BANDA ACEH | SAGOE TV – Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) secara resmi menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia terkait percepatan akses dan koordinasi logistik bantuan kemanusiaan internasional menyusul bencana hidrometeorologi banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Surat yang ditandatangani Ketua Dewan Profesor USK, Prof Izarul Machdar, tersebut menegaskan bahwa kondisi di lapangan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang memerlukan respons cepat.
Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dikutip dalam surat tersebut pada Kamis (18/12), jumlah korban meninggal dunia telah mencapai lebih dari seribu orang, tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain itu, ratusan korban lainnya masih dinyatakan hilang atau terluka, sementara jumlah pengungsi dan warga terdampak mencapai ratusan ribu jiwa akibat banjir bandang dan tanah longsor yang merusak permukiman, fasilitas umum, serta infrastruktur dasar.
Di provinsi Aceh sendiri, dampak bencana tercatat sangat signifikan. Sebanyak 332 titik jembatan rusak, ribuan fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, serta fasilitas umum lainnya terdampak. Kerusakan ini menyebabkan terputusnya akses transportasi dan komunikasi di banyak wilayah, terutama daerah terpencil yang kini terisolasi secara logistik.
Gangguan serius juga terjadi pada jaringan telekomunikasi dan kelistrikan. Layanan telepon seluler dan akses internet dilaporkan belum berfungsi optimal, sehingga menghambat koordinasi penyelamatan dan komunikasi darurat antar-tim. Pemadaman listrik yang meluas dan berkepanjangan tidak hanya mengganggu operasi tanggap darurat dan layanan kesehatan, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal serta memperburuk kondisi para pengungsi.
Dalam surat terbuka tersebut, Dewan Profesor USK menilai bahwa kerusakan infrastruktur vital, putusnya jalur distribusi, serta terbatasnya kapasitas daerah telah memperlambat distribusi bantuan kemanusiaan, khususnya ke wilayah yang terdampak paling parah. Kondisi ini diperparah oleh potensi cuaca ekstrem yang masih berlanjut, sebagaimana informasi dari BMKG, sehingga membutuhkan respons yang cepat, terkoordinasi, dan berskala besar.
Atas dasar itu, Dewan Profesor USK mendesak Presiden untuk menetapkan status darurat bencana nasional agar pemerintah pusat dapat mengambil alih komando penanganan, menggerakkan seluruh kementerian dan lembaga, serta membuka ruang lebih luas bagi keterlibatan bantuan kemanusiaan internasional. Mereka juga menyoroti bahwa hingga saat ini mekanisme penerimaan bantuan internasional belum diaktifkan secara penuh, meskipun kebutuhan di lapangan semakin mendesak.
Selain penetapan status darurat nasional, Dewan Profesor USK mengajukan 11 rekomendasi strategis, di antaranya percepatan pembukaan jalur akses transportasi utama seperti bandara, pelabuhan, dan jalan raya untuk masuknya bantuan internasional; pendirian Humanitarian Logistics Coordination Center di Aceh; penyederhanaan izin dan clearance bagi organisasi kemanusiaan global seperti WHO, UNICEF, UNDP, IFRC, dan IOM; hingga penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan.
Rekomendasi lainnya mencakup percepatan pemulihan infrastruktur listrik dan telekomunikasi, pemulihan akses darat ke wilayah terisolasi, penyediaan transportasi darat, laut, dan udara—termasuk helikopter dan kendaraan berat—serta penguatan sistem pelacakan logistik bantuan secara real-time. []
