BANDA ACEH | SAGOE TV – Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh mengusulkan penambahan kuota penerima dan kenaikan komponen biaya hidup (living cost) Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.
Usulan tersebut disampaikan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi implementasi KIP Kuliah yang berlangsung di ruang rapat rektor UIN Ar-Raniry, Darussalam, Kota Banda Aceh, Senin, 6 Juli 2026.
Kegiatan yang digelar Direktorat Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (PTI) Bappenas itu merupakan bagian dari evaluasi nasional implementasi KIP Kuliah untuk menghimpun masukan dari perguruan tinggi dalam rangka penyempurnaan tata kelola program serta perluasan akses pendidikan tinggi pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
UIN Ar-Raniry menjadi salah satu perguruan tinggi yang dipilih Bappenas untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan KIP Kuliah, mulai dari proses seleksi dan verifikasi calon penerima, penyaluran bantuan, hingga mekanisme pengawasan dan evaluasi program.
Diskusi dipimpin Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Ar-Raniry, Prof Mursyid Djawas, dan dihadiri Tim Supervising dan Evaluator Direktorat PTI Bappenas yang diketuai Hanifah Umi Haryati bersama Dimas Febriansyah, Catur Wulandari, dan Zuleman. Turut hadir pengelola KIP Kuliah serta mahasiswa penerima beasiswa.
Dalam forum itu, Mursyid mengatakan Program KIP Kuliah telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga pra-sejahtera di UIN Ar-Raniry.
Namun, kata dia, jumlah penerima beasiswa masih belum sebanding dengan tingginya kebutuhan mahasiswa yang memenuhi persyaratan.
“Selama ini KIP Kuliah telah membuka kesempatan bagi banyak mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Ke depan, kami berharap kuota penerima dapat ditingkatkan agar lebih banyak mahasiswa yang memperoleh manfaat dari program ini,” ujarnya.
Data UIN Ar-Raniry menunjukkan, sepanjang periode 2020-2025 sebanyak 2.805 mahasiswa telah menerima beasiswa KIP Kuliah. Sementara penerima yang masih aktif terdiri atas 400 mahasiswa angkatan 2022, 600 mahasiswa angkatan 2023, 550 mahasiswa angkatan 2024, dan 400 mahasiswa angkatan 2025.
Selain penambahan kuota, UIN Ar-Raniry juga mengusulkan peningkatan komponen biaya hidup yang diterima mahasiswa. Kampus menilai besaran bantuan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil mahasiswa selama menempuh pendidikan.
UIN Ar-Raniry turut mengusulkan agar anak dari aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses KIP Kuliah sepanjang memenuhi kriteria ekonomi yang ditetapkan pemerintah.
Menurut Mursyid, peningkatan jumlah penerima perlu diiringi dengan penguatan pembinaan melalui program peningkatan kemampuan bahasa, pengembangan soft skill, serta monitoring akademik secara berkelanjutan agar penerima beasiswa mampu menyelesaikan studi tepat waktu dan memiliki daya saing setelah lulus.
Ketua Tim Supervising dan Evaluator Direktorat PTI Bappenas, Hanifah Umi Haryati, mengatakan evaluasi nasional masih menemukan sejumlah tantangan dalam implementasi KIP Kuliah. Di antaranya masih terdapat inclusion error, yakni penerima yang secara ekonomi tidak lagi memenuhi kriteria, serta exclusion error, yaitu mahasiswa yang layak menerima bantuan tetapi belum terakomodasi.
Selain itu, Bappenas juga menyoroti perlunya penguatan integrasi data sosial ekonomi, penyempurnaan proses verifikasi calon penerima, peningkatan pendampingan mahasiswa, serta penyesuaian kuota penerima di berbagai perguruan tinggi.
Meski demikian, Bappenas menilai Program KIP Kuliah tetap memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam evaluasi tersebut, Aceh menjadi salah satu provinsi dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi tertinggi di Indonesia sekaligus memiliki proporsi penerima KIP Kuliah yang relatif besar.
Berbagai masukan yang dihimpun dari UIN Ar-Raniry dan perguruan tinggi lainnya akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi kebijakan Bappenas guna meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran penyaluran KIP Kuliah secara nasional.[]
