Oleh: Ari J. Palawi
Praktisi Kuratorial & Akademisi Seni Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
Kemegahan yang tidak ditopang oleh standar berpikir hanyalah bentuk lain dari kemalasan intelektual yang dilembagakan.
Aceh hari ini tidak kekurangan event. Kalender kegiatan kian padat, panggung berdiri silih berganti, baliho dan layar digital menyala hampir tanpa jeda. Di permukaan, semua tampak bergerak dan hidup. Namun di balik keramaian itu, ada pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara serius: apa yang sebenarnya kita bangun melalui event-event tersebut? Apakah ia memperkaya cara kita berpikir dan belajar sebagai masyarakat, atau sekadar menyibukkan kita dengan rangkaian acara yang cepat berlalu dan mudah dilupakan?
Pengalaman panjang bergiat dalam berbagai bentuk kerja kuratorial—di ruang seni, forum publik, hingga pertemuan lintas sektor—menunjukkan bahwa event bukan sekadar soal program dan jadwal. Ia adalah cara sebuah masyarakat berbicara kepada dirinya sendiri tentang arah yang hendak dituju. Karena itu, setiap event pada dasarnya adalah pilihan nilai. Ia selalu membawa pesan tentang apa yang dianggap penting, siapa yang diberi ruang, dan standar apa yang digunakan untuk menilai kemajuan.
Event sebagai Instrumen Standar
Di banyak tempat, event telah lama dipahami sebagai instrumen kepemimpinan publik. Melalui event, negara dan institusi membentuk orientasi kolektif, menguji relasi sosial, serta memperkenalkan cara pandang baru. Dalam konteks Aceh—dengan sejarah konflik, pengalaman damai yang terus dirawat, serta tantangan ekologis dan sosial yang berulang—fungsi ini menjadi semakin krusial. Tidak ada event yang netral. Setiap panggung adalah pernyataan nilai, disadari atau tidak.
Sayangnya, standar keberhasilan event kita masih terlalu rendah. Selama acara terlaksana, aman, dan terdokumentasi, ia dianggap selesai. Pendekatan ini mungkin cukup secara administratif, tetapi miskin secara substansi. Event berhenti sebagai rutinitas tahunan, bukan sebagai proses pembelajaran sosial yang berkelanjutan. Ketika ukuran keberhasilan hanya bersifat teknis, yang tumbuh bukan kedewasaan kolektif, melainkan kelelahan publik.
Dalam situasi seperti ini, event mudah berubah menjadi formalitas yang dipoles. Tampak megah, tetapi tidak meninggalkan pengaruh berarti dalam cara berpikir institusi maupun masyarakat yang terlibat.
Kuratorial, Kuasa, dan Cerita yang Dibangun
Di sinilah persoalan kuratorial menjadi kunci. Kuratorial kerap dipersempit sebagai urusan artistik atau teknis pemilihan konten, padahal sesungguhnya ia menyangkut kepemimpinan gagasan: siapa yang merumuskan pertanyaan, menentukan tema, dan menyusun pengalaman publik. Kuratorial adalah soal tata kuasa makna—bagaimana sebuah cerita kolektif dibangun dan diarahkan.
Dalam praktik sehari-hari, orientasi cerita sebuah event sering kali lebih banyak ditentukan oleh logika birokrasi, sponsor, atau vendor penyelenggara. Akibatnya, substansi publik dikelola secara aman dan seragam. Event menjadi rapi secara visual, tetapi miskin keberanian intelektual. Tema berganti, dekorasi diperindah, dan nama-nama pembicara silih berganti, tetapi cara berpikir tidak bergerak.
Tanpa kepemimpinan gagasan yang jelas, event mudah terjebak dalam pengulangan simbol. Ia tampak sibuk, tetapi tidak maju. Ramai, tetapi tidak menajamkan orientasi bersama.
Seni yang Direduksi dan Etika yang Terpinggirkan
Realitas lain yang perlu diakui secara jujur adalah cara kita memperlakukan seni. Terlalu sering, kesenian ditempatkan sebagai selingan—untuk memeriahkan acara, menyambut pejabat, atau mengukuhkan simbol kekuasaan. Seni hadir, tetapi dijinakkan. Ia diharapkan indah, aman, dan tidak mengganggu kenyamanan.
