SAGOETV | BANTUL – Seorang warga Bantul, Dila, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi ekonomi saat ini yang dinilai semakin membebani masyarakat. Ia menilai bahwa dalam satu hingga dua tahun terakhir, kehidupan terasa jauh lebih baik dibandingkan dengan situasi saat ini.
“Kondisi sekarang jauh lebih sulit. Padahal, sebelumnya pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol, memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama saat mudik. Namun, setelah pemilu kemarin, dengan berbagai praktik yang seharusnya tidak diperbolehkan, seperti pembagian sembako secara berlebihan, keadaan justru memburuk,” ungkapnya dalam ENO Glowing Channel, Sabtu (22,/03/ 2025)
Dila juga menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang menurutnya tidak memberikan manfaat maksimal bagi rakyat kecil. Ia menilai bahwa perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat bawah masih sangat minim.
“Saya berasal dari keluarga yang cukup mampu, tetapi saya melihat banyak orang terpaksa mengemis di jalanan. Ini sangat menyedihkan. Seharusnya, kebijakan yang diambil lebih berfokus pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat kecil,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Dila juga menyoroti peran pemimpin dalam membangun moral dan akhlak bangsa. Ia menyesalkan bahwa saat ini pendidikan agama tidak menjadi prioritas utama, bahkan dalam lingkungan sekolah.
“Saya melihat di media sosial, Wakil Presiden malah mempromosikan perawatan diri dan kecantikan di sekolah-sekolah. Mengapa bukan akhlak dan iman yang lebih ditekankan? Dunia saat ini terasa semakin materialistis,” ujarnya dengan nada prihatin.
Ia berharap agar ke depan, pemerintah lebih memperhatikan aspek moral dan spiritual masyarakat serta berkomitmen meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat kecil.
Pengelolaan SDA Perlu Diaudit
Sementara itu, Ustaz Jazir menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Menurutnya, sistem wakaf produktif yang diamanatkan dalam konstitusi seharusnya menjadi prinsip utama dalam mengelola kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat.
“Sesuai Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, setelah kemerdekaan, SDA Indonesia adalah milik rakyat, yang kemudian diwakafkan kepada negara sebagai nadzir atau pengelola,” jelasnya.
Namun, ia menilai bahwa saat ini pengelolaan SDA perlu diaudit kembali. Ia mencontohkan industri pertambangan timah di Bangka Belitung yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia.
“Sayangnya, nilai korupsi di sektor ini mencapai lebih dari Rp 300 triliun. Padahal, APBD Provinsi Bangka Belitung hanya sekitar Rp 1,3 triliun per tahun. Jika dikelola dengan baik, provinsi tersebut bisa hidup tanpa pajak selama lebih dari 100 tahun,” tegasnya.
Ustaz Jazir menekankan bahwa DPR seharusnya memiliki peran aktif dalam mengawasi dan mengaudit pengelolaan SDA. Jika tidak memberikan manfaat minimal 50 persen bagi rakyat, maka presiden dianggap melanggar konstitusi dan harus bertanggung jawab.
Selain sektor pertambangan, ia juga menyoroti pengelolaan sektor listrik dan transportasi yang dinilai semakin memberatkan rakyat.
“Dulu, listrik dikelola oleh swasta Belanda, kemudian diambil alih oleh pemerintah dan menjadi PLN. Tetapi, kini PLN sudah menjadi PT terbuka, dengan saham yang tidak hanya dimiliki negara tetapi juga pihak asing. Akibatnya, tarif listrik terus naik karena harus mencari keuntungan, bukan semata-mata melayani rakyat,” paparnya.
Hal serupa terjadi pada sektor transportasi, khususnya kereta api. Awalnya, kereta api dikelola oleh perusahaan Belanda dan kemudian diambil alih negara. Namun, kini berubah menjadi PT KAI dengan orientasi bisnis yang lebih mengutamakan keuntungan dibandingkan pelayanan kepada masyarakat.
“Negara seharusnya tidak mencari untung dari rakyatnya. Jika prinsip konstitusi dijalankan dengan benar, SDA yang kita miliki dapat dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir elite,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Ustaz Jazir mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih pemimpin dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
“Tidak ada pemimpin yang sempurna, tetapi kita harus memilih yang paling baik dan memiliki rekam jejak jelas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” pungkasnya. []
