai syariat telah menjadi kekuatan yang menggerakkan pembangunan dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat?
Pelaksanaan syariat tidak boleh berhenti pada simbol, aturan, dan penertiban. Nilai-nilainya harus terasa dalam kejujuran perdagangan, keadilan pelayanan publik, perlindungan hak masyarakat, pemberantasan korupsi, kepedulian terhadap orang miskin, serta penghormatan terhadap martabat manusia.
Dalam bidang ekonomi, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah telah memberikan landasan hukum bagi penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh.
Akan tetapi, pekerjaan kita belum selesai hanya dengan mengubah sistem perbankan dan transaksi keuangan. Tantangan berikutnya adalah membangun ekosistem ekonomi syariah yang produktif dan inklusif. Kita membutuhkan penguatan koperasi syariah, UMKM, industri halal, wisata halal, pertanian, perikanan, pembiayaan usaha produktif, serta pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara profesional.
ICMI memiliki modal intelektual untuk mengembangkan gagasan tersebut. Para ekonom, praktisi perbankan, ahli hukum Islam, akademisi, dan pelaku usaha dapat duduk bersama merancang peta jalan ekonomi syariah Aceh yang tidak sekadar normatif, tetapi terukur hasilnya.
Ukuran keberhasilan syariat bukan hanya seberapa banyak aturan diterbitkan, melainkan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat.
Akhlak Generasi Muda dan Tantangan Kesehatan Sosial
Kita juga sedang menghadapi tantangan yang tidak kalah serius, yakni perubahan perilaku generasi muda.
Kemajuan teknologi informasi memberikan peluang luar biasa, tetapi pada saat yang sama menghadirkan risiko. Anak-anak dan remaja semakin mudah mengakses berbagai informasi, termasuk konten kekerasan, pornografi, perjudian daring, perundungan, penipuan digital, dan budaya konsumtif.
Persoalan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menyalahkan anak muda. Kita perlu melihat lingkungan keluarga, sekolah, dayah, masyarakat, media sosial, dan keteladanan orang dewasa.
Pendidikan Islam bagi anak dan remaja perlu diperkuat melalui perpaduan ilmu, iman, akhlak, keterampilan hidup, dan kemampuan berpikir kritis. Anak-anak jangan hanya diajarkan menghafal larangan, tetapi juga dibimbing memahami alasan moral, tanggung jawab, konsekuensi, dan kemampuan mengambil keputusan yang benar.
Keluarga adalah madrasah pertama. Sekolah dan dayah merupakan ruang pembentukan pengetahuan dan karakter. Masjid menjadi tempat pembinaan spiritual dan sosial. Sementara itu, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab menyiapkan pendidik, pemikir, dan pemimpin masa depan.
ICMI dapat menjadi jembatan yang mempertemukan seluruh institusi tersebut.
Kita juga tidak boleh mengabaikan persoalan HIV/AIDS yang memerlukan perhatian serius. Dinas Kesehatan Aceh, dalam informasi yang disampaikan pada 2025, mencatat 2.015 kasus HIV/AIDS secara kumulatif sejak 2004 hingga Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, terdapat 233 kasus baru sepanjang Januari–Agustus 2025. Sebanyak 215 orang dari kasus baru tersebut telah mengakses pengobatan antiretroviral.
Angka ini harus menjadi peringatan bagi semua pihak.
Penanganan HIV/AIDS tidak cukup dengan pendekatan moral dan stigma. Kita membutuhkan edukasi kesehatan reproduksi yang bertanggung jawab, pencegahan penularan, pemeriksaan dini, pendampingan, akses pengobatan, serta perlindungan terhadap pasien agar tidak mengalami diskriminasi.
Pendekatan agama dan kesehatan masyarakat harus saling menguatkan. Ulama, dokter, psikolog, pendidik, dan keluarga perlu mengambil peran bersama. Menjaga akhlak sekaligus menjaga kesehatan adalah bagian dari tanggung jawab kemanusiaan.
Perempuan dan Penyandang Disabilitas: Jangan Ada yang Tertinggal
Pembangunan Aceh juga harus memberikan ruang yang adil bagi perempuan dan penyandang disabilitas.
Kita tidak mungkin berbicara tentang kemajuan masyarakat apabila sebagian potensi perempuan belum memperoleh kesempatan yang setara dalam pendidikan, ekonomi, kepemimpinan, penelitian, dan pengambilan keputusan.
