Oleh: Tarmizi
Direktur Eksekutif The Aceh Institute
Pendidikan kerap didendangkan sebagai jalan utama meraih masa depan, namun kenyataan di lapangan Aceh melukiskan gambaran yang jauh lebih pahit dan memecah belah. Kebijakan yang sengaja melahirkan sekolah “unggul” atau “favorit” kini patut dipertanyakan kembali kelayakan moralnya: sistem ini tidak hanya melebarkan jurang kesenjangan ekonomi, tetapi juga menanam benih polarisasi sosial yang rentan memicu gesekan—bahkan konflik—di tengah masyarakat yang masih berupaya memulihkan keutuhan pasca‑konflik dan bencana.
Definisi “berhasil” pun terpecah menurut kepentingan masing‑mata pihak. Bagi keluarga, keberhasilan berarti anak lulus, bekerja tetap, dan kelak menjadi sandaran hidup. Bagi masyarakat, ia adalah penerus yang menjaga norma, budaya, dan kedamaian. Sekolah mengukurnya lewat nilai dan kepatuhan administrasi; pemerintah lewat angka statistik kelulusan—sering kali menutup mata terhadap dampak struktur sosial yang terbentuk. Bagi anak sendiri, sukses adalah hal yang nyata: tidak menyusahkan orang tua dan dihargai lingkungan. Namun ukuran‑ukuran formal ini perlahan memudar setelah lulus; yang bertahan dan paling menentukan adalah akses ekonomi, jejaring sosial, dan kepercayaan lingkungan.
Fakta dari BPS Aceh November 2025 menjadi bukti nyata ketidaksesuaian sistem: lulusan perguruan tinggi justru mencatat tingkat pengangguran tertinggi sebesar 8,68 persen, lebih tinggi dari lulusan SMK (8,66 persen), SMA (6,92 persen), bahkan kelulusan SD ke bawah yang hanya 2,59 persen. Ini membuktikan bahwa ijazah semata bukan jaminan—dan sistem pembedaan sekolah justru membuat akses terhadap faktor penentu kesuksesan menjadi makin tidak seimbang.
Dari pengamatan empiris, bobot pengaruh keberhasilan pasca‑sekolah terungkap jelas: dukungan keluarga dan status sosial‑ekonomi mencapai 30 persen, jaringan pertemanan dan koneksi yang dibangun saat sekolah 25 persen, sikap serta kedisiplinan diri sendiri 20 persen, kualitas bimbingan dan pembelajaran 15 persen, sedangkan fasilitas serta kebijakan sekolah hanya 10 persen. Angka ini mencerminkan realitas budaya kita: hubungan kepercayaan adalah modal utama—namun kebijakan sekolah unggul justru mengumpulkan sumber daya terbaik dan lingkaran berpengaruh di satu tempat, sementara yang lain dibiarkan berjalan dengan sarana terbatas.
Kesenjangan ini makin tajam karena diperparah mekanisme penerimaan siswa: jalur mandiri yang masih berjalan—serta bayangan praktik lama “beli bangku”—terbuka luas bagi kelompok ekonomi desil atas. Akibatnya, porsi tempat bagi anak dari keluarga biasa tergerus; pendidikan yang seharusnya merata kini berubah menjadi barang yang bisa dibeli. Fenomena ini melahirkan bahasa baru di kalangan remaja: pertanyaan “Sekolah desil berapa itu?” yang menjadikan pembagian kesejahteraan statistik—desil 1–3 paling rendah hingga 10 paling mampu—sebagai batas pergaulan. Muncul anggapan keliru bahwa berteman dengan mereka dari lapisan bawah tidak menguntungkan, padahal angka desil hanya mengukur isi dompet orang tua, bukan potensi, ketahanan, atau karakter pribadi. Sikap menutup diri ini justru memperkuat ketidakadilan dan bertentangan dengan semangat kebersamaan yang seharusnya menjadi fondasi masyarakat Aceh.
Sekolah favorit memang tampak lebih baik fasilitas dan gurunya, namun keunggulan utamanya bukan pada mutu pendidikan, melainkan pada komposisi siswa dan lingkungan sosialnya—sejalan teori reproduksi sosial Pierre Bourdieu: sekolah mereproduksi keunggulan yang sudah ada, bukan menciptakan kesetaraan. Sekolah ini menjaring mereka yang sudah bermodal kuat sejak awal—terutama lewat jalur berbayar—sehingga kesuksesan yang tampak bukan semata buah metode mengajar, melainkan hasil pemilihan awal yang tidak adil.
Data BPS juga mencatat ketimpangan wilayah yang mencolok: rata‑rata lama sekolah penduduk Banda Aceh mencapai 13,10 tahun, sedangkan di Subulussalam hanya 8,43 tahun—selisih hampir lima tahun yang mencerminkan ketimpangan akses dan mutu yang diperparah kebijakan prioritas. Di daerah pedalaman, kepulauan, atau lokasi pascabencana, puluhan sekolah masih beroperasi dengan fasilitas rusak, kekurangan buku, dan listrik terbatas hingga awal 2026. Meski demikian, sekolah biasa tetap bisa membentuk manusia tangguh—jika tidak dipersulit oleh sistem yang menumpuk peluang di segelintir tempat.
Jejaring pertemanan di sekolah unggul menjadi pintu masuk peluang kerja dan proyek yang jarang dipublikasikan terbuka. Namun ketergantungan berlebihan pada koneksi berisiko rapuh dan mematikan kemandirian; lebih fatal lagi, ia melemahkan keadilan ketika kesempatan dibatasi lingkaran tertutup.
Memilih sekolah tidak boleh lagi hanya terpaku pada nama besar atau fasilitas mewah. Kita harus mempertimbangkan lingkungan yang tetap membuka ruang keberagaman, kesesuaian ekonomi, pembentukan karakter, kualitas bimbingan, dan relevansi materi dengan kebutuhan daerah. Bagi pembuat kebijakan, tugas mendesak adalah mengevaluasi sistem sekolah unggul dan membatasi jalur penerimaan yang membebani—mengalihkan sumber daya agar merata, menghapus pelabelan, dan menjamin setiap sekolah memiliki kesempatan sama berkembang.
Pada akhirnya, keberhasilan sejati bukan ditentukan label sekolah, status desil, atau cara masuknya. Ia lahir ketika seseorang mampu menjaga amanah keluarga, bermanfaat bagi masyarakat, dan menerapkan ilmu sebagai bekal hidup—bukan sekadar hafalan. Tantangan kita kini adalah merombak struktur yang memisahkan dan membedakan: membangun sistem yang menjamin kesempatan setara, memperkuat karakter dan kemandirian, sehingga keberhasilan menjadi milik siapa saja yang berusaha dan berintegritas—bukan hak istimewa segelintir orang yang mampu membayar atau memiliki koneksi.[]
