JAKARTA | SAGOE TV – Pemerintah terus mempercepat pemulihan sektor kesehatan di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari upaya membangun kembali kehidupan masyarakat yang lebih aman, sehat, dan tangguh. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan kembali berfungsi secara optimal selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.
Pemulihan tersebut tidak hanya difokuskan pada pembangunan kembali fasilitas kesehatan yang rusak, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh. Langkah yang dilakukan meliputi penyediaan alat kesehatan yang lebih modern, pemenuhan obat-obatan dan logistik medis, penguatan sumber daya kesehatan, hingga peningkatan sistem surveilans dan respons cepat untuk mengantisipasi potensi penyakit pascabencana.
Selain aspek fisik, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap kesehatan mental masyarakat dan perlindungan kelompok rentan. Berbagai program dukungan psikososial terus diperkuat, disertai pemeriksaan status gizi masyarakat melalui skrining berkala bagi balita, ibu hamil, dan lanjut usia. Upaya tersebut diharapkan mampu memastikan proses pemulihan berlangsung secara menyeluruh sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan komitmen Kementerian Kesehatan dalam mengawal percepatan pemulihan layanan kesehatan di tiga provinsi terdampak melalui berbagai program dan dukungan anggaran yang terintegrasi.
Pada tahap awal, Kementerian Keuangan telah menyetujui alokasi anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk pemulihan rumah sakit. Sementara itu, dukungan bagi puskesmas juga tengah diproses agar layanan kesehatan tingkat pertama dapat segera kembali optimal.
“Yang disetujui tahap pertama adalah yang rumah sakit. Jadi ada Rp100 miliar lebih yang disetujui dari kesehatan,” kata Budi dalam siaran pers Satgas PRR, Jumat, 0 Juli 2026.
Komitmen tersebut merupakan bagian dari Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tahun 2026-2028 yang menjadi acuan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan 11.520 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan total kebutuhan pendanaan mencapai Rp100,166 triliun.
Dalam Renduk tersebut, sektor kesehatan menjadi salah satu pilar prioritas pemulihan sosial dengan 6.194 kegiatan yang didukung anggaran sekitar Rp18,73 triliun. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun kembali layanan kesehatan dan pendidikan, memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan, memperluas layanan dukungan psikososial, serta meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa keberhasilan pemulihan permanen di 53 kabupaten dan kota terdampak sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, akademisi, hingga masyarakat menjadi kunci agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Kami harapkan dukungan dari semua pihak, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat di tiga daerah untuk kita bergerak bergotong royong,” ujar Tito.[]
