Eka Januar, M.Soc.Sc
Dosen Kebijakan Publik UIN Ar-Raniry.
Munculnya demontrasi mahasiswa terjadi karena akumulasi banyaknya masalah yang terjadi di negeri ini. Demontrasi harus menjadi masukan bagi pemerintah. Untuk memperbaiki negara. Terutama menyangkut naiknya harga barang, seperti minyak goreng, BBM dan terhembusnya isu presiden tiga periode, walau Presiden Jokowi kemudian membantahnya. Tapi menjadi kemelut sosial di masyarakat yang berakibat terjadinya demontrasi mahasiswa.
Demontrasi mahasiswa dilakukan sebagai upaya kebutuhan publik untuk mengawal amanah reformasi, supaya dapat berjalan dengan baik. Menjaga perdamaian di Indonesia. Suasana masyarakat Indonesia, ditengah pandemi, ekonomi masyarakat yang tidak menentu. Maka diperlukan kebijakan pemerintah yang pro-rakyat. Kebijakan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Bukan malah kebijakan yang dapat menimbulkan terganggu stabilitas keamanan nasional.
Masyarakat ingin fokus membangun ekonominya, dan kebijakan pemerintah seharusnya juga yang dapat membawa kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Aksi-aksi politik di nasional, memiliki dampak bagi Aceh. Dampak bagi Aceh memang kecil. Tapi sebagai daerah yang pernah mengalami konflik dan tsunami. Maka dapat dikatagori masalah besar.
Aceh memiliki masalah dirinya yang belum selesai, seperti pengangguran, kemiskinan dan masalah ekonomin yang terus merosot. Ditambah dengan masalah nasional seperti naiknya harga bahan pokok makin memperparah situasi masyarakat Aceh. Di Aceh, minyak goreng langka, gas subsidi hilang di pangkalan, tapi di toko-toko tersedia dengan harga yang melambung hampir dua kali lipat.
Kebijakan pemerintah menjelang ramadan dan menjelang idul fitri mengakibatkan susahnya masyarakat. Seharusnya pemerintah dapat mengontrol bahan pokok dan harga yang sesuai dengan ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakannya dalam situasi daya beli masyarakat yang rendah saat ini.
Terdapat masalah klasik atas kenaikan bahan pokok, dan BBM di Indonesia, yaitu tidak di sosialisakan dengan baik. Seharusnya pemerintah harus melakukan sosialisasi kenaikan bahan pokok dan BBM secara bijak. Namun yang terjadi adalah kelangkaan bahan pokok, akibatnya ibu-ibu berjejeran antri minyak goreng dan bapak-bapak antri BBM di setiap SPBU di seluruh Indonesia.
Pemerintah harus melihat masalah-masalah di masyarakat untuk kebaikan masyarakatnya. Kalau misalanya kenaikan BBM itu terpaksa harus dilakukan. Maka yang harus dilakukan dengan kebijaksaan dan rasa empati. Jangan membiarkan masyarakat hidup dengan sendirinya, menyelesaikan persoalannya dengan mandiri. Permasalahan ini harus dilakukan bersama rakyat dan elit negeri juga harus saling peduli terhadap persoalan bangsa.
Bukan malah yang terjadi adalah disaat masyarakat sedang berfikir tentang perut, tapi malah elit berbicara tentang perpanjangan kekuasaan. Makanya diperlukan transparansi dan saling peduli. Semua komponen, mulai dari elit negeri sampai masyarakat harus sama-sama menghadapi dan mencari solusi terhadap masalah yang sedang mendera perekonomiannya yang sulit ini.
Pemerintah perlu merespon tuntutan mahasiswa, secepat mungkin, dengan cepat. Supaya masalah demontrasi ini tidak menjadi liar. Dengan melakukan respon cepat maka demontrasi berjilid-jilid nantinya tidak akan berlangsung. Tapi sebaliknya, jika tuntutan mahasiswa tidak di respon, saya khwatir demontrasi mahasiswa berjilid-jilid memiliki potensi terjadi di negeri ini.
Mahasiswa saat ini sudah mulai melek politik, apa yang seharusnya mereka dilakukan, baik secara demontrasi maupun audiensi. Anak-anak muda di Indonesia sekarang sudah mulai tertarik dengan politik. Mereka mulai sadar bahwa jalur politik salah satu media untuk berkontribusi untuk kebaikan Indonesia. Mereka sadar bahwa kondisi negara saat ini tidak sedang baik-baik saja.
Demontrasi yang dilakukan oleh mahasiswa harus dijumpai dan didekati. Setiap aksi mahasiswa di jumpai saja, mereka itu anak-anak yang berangkat dari kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Jumpai saja mereka kalau demontrasi. Mahasiswa itu bukan musuh rakyat dan penguasa. Mereka berangkat untuk mengawal demokrasi berbangsa dan aspirasi masyarakat.
Salah peletak dasar ilmu politik, Imam Al Mawardi, pernah mengatakan bahwa untuk membantu negara harus dengan enam indikator. Pertama adalah agama yang kuat, pemimpin yang responsif, hukum yang adil, masyarakat yang konstruktif, ekonomi yang merata dan ide-ide yang baik. Jadi untuk membangun Indonesia dan Aceh khususnya, harus dilakukan secara kolektif. Semuanya harus berperan. Untuk membangun negara Indonesia dan Aceh harus terlibat semuanya, tidak boleh hanya mengandalkan pemerintah semata. Melainkan semuanya bersinergi.
