Oleh: Muhammad Jais, SE., M.Sc.IBF
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dan Alumni S2 Islamic Banking and Finance di International Islamic University Malaysia (IIUM).
Energi listrik adalah kebutuhan mendasar dalam kehidupan modern, sama pentingnya dengan air bersih dan pangan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat, dari pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga ibadah bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Di Indonesia, seluruh sistem kelistrikan dikendalikan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat untuk memastikan ketersediaan listrik di seluruh penjuru negeri. Namun, monopoli PLN seringkali menimbulkan persoalan mendasar, yaitu pelayanan yang tidak merata, ketergantungan pada sistem interkoneksi, dan lemahnya tanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat.
Kasus pemadaman listrik di Aceh sejak 29 September 2025 selama lebih dari 24 jam menjadi bukti nyata rapuhnya tata kelola energi nasional. Ironisnya, Aceh yang kaya sumber daya gas, batubara, dan potensi energi terbarukan justru harus bergantung pada pasokan dari Sumatera Utara. Lebih ironis lagi, listrik yang dihasilkan dari Nagan Raya dan Lhokseumawe justru lebih dulu disalurkan ke Medan sebelum kembali ke Aceh. Situasi ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi bentuk ketidakadilan struktural yang menempatkan daerah penghasil energi sebagai pihak yang dirugikan.
PLN seringkali tampil sebagai “otoritas” yang tegas terhadap pelanggan, pemutusan listrik dilakukan tanpa kompromi ketika masyarakat telat membayar tagihan. Namun, ketika listrik padam berulang kali hingga merusak peralatan elektronik warga, PLN jarang menunjukkan tanggung jawab. Fenomena ini membuat sebagian masyarakat sinis menyebutnya sebagai “Perusahaan Lilin Negara”—lebih jago memadamkan listrik daripada memastikan keberlanjutan pelayanan. Pertanyaannya apakah monopoli PLN masih relevan dalam menghadirkan keadilan energi? Dan bagaimana seharusnya persoalan ini dibaca dari perspektif Maqashid Syariah (tujuan Syariah) yang menekankan kemaslahatan publik?
Kinerja Keuangan vs Pelayanan Publik
Jika dilihat dari sisi keuangan, PLN tampak sehat. Pada semester I 2025, perusahaan membukukan pendapatan Rp281,89 triliun dengan laba bersih Rp6,64 triliun, meningkat 32,8% dari tahun sebelumnya. Total asetnya mencapai Rp1.796,64 triliun. Angka-angka ini menunjukkan bahwa PLN bukan perusahaan yang kekurangan dana untuk berinvestasi. Namun, kinerja finansial tersebut berbanding terbalik dengan kualitas pelayanan. Daerah-daerah dengan konsumsi besar seperti Jawa Timur justru menikmati pertumbuhan listrik lebih dari 11%. Sebaliknya, Aceh mengalami defisit pasokan, pemadaman panjang, dan kurangnya transparansi dalam perbaikan jaringan. Lebih buruk lagi, tidak ada kompensasi signifikan kepada masyarakat yang dirugikan, meski PLN menerima subsidi besar dari negara. Paradoks ini menunjukkan bahwa PLN lebih berorientasi pada pencapaian angka finansial ketimbang keadilan distribusi.
Perspektif Maqashid Syariah
Dalam kerangka hukum Islam, Maqashid Syariah dipahami sebagai tujuan-tujuan syariah yang dimaksudkan untuk menghadirkan maslahah (kemaslahatan) dan menolak mafsadah (kerusakan) dalam kehidupan manusia. Imam Al-Ghazali dalam al-Mustashfa fi ‘ilm al-Usul menegaskan bahwa syariah hadir untuk menjaga lima hal pokok (al-dharuriyyat al-khams), yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl). Asy-Syatibi dalam al-Muwafaqat menambahkan bahwa setiap kebijakan publik harus diarahkan pada pemeliharaan lima tujuan dasar tersebut, karena tanpa itu kehidupan manusia akan jatuh pada kerusakan (fasad) dan ketidakadilan. Dengan perspektif ini, monopoli kelistrikan oleh PLN yang gagal memenuhi keadilan distribusi energi dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap maqashid syariah.
Pertama, aspek hifz al-din, hifz al-nafs, dan hifz al-‘aql jelas terganggu akibat pemadaman listrik berulang. Listrik yang padam menghambat ibadah umat Islam, seperti aktivitas masjid, pesantren, dan dakwah berbasis digital. Kondisi ini bertentangan dengan fungsi energi sebagai sarana penunjang pelaksanaan agama. Dari sisi keselamatan jiwa (hifz al-nafs), pemadaman berkepanjangan di rumah sakit dapat membahayakan pasien yang bergantung pada peralatan medis. Hal ini menyalahi prinsip syariah yang menekankan perlindungan jiwa sebagai salah satu tujuan utama. Sementara itu, dari dimensi akal (hifz al-‘aql), keterbatasan listrik mengganggu proses belajar-mengajar, penelitian, dan akses informasi digital, yang pada jangka panjang berpotensi melemahkan kualitas intelektual masyarakat Aceh. Seperti ditegaskan oleh Jasser Auda (2008) dalam Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, syariah harus dilihat dalam kerangka sistemik yang mendukung perkembangan pengetahuan dan pemikiran, bukan justru menghambatnya.