BPS mencatat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh pada 2024 sebesar 61,78. Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender Aceh pada 2025 tercatat 0,459. Angka-angka tersebut dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai partisipasi dan kesempatan perempuan dalam pembangunan.
Kita membutuhkan lebih banyak perempuan yang menjadi peneliti, pengusaha, pemimpin organisasi, pengambil kebijakan, dan penggerak masyarakat.
Begitu pula dengan penyandang disabilitas. Mereka bukan kelompok yang harus sekadar dikasihani, melainkan warga negara yang memiliki hak, kemampuan, dan potensi untuk berkontribusi.
Akses pendidikan inklusif, kesempatan kerja, fasilitas publik yang ramah, layanan kesehatan, akses informasi, serta ruang partisipasi dalam kehidupan sosial harus menjadi perhatian serius.
Kita patut mengapresiasi berbagai inisiatif masjid dan lembaga pendidikan yang mulai menyediakan layanan ramah disabilitas, termasuk penerjemah bahasa isyarat bagi jamaah Tuli. Inisiatif semacam ini perlu diperluas agar inklusi tidak berhenti sebagai slogan.
Dalam konteks ini, ICMI dapat menyumbangkan pemikiran dan rekomendasi kebijakan untuk memastikan pembangunan Aceh tidak meninggalkan perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya.
Aceh di Persimpangan Kawasan: Jangan Hanya Menjadi Penonton
Ada satu potensi besar Aceh yang sering kali belum kita optimalkan, yakni posisi geografisnya.
Aceh berada di pintu masuk Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran dan perdagangan internasional yang sangat strategis. Posisi ini menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, Thailand, Singapura, India, dan berbagai kawasan perdagangan dunia.
Kita memiliki kedekatan geografis dan historis dengan wilayah-wilayah tersebut. Hubungan Aceh dengan India, misalnya, bukan hanya hubungan perdagangan, tetapi juga sejarah panjang perjumpaan budaya, pendidikan, dan peradaban.
Demikian pula dengan Malaysia dan Thailand, yang memiliki kedekatan geografis, sosial, budaya, dan ekonomi dengan Aceh.
Potensi ini seharusnya dikembangkan menjadi jaringan kerja sama kawasan. Aceh dapat memperkuat hubungan perdagangan, pendidikan tinggi, penelitian, pariwisata, industri halal, perikanan, pertanian, investasi, serta pengembangan sumber daya manusia.
Kita memiliki perguruan tinggi, sumber daya alam, kekayaan budaya, dan masyarakat dengan tradisi keilmuan yang kuat. Modal tersebut semestinya dapat menjadi kekuatan diplomasi daerah.
ICMI dapat mengambil peran melalui pembentukan jejaring cendekiawan lintas negara, kerja sama penelitian, pertukaran akademisi, forum ekonomi kawasan, serta pengembangan pusat kajian strategis tentang Samudra Hindia dan Selat Malaka.
Jangan sampai kapal-kapal perdagangan dunia melintasi perairan di depan rumah kita, tetapi masyarakat Aceh hanya menyaksikannya dari tepian pantai.
Aceh harus berani mengubah posisi geografis menjadi posisi ekonomi, mengubah kedekatan sejarah menjadi kerja sama masa depan, serta mengubah kekayaan alam menjadi kemakmuran masyarakat.
Menyiapkan Kepemimpinan Aceh 2030
Perjalanan pembangunan Aceh menuju 2030 juga membutuhkan perhatian khusus terhadap regenerasi kepemimpinan.
Sekitar 2030, kita akan memasuki fase penting dalam kesinambungan kepemimpinan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota. Momentum suksesi kepemimpinan tersebut harus dipersiapkan sejak sekarang, bukan sekadar sebagai pergantian figur dan pembagian kekuasaan politik.
Kita memerlukan pemimpin yang memiliki integritas, kecakapan manajerial, pemahaman ekonomi, kemampuan diplomasi, literasi teknologi, wawasan kebangsaan, serta keberpihakan kepada masyarakat.
Pemimpin masa depan Aceh tidak cukup hanya pandai berpidato, membangun popularitas, dan menguasai jaringan politik. Mereka harus mampu membaca data, memahami persoalan masyarakat, menyusun kebijakan berbasis bukti, mengelola anggaran secara bertanggung jawab, serta membangun kolaborasi lintas sektor.
