SAGOETV | BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 133 titik baliho ilegal sebagai target penertiban dalam upaya menata kembali wajah kota dan meningkatkan pendapatan daerah. Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebanyak 23 baliho tak berizin telah berhasil dibongkar oleh tim gabungan.
Illiza kembali memimpin operasi penertiban baliho ilegal di pusat Kota Banda Aceh pada Jumat (30/5/2025) malam. Operasi ini melibatkan tim gabungan yang terdiri dari unsur Satpol PP, Dinas PUPR, DLHK3, DPMPTSP, Dishub, dan Muspika Baiturrahman yang di-backup personel TNI/Polri.
Dua baliho berukuran 5×10 meter dan satu baliho 2×5 meter di pinggir jalan kawasan Taman Putroe Phang pun, berhasil dirobohkan petugas dengan bantuan alat berat.
Dengan robohnya tiga baliho tak berizin ini, maka lokasi penertiban tahap pertama yang meliputi area Simpang Jam dan Simpang Mesra telah dirampungkan Pemko Banda Aceh.
Illiza mengatakan, tindakan tegas yang dilambil pihaknya malam ini melanjutkan komitmen penertiban seluruh baliho tanpa izin di Kota Banda Aceh. “Sebelumnya, kita sudah beri tenggat waktu untuk mengurus izin atau membongkar sendiri, tapi waktunya sudah habis, makanya malam ini kita bongkar,” ujarnya.
Menurut Illiza, dari total 133 titik baliho ilegal, 23 di antaranya sudah dibongkar, dan sejauh ini belum ada itikad baik dari sang pemilik. “Kebocoran PAD cukup besar kalau dihitung sejak awal mereka mendirikan baliho ini.”
Selain harus mengantongi izin, ada pula pajak reklame yang menjadi kewajiban pengusaha baliho. “Ini ada juga yang tak berizin, tapi bayar pajak. Semuanya akan kita tertibkan, tata kembali, kita kaji area mana yang boleh dan tidak mengusik estetika kota,” kata Illiza.
“Setelah tiga baliho besar di sini yang membutuhkan kerja ekstra dan konsentrasi penuh para petugas, sisanya akan kita lanjutkan setelah lebaran Iduladha nanti,” ujarnya.
Turut mendampingi wali kota dalam operasi penertiban baliho ilegal tersebut, Pj Sekdako Banda Aceh Jalaluddin beserta para asisten, staf ahli, dan sejumlah kepala dinas terkait seperti Kasatpol PP/WH M Rizal, Kadis PUPR Cut Ahmad Putra, Plt Kepala DPMPTSP Iskandar, dan Kepala DLHK3 Hamdani Basyah. []
