Oleh: Zulfikar Akbar.
Konten Kreator, Domisili di Jakarta.
Prof Ahmad Humam Hamid menjadi duta penting bagi jutaan korban banjir bandang di Aceh dan Sumatra. Bukan hanya beropini, tetapi juga melayangkan opininya di media paling tepat di tengah kondisi sekarang, The Jakarta Post.
Beliau tahu, pikirannya sebagai figur senior di tengah kalangan cendekia di Aceh, harus bisa bersua pikiran setara dari berbagai belahan dunia. Niat baik butuh ditopang lebih banyak pikiran baik, untuk menampar pikiran-pikiran bebal yang sibuk dengan citra daripada nyawa rakyat yang masih tersiksa.
Semua yang dikerjakan dalam merespons bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, tak lepas dari pengaruh pikiran. Jika pikiran bebal mereka yang menuhankan kekuasaan dan jabatan dibiarkan, taruhannya adalah nyawa dan masa depan jutaan orang.
Prof Humam sudah menjalankan perannya di saat-saat genting, dengan teramat baik. Artikelnya itu bertengger di tempat terhormat di media sekelas The Jakarta Post. Media ini adalah media yang bisa dipastikan jadi bacaan banyak diplomat, duta besar, hingga banyak mata tokoh dunia.
Ayah empat anak ini cerdik. Di usianya yang kini telah 69 tahun, kegeniusan beliau tak mengendur. Agaknya beliau pun paham sekali, sekadar memarahi pejabat dan penguasa, takkan mengubah apa-apa. Terlebih, sepanjang masanya, penguasa jauh lebih lihai menjual nama rakyat alih-alih betul-betul berkeringat untuk rakyat–apalagi di negara yang tak lebih dari penerus Hindia Belanda dengan segala mentalnya.
Alhasil, beliau bekerja selayaknya seorang cendekia, yang tak suka hanya diam di balik pagar kampus. Beliau masih lantang, agar pemilik kekuasaan negeri ini tak lancang. Jadilah artikel itu, “International aid and the state: Nargis Myanmar vs Senyar Aceh”, rilis di hari Senin, 22 Desember 2025.
Di sini, bahasa beliau memang sangat sopan, dan butuh kepekaan cukup baik untuk pembacanya bisa merasa tertampar. “History shows that the state most at risk of repeating mistakes is not the one unaware of the past, but the one confident, its already know enough…”
Di sini beliau menjewer keras, sebenarnya. Bahwa, berdasarkan sejarah, negara paling riskan bukanlah negara yang tidak sadar akan masa lalunya, tapi justru negara yang terlalu percaya diri bahwa mereka sudah tahu segalanya.
Agaknya, beliau ingin mengarahkan telunjuk ke mata mereka yang berkuasa tapi hanya melihat kekuasaan agar terus bertahan. Ke mata mereka yang hanya tahu berkuasa, tapi mereka pun tidak tahu manfaat keberadaan mereka di tampuk kekuasaan.
Sebagai intelektual, pastinya premis-premis begini tidak lahir telanjang. Melainkan karena beliau juga membaca data dan kalender. Ia melihat langsung sebanyak apa korban yang sudah terbantu setelah nyaris sebulan, dan berapa persen perkembangan selama ini. Masih jauh dari ekspektasi. Lamban. Namun mereka yang berada di kekuasaan sibuk membawa cerita bahwa prajurit mereka menderita, pasukan mereka kurang makanan, polisinya tidur di jalanan. Menjual cerita tentang aparat berpangkat rendah untuk menutup rendahnya kemampuan mereka sendiri di tampuk kekuasaan dalam menjawab masalah yang berkelindan langsung dengan nyawa jutaan penyintas banjir bandang.
Inilah yang juga disentil oleh Prof. Humam. Setidaknya terbaca dalam kata-kata khas intelek beliau yang halus, “When disaster responses becomes more about controlling the narrative than enabling access, when coordination devolves into restriction, the gap between learning from history and repeating it narrow dangerously…”
Di situ beliau membidik betapa penguasa lebih sibuk mengontrol narasi alih-alih menggunakan isi kepala mereka untuk membuka akses. Mereka menjadikan koordinasi hanya sekadar untuk membatasi banyak hal–yang mereka takuti. Jadinya, ada jarak antara kemampuan belajar dari sejarah dengan mengulangi keburukan yang sudah menyejarah justru semakin dekat.
Ada kegusaran mendalam dari intelektual disegani di Aceh ini. Beliau meluapkan itu tak lagi hanya melalui talk show di TV, tetapi juga melalui media yang menjangkau lebih banyak mata dan pikiran tokoh dunia. Kegusaran ini tentu saja adalah ejawantah dari keresahan jutaan perasaan rakyat di Aceh, selain juga dua provinsi tetangga.
Beliau menangkap resah itu, menjadi keresahannya, agar keberadaan pemerintah jangan sampai justru kian meresahkan. []
