TAMIANG | SAGOE TV – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menutup secara resmi tugas Satuan Tugas Percepatan Aktivasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kemendagri Gelombang I di Kabupaten Aceh Tamiang. Penutupan ini menandai berakhirnya masa tugas satgas yang selama sebulan terakhir berperan mempercepat pemulihan roda pemerintahan dan layanan publik pascabencana banjir.
Penutupan tugas satgas ditandai melalui apel pemulangan personel Satgas Kemendagri yang digelar di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (3/2/2026). Apel tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah yang mendampingi Mendagri, serta sejumlah pejabat pusat dan daerah.
Satgas Kemendagri Gelombang I diketahui bertugas sejak 3 Januari hingga 3 Februari 2026. Personel satgas yang terdiri dari praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendagri ini berperan penting dalam memulihkan fungsi perkantoran pemerintahan serta memastikan layanan publik kembali berjalan secara bertahap dan optimal.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Akhmad Wiyagus, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tamiang, serta jajaran pejabat Kemendagri.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas nama Pemerintah Aceh kepada Menteri Dalam Negeri beserta jajaran dan Pemerintah Pusat atas perhatian, dukungan, serta langkah cepat yang diberikan dalam membantu Aceh Tamiang bangkit dari dampak bencana banjir.
Menurut Wagub, kehadiran Satgas Kemendagri telah memberikan dampak nyata, tidak hanya pada pemulihan fisik kompleks perkantoran pemerintahan, tetapi juga pada keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan pascabencana,” ujarnya.
Usai pelaksanaan apel, Mendagri bersama Wagub Aceh dan rombongan meninjau langsung hunian sementara (huntara) modular yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum bagi masyarakat terdampak banjir. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kelayakan hunian, kesiapan fasilitas pendukung, serta kenyamanan bagi para penghuni.
Pemerintah Aceh berharap dukungan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terus berlanjut, khususnya dalam mendukung pemulihan sosial, ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Aceh Tamiang ke depan. []