Di sinilah ICMI dapat mengambil peran strategis sebagai ruang persemaian kepemimpinan.
ICMI dapat mengembangkan forum diskusi kebijakan, sekolah kepemimpinan, kajian calon pemimpin masa depan, pelatihan tata kelola pemerintahan, serta pendampingan generasi muda yang memiliki potensi menjadi pemimpin publik.
Tentu saja, ICMI tidak harus menjadi organisasi politik. Justru independensi intelektualnya perlu dijaga agar dapat memberikan kritik, masukan, dan rekomendasi secara objektif kepada siapa pun yang memimpin Aceh.
Kita mengharapkan agar menjelang 2030, pemerintahan Aceh dan seluruh kabupaten/kota memiliki kesempatan lebih luas untuk menghadirkan pemimpin yang berorientasi pada kompetensi, bukan semata-mata popularitas.
Sebab, persoalan besar membutuhkan kepemimpinan besar.
Menyongsong Satu Abad Indonesia: Aceh Harus Ikut Menentukan
Ada baiknya kita menempatkan seluruh pekerjaan besar tersebut dalam kerangka yang lebih luas, yakni menyongsong satu abad kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 2045.
Tahun 2025 merupakan awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, bukan tahun peringatan satu abad kemerdekaan. Pemerintah telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024.
Bappenas merumuskan lima sasaran utama, antara lain peningkatan pendapatan per kapita, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan pengaruh Indonesia di dunia internasional, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta penurunan emisi gas rumah kaca.
Menariknya, tahapan pembangunan 2030–2034 dalam RPJPN tersebut diarahkan pada akselerasi transformasi, termasuk penguatan pembangunan manusia yang inklusif, peningkatan produktivitas, dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Artinya, masa kepengurusan ICMI Aceh 2026–2031 berada tepat pada periode penting untuk mempersiapkan percepatan transformasi tersebut.
Aceh tidak boleh hanya menjadi daerah yang menerima hasil pembangunan nasional. Aceh harus menjadi salah satu daerah yang ikut menyumbangkan gagasan, sumber daya manusia, inovasi, dan kekuatan ekonomi bagi Indonesia.
Kita ingin anak-anak Aceh pada 2045 menjadi ilmuwan, teknokrat, pengusaha, diplomat, ulama, profesional, dan pemimpin yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Kita ingin Aceh tidak lagi dikenal terutama karena angka kemiskinan, konflik masa lalu, dan kerentanan bencana, tetapi juga karena kualitas pendidikan, kemajuan ekonomi, kematangan demokrasi, keunggulan budaya, serta kontribusi intelektualnya.
Pemikiran Amartya Sen tentang pembangunan sebagai perluasan kebebasan dan kemampuan manusia memberikan pelajaran penting: pembangunan sejati bukan hanya pertumbuhan ekonomi, melainkan perluasan kesempatan agar manusia dapat menjalani kehidupan yang bernilai dan bermartabat.
Demikian pula gagasan Peter Drucker mengenai masyarakat berbasis pengetahuan mengingatkan kita bahwa pengetahuan dan kemampuan mengelolanya menjadi sumber daya strategis dalam menghadapi perubahan zaman.
Bagi Aceh, kedua perspektif tersebut relevan. Kita tidak cukup hanya membangun jalan dan gedung, tetapi juga harus membangun manusia yang mampu memanfaatkan seluruh fasilitas itu untuk kemajuan bersama.
ICMI Jangan Sibuk Mempercantik Diri Sendiri
Setelah membaca berbagai tantangan tersebut, pertanyaan pentingnya adalah: apa yang dapat dilakukan ICMI Aceh?
Menurut hemat kita, ada beberapa pekerjaan strategis yang layak menjadi agenda lima tahun kepengurusan 2026–2031.
Pertama, membangun think tank pembangunan Aceh yang secara berkala menghasilkan kajian, rekomendasi, dan solusi terhadap persoalan strategis daerah.
Kedua, memperkuat gerakan literasi, pendidikan, dan pembinaan generasi muda dengan melibatkan perguruan tinggi, dayah, sekolah, masjid, dan komunitas masyarakat.
Ketiga, mengembangkan pusat kajian ekonomi syariah, kewirausahaan, industri halal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Keempat, membangun gerakan intelektual untuk mitigasi bencana, perlindungan lingkungan, dan pemulihan pascabencana.