Kedua, dimensi hifz al-mal dan hifz al-nasl juga mengalami kerusakan. Pemadaman listrik menyebabkan kerugian finansial besar bagi masyarakat, perangkat elektronik rusak, usaha kecil merugi, dan kegiatan industri terganggu. PLN yang tidak memberikan ganti rugi atas kerusakan ini menunjukkan pengabaian terhadap perlindungan harta masyarakat. Selain itu, kualitas hidup keluarga menurun akibat padamnya listrik, anak-anak kesulitan belajar, kesehatan terganggu, dan kesejahteraan generasi muda terancam. Asy-Syathibi menegaskan bahwa syariah bertujuan menjaga kesinambungan hidup manusia (istimrariyyat al-hayah) melalui pemeliharaan keturunan. Dengan demikian, monopoli listrik PLN yang mengabaikan pemerataan energi sama saja dengan melemahkan daya saing generasi Aceh.
Dari perspektif Maqashid Syariah, monopoli PLN yang menutup ruang alternatif penyediaan energi tidak hanya gagal memberikan pelayanan publik, tetapi juga bertentangan dengan spirit syariah untuk menghadirkan kemaslahatan kolektif. Alih-alih melindungi lima tujuan dasar tersebut, monopoli ini justru menimbulkan kerusakan multidimensi, merusak kualitas ibadah, membahayakan jiwa, melemahkan akal, merugikan harta, dan mengancam keberlanjutan generasi. Oleh karena itu, keadilan energi harus ditempatkan sebagai bagian dari pemenuhan maqashid syariah. Akses listrik yang merata bukan sekadar layanan teknis, melainkan hak dasar masyarakat yang dijamin oleh syariah. Sebagaimana ditegaskan Jasser Auda, syariah harus dipahami dalam kerangka keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan manusia. Dengan demikian, penyediaan energi yang adil dan merata di Aceh bukan hanya keharusan teknis, tetapi juga tuntutan etis dan religius.
Jalan ke Depan
Mengkritik PLN tanpa menghadirkan solusi tentu tidak cukup. Karena itu, pemerintah pusat, PLN, dan pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan menuju kedaulatan energi Aceh. Diversifikasi sumber energi menjadi langkah penting, dengan memanfaatkan potensi gas, panas bumi, tenaga surya, dan tenaga air yang dimiliki Aceh agar tidak terus bergantung pada interkoneksi dengan Sumatera Utara. Selain itu, prinsip keadilan distribusi harus ditegakkan, listrik yang dihasilkan dari tanah Aceh mesti diprioritaskan bagi masyarakat Aceh, bukan sekadar menjadi suplai bagi provinsi lain. Lebih jauh, membuka ruang bagi swasta atau koperasi energi berbasis syariah juga dapat menjadi alternatif untuk mengurangi dominasi monopoli PLN.
Dalam jangka panjang, gagasan menarik layak dipertimbangkan, yaitu potensi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) atau dengan mengandalkan energi terbarukan untuk menambah daya listrik di Aceh dapat dipertimbangkan secara bertahap dengan dukungan APBA, tentu disertai kajian keamanan, regulasi, dan kesiapan teknologi yang matang. Langkah ini bukan semata simbol ambisi, melainkan strategi menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Dengan strategi diversifikasi dan keterlibatan multipihak, Aceh tidak hanya bisa mengurangi ketergantungan pada jaringan eksternal, tetapi juga membangun fondasi energi yang kokoh, adil, dan berdaya saing.
Kasus pemadaman listrik berjam-jam hingga berhari-hari di Aceh mencerminkan ketidakadilan energi yang lahir dari monopoli PLN. Ironisnya, di tengah capaian laba triliunan rupiah, masyarakat di daerah penghasil energi justru hidup dalam kegelapan. Dari perspektif Maqashid Syariah, monopoli ini melanggar lima tujuan utama syariah—agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Listrik bukan semata komoditas ekonomi, melainkan hak dasar publik. Karena itu, Aceh berhak menikmati hasil energinya demi keberlanjutan hidup masyarakat. Sudah saatnya PLN berhenti diposisikan sebagai “Perusahaan Lilin Negara” yang menyisakan keluhan, dan mulai berperan sebagai pelayan publik sejati. Jika maqashid syariah menekankan kemaslahatan, maka menghadirkan keadilan energi adalah jalan menuju terang, bukan sekadar slogan pembangunan.[]
