Oleh: Fajri
Kepala Sekolah dan Pegiat Literasi
Setiap tahun negara menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan sangat rinci. Di dalamnya tercatat belanja kementerian, subsidi energi, pembangunan infrastruktur, hingga transfer ke daerah. Setiap rupiah dihitung, diawasi, dan diperdebatkan. Namun ada satu biaya yang hampir tidak pernah muncul dalam dokumen anggaran negara. Biaya waktu rakyat.
Beberapa hari terakhir, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai wilayah Sumatra kembali menjadi perhatian publik. Truk logistik, bus antarkota antar provinsi (AKAP), hingga kendaraan angkutan barang harus menunggu berjam-jam untuk memperoleh solar bersubsidi. Di sejumlah daerah di Sumatra Utara bahkan kelangkaan solar dan pertalite dilaporkan berlangsung selama berhari-hari, sementara di berbagai daerah di Aceh antrean panjang yang mengganggu distribusi barang dan mobilitas Masyarakat sudah beralngsung berbulan-bulan.
Perdebatan kemudian berkembang mengenai kuota, distribusi, tata kelola, hingga mekanisme penyaluran. Semua itu penting untuk dicari jawabannya. Namun ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Berapa nilai waktu rakyat yang hilang?
Tidak ada statistik resmi yang menghitung berapa jam seorang sopir truk kehilangan kesempatan bekerja karena harus mengantre solar. Tidak ada laporan fiskal yang menghitung berapa ton hasil pertanian terlambat sampai ke pasar akibat distribusi yang tersendat. Tidak ada tabel APBN yang mencatat berapa jam kehidupan keluarga hilang karena seorang ayah baru pulang larut malam setelah menghabiskan sebagian harinya di depan SPBU. Padahal seluruh kerugian itu nyata.
Ekonom peraih Nobel Gary Becker memperkenalkan gagasan bahwa waktu adalah sumber daya ekonomi. Setiap jam yang dipakai untuk satu aktivitas berarti hilangnya kesempatan melakukan aktivitas lain (opportunity cost). Dalam perspektif ini, antrean bukan sekadar barisan kendaraan. Ia adalah biaya ekonomi yang jarang dihitung.
Satu jam yang hilang bagi sopir angkutan bukan hanya satu jam menunggu. Ia adalah satu rit pengiriman yang batal, satu pelanggan yang tidak terlayani, satu kesempatan memperoleh pendapatan yang lenyap. Jika ribuan kendaraan mengalami hal yang sama setiap hari, maka yang sesungguhnya yang hilang bukan hanya waktu individu, melainkan produktivitas kolektif masyarakat. Satu rangkaian ekosistem ekonomi rusak.
Ironisnya, biaya semacam ini jarang masuk ke dalam diskusi publik. Kita lebih sering memperdebatkan besarnya subsidi daripada menghitung nilai waktu yang dikorbankan masyarakat untuk memperoleh subsidi itu. Padahal hakikat pelayanan publik bukan hanya menyediakan barang, melainkan menyediakan kemudahan.
Francis Fukuyama dalam Political Order and Political Decay mengingatkan bahwa ukuran negara modern bukan terletak pada banyaknya aturan atau besarnya kewenangan, melainkan pada kapasitas menghadirkan pelayanan publik yang efektif. Negara dinilai dari kemampuannya membuat sistem bekerja secara andal sehingga masyarakat tidak dibebani oleh inefisiensi yang sebenarnya dapat dihindari.
Dalam perspektif ini, antrean solar bukan sekadar persoalan energi. Ia adalah cermin dari kapasitas negara dan para pejabatnya. Semakin lama masyarakat dipaksa menunggu untuk memperoleh layanan dasar, semakin besar ongkos sosial dan ekonomi yang harus dibayar.
Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa antrean solar berdampak langsung pada operasional angkutan logistik. waktu tunggu satu hingga dua jam di SPBU membuat bus dan truk kehilangan kesempatan mengangkut penumpang maupun barang, sehingga distribusi juga ikut terganggu.
Negara modern dibangun untuk menghemat waktu warganya, jalan dibangun agar perjalanan menjadi lebih singkat, pelabuhan diperluas agar distribusi lebih cepat dan efisien, digitalisasi birokrasi dilakukan agar pelayanan lebih sederhana dana ringkas.
Karena itu, ketika masyarakat kehilangan waktu akibat pelayanan dasar yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, yang dipertanyakan bukan semata soal distribusi BBM. Namun, yang dipertanyakan adalah orientasi pelayanan publik itu sendiri.
Peter Drucker pernah mengatakan bahwa tidak ada yang lebih sia-sia daripada mengerjakan sesuatu dengan sangat efisien padahal hal itu bukan prioritas. Pesan tersebut mengandung pelajaran penting bagi tata kelola negara. Pemerintah memang harus menghadirkan berbagai program pembangunan. Akan tetapi, sebelum berbicara mengenai agenda-agenda baru, negara perlu memastikan bahwa kebutuhan paling mendasar masyarakat dapat dipenuhi tanpa membebani mereka dengan biaya yang tidak perlu.
Yang diinginkan masyarakat adalah pelayanan publik bukan hanya tersedia, namun juga mudah diakses, dapat diprediksi, dan tentunya tidak menyia-nyikan waktu warga. Karena boleh jadi masyarakat tidak hapal persis berapa besaran subsidi energi tahun ini. Mereka juga tidak terlalu menghiraukan besaran angka defisit APBN ataupun besarnya belanja negara. Namun mereka akan selalu mengingat apakah untuk mendapatkan bahan bakar mereka harus kehilangan setengah hari hidupnya. Disinlah sesungguhnya kualitas kapasitas suatu negara dan pemerintahannya diuji.
Diantara indikator negara yang maju adalah negara yang memahami bahwa waktu rakyat merupakan bagian dari kekayaan nasional yang harus dijaga. Karena negara yang maju bukan hanya negara yang mampu membangun jalan, pelabuhan, atau bendungan.
Sebab ketika waktu rakyat terus habis dibuang di antrean SPBU, yang sesungguhnya sedang terkuras bukan hanya solar. Produktivitas warga juga ikut menguap juga. kepercayaan kepada pemerintah juga turut memudar. Dan yang perlahan hilang adalah keyakinan bahwa negara benar-benar hadir untuk memudahkan kehidupan warganya.
Baca juga: Jejak Lumpur dan Skala Prioritas: Catatan tentang Prioritas Pascabencana Aceh