Kelima, memperluas jejaring kerja sama akademik, ekonomi, dan kebudayaan dengan Malaysia, Thailand, India, serta negara-negara lain.
Keenam, memperkuat advokasi kebijakan yang berpihak kepada perempuan, anak, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas.
Ketujuh, menyiapkan kader-kader intelektual dan calon pemimpin masa depan yang memiliki integritas, kompetensi, dan wawasan global.
Semua agenda tersebut tidak harus dikerjakan sendiri. ICMI justru harus mampu menjadi penghubung antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, ulama, dan berbagai komunitas profesional.
Dalam konteks ini, kita teringat pesan Prof. Yusny Saby selaku Ketua Dewan Penasihat ICMI Aceh tentang pentingnya outreach. ICMI harus hadir menjangkau masyarakat. Kita ada untuk bangsa, umat, dan masyarakat.
Beliau pernah mengingatkan bahwa ICMI jangan terlalu sibuk mempercantik diri, membedaki wajah sendiri, tetapi harus menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan umat.
Nah, ini pesan Prof. Yusny, bukan pesan saya. Hehe. Jangan sampai nanti Prof. Mujiburrahman dan kawan-kawan pengurus lainnya mengira saya sedang menyindir mereka. Justru kita sedang menyampaikan harapan dan kepercayaan kepada para cendekiawan yang hari ini menerima amanah besar.
Sebab, ICMI bukan didirikan untuk sekadar menjadi tempat berkumpulnya orang-orang pintar, pemilik gelar akademik, atau pemegang jabatan. ICMI adalah rumah besar kaum intelektual yang seharusnya mampu mengubah pengetahuan menjadi kemaslahatan.
ICMI Aceh Kita Cukeh!
Pada akhirnya, kita ingin mengatakan bahwa Aceh hari ini membutuhkan lebih banyak tangan yang bekerja, pikiran yang jernih, hati yang peduli, serta keberanian untuk menawarkan solusi.
Kita tidak kekurangan orang pintar. Kita juga tidak kekurangan lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan sumber daya alam. Persoalannya adalah bagaimana seluruh potensi tersebut dapat dipertemukan dalam sebuah gerakan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan berdampak.
Karena itu, ICMI Aceh kita cukeh!
Kita tepuk bahunya, kita minta bantuannya. Kita berharap para cendekiawan yang tergabung di dalamnya dapat menggali inspirasi, menyuplai energi intelektual, merancang strategi, serta ikut mengawal perjalanan pembangunan Aceh.
Kita ingin kapal besar ICMI Aceh segera berlayar. Jangan terlalu lama sibuk menata geladak, memperindah kabin, atau membanggakan siapa saja yang menjadi penumpangnya. Lautan persoalan masyarakat sudah menunggu untuk diarungi.
Kepada Prof. Mujiburrahman, Prof. Apridar, dan seluruh jajaran pengurus MPW ICMI Aceh periode 2026–2031, sekali lagi kita ucapkan selamat atas pelantikan hari ini.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, kesehatan, dan keberkahan dalam mengemban amanah. Semoga seminar nasional yang menyertai pelantikan ini juga melahirkan pemikiran yang mencerahkan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.
Mari kita jadikan ICMI sebagai rumah besar pemikiran, ruang perjumpaan gagasan, dan gerakan nyata untuk kemajuan umat dan bangsa.
Sebab, Aceh tidak cukup hanya memiliki sejarah kejayaan dan kekayaan sumber daya. Aceh membutuhkan kecendekiawanan yang bekerja, kepemimpinan yang berintegritas, serta generasi yang siap menghadapi masa depan.
ICMI Aceh kita cukeh. Jangan biarkan kapal besar itu hanya gagah di pelabuhan. Berlayarlah, arungi samudra, dan bawalah Aceh menuju masa depan yang lebih baik.
Dan setelah ini, sebagaimana disampaikan Ketua ICMI Aceh, kita berlayar lagi menuju Sabang untuk menggelar rapat kerja. Semoga bukan sekadar menyeberangi Selat Malaka, tetapi juga menyeberangkan gagasan menjadi program dan program menjadi kerja nyata.
*Penulis, pengamat sosial dan keislaman, Tgk. Imum Meunasah Barabung, Darussalam, Aceh Besar




