Bersamaan dengan itu, kesenian didorong masuk ke dalam logika komoditas. Ia dinilai dari seberapa mudah dipasarkan, seberapa cepat diproduksi, dan seberapa efektif melayani kebutuhan acara. Dalam ekosistem seperti ini, banyak pelaku seni berada pada posisi sulit: menjaga integritas substansi atau menyesuaikan diri agar tetap mendapat ruang. Tidak sedikit yang memilih jalan sunyi, karena sikap kritis sering berujung pada tersingkirnya mereka dari lingkaran event resmi.
Masalah ini bukan soal individu, melainkan soal struktur produksi dan pendanaan yang belum memberi tempat layak bagi seni sebagai ruang refleksi, etika publik, dan pengetahuan sosial. Ketika seni direduksi menjadi hiburan semata, yang hilang bukan hanya kedalaman budaya, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk bercermin dan belajar dari dirinya sendiri.
Dari Spektakel ke Substansi
Jika event dimaksudkan sebagai alat untuk mengarahkan orientasi kolektif, maka ukurannya tidak boleh berhenti pada hari pelaksanaan. Yang perlu diuji adalah apa yang tersisa setelah panggung dibongkar: percakapan apa yang berlanjut, relasi apa yang terbentuk, dan pengetahuan apa yang benar-benar diproduksi. Tanpa itu, event hanya menjadi rutinitas visual—ramai, terdokumentasi, lalu hilang tanpa jejak dalam cara berpikir publik.
Event perlu dipahami sebagai rangkaian proses yang utuh: pembacaan konteks sebelum acara, pertukaran gagasan selama berlangsung, dan tindak lanjut yang terukur setelahnya. Logika ini menuntut pergeseran cara kerja—dari sekadar menyelenggarakan acara menuju mengelola pengetahuan dan relasi. Tanpa fase pasca-event yang jelas, energi publik hanya menguap menjadi ingatan sesaat, bukan kapasitas sosial yang bertumbuh.
Dalam kerangka ini, spektakel tidak selalu identik dengan keramaian massal. Ia dapat dimaknai sebagai intensitas: pertemuan yang megah dalam gagasan, ketat dalam standar, dan eksklusif dalam kedalaman. Elitis di sini bukan soal akses sosial, melainkan disiplin berpikir dan keberanian intelektual. Yang diuji bukan berapa banyak orang hadir, melainkan seberapa padat pertukaran yang terjadi dan seberapa jauh ia menggeser cara pandang para pesertanya.
Tanpa standar semacam ini, kemegahan hanya menjadi pembenaran bagi kemalasan intelektual yang dilembagakan.
Ruang Aceh Hari Ini
Dengan orientasi substansi tersebut, event perlu diarahkan ke ruang-ruang strategis yang selama ini jarang disentuh pendekatan kuratorial: kantor pemerintahan, lembaga swasta, sekolah, kampus, hingga institusi profesional lainnya. Di ruang-ruang yang bersifat terbatas atau tertutup inilah percakapan strategis dapat berlangsung lebih fokus dan berdampak, karena langsung bersinggungan dengan praktik kerja, pengambilan keputusan, dan pembentukan kebijakan.
Publik tetap perlu dihadirkan, tetapi secara terkurasi. Melalui dokumentasi yang serius, diskusi lanjutan, atau partisipasi terbatas, pengetahuan yang dihasilkan tidak berhenti sebagai konsumsi internal, melainkan mengalir kembali ke ruang publik dalam bentuk wacana, rujukan kebijakan, atau praktik baru. Dengan cara ini, eksklusivitas bukan menjadi penghalang, melainkan mekanisme pendalaman.
Di Aceh hari ini, ukuran keberhasilan event seharusnya tidak lagi ditentukan oleh kemegahan panggung, deretan tamu kehormatan, atau kepadatan audiens, melainkan oleh standar berpikir dan praktik institusional yang ia tinggalkan—termasuk sejauh mana generasi muda dilibatkan sebagai pencatat, peneliti, atau produsen pengetahuan, bukan sekadar penonton yang dikondisikan untuk kagum.
Di ruang-ruang Aceh—dari kantor pemerintah hingga kampus dan simpul-simpul urban—event semestinya bekerja seperti meusyawarah: tidak sekadar ramai, tetapi meninggalkan jejak keputusan, tanggung jawab, dan arah yang bisa dipegang bersama.[]
