Oleh: Fajri, S.Pd.I, M.Ag
Guru dan Alumnus Pascasarjana UIN Ar-Raniry
Bayangkan seorang anak Aceh berusia 16 tahun. Ia sudah melewati sekolah dasar. Ia juga sudah menyelesaikan SMP. Namun ketika teman-temannya bersiap mengenakan seragam putih abu-abu, ia justru mulai memikirkan hal lain: membantu orang tua bekerja. Bukan karena ia membenci sekolah. Bukan pula karena ia tidak punya cita-cita. Bisa jadi karena di rumah ada kebutuhan yang harus dipenuhi dan peran yang memaksa harus dipilih
Di atas kertas, sekolah mungkin gratis. Tetapi untuk tetap bersekolah, ada ongkos yang harus dibayar. Seragam, buku, transportasi, uang saku, akses internet, hingga biaya hidup bagi anak yang harus tinggal jauh dari sekolah. Ada pula ongkos yang tidak pernah tercatat dalam kuitansi: kesempatan anak untuk bekerja dan membantu keluarganya.
Di sinilah pendidikan Aceh perlu dilihat dengan kacamata yang sedikit berbeda. Selama ini kita cukup bangga ketika melihat hampir semua anak usia sekolah dasar berada di bangku sekolah.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 7–12 tahun di Aceh mencapai 99,42 persen pada 2024. Pada usia 13–15 tahun, angkanya masih 97,77 persen. Tetapi ketika memasuki usia 16–18 tahun, angkanya turun menjadi 81,55 persen.
Angka itu seharusnya membuat kita berhenti sejenak. Ke mana anak-anak yang lain? Ada sekitar 18,45 persen anak usia 16–18 tahun yang tidak tercermin dalam angka partisipasi sekolah tersebut. Mereka bukan sekadar angka. Mereka adalah anak-anak yang sedang berada pada usia menentukan masa depan.
Ada yang mungkin bekerja. Ada yang membantu orang tua. Ada yang terkendala jarak. Ada yang menikah. Ada yang kehilangan minat belajar. Ada pula yang mungkin tidak melihat sekolah sebagai jalan yang cukup menjanjikan bagi kehidupannya.
Kita tidak boleh menyederhanakan semuanya menjadi persoalan kemiskinan. Namun kita juga tidak boleh berpura-pura bahwa kondisi ekonomi tidak berpengaruh terhadap keputusan sebuah keluarga mempertahankan anak di sekolah.
Sebab ketika anak masih berusia tujuh tahun, keluarga mungkin berpikir bagaimana memasukkannya ke sekolah. Ketika anak berusia tujuh belas tahun, pertanyaannya bisa berubah: apakah ia masih harus sekolah atau sudah waktunya membantu keluarga?
Di situlah pendidikan bertemu dengan realitas kehidupan. Anak usia 16 atau 17 tahun sudah cukup kuat untuk bekerja. Ia bisa membantu di kebun, berdagang, bekerja di warung, menjadi buruh, atau masuk ke berbagai pekerjaan informal.
Sementara sekolah menawarkan sesuatu yang berbeda: masa depan yang belum terlihat hasilnya. Keluarga akhirnya berhadapan dengan pilihan yang tidak selalu mudah. Hari ini atau masa depan? Pendapatan sekarang atau pendidikan yang manfaatnya baru mungkin dirasakan beberapa tahun kemudian?
Dalam ekonomi, ada istilah biaya kesempatan. Ketika seorang anak memilih tetap sekolah, ada kesempatan memperoleh penghasilan yang harus dilepaskan. Bagi keluarga yang mapan, pilihan itu mungkin tidak terlalu berat. Tetapi bagi keluarga yang hidup dengan pendapatan terbatas, pilihan tersebut dapat menjadi persoalan serius.
Karena itu, kita perlu berhati-hati ketika mengatakan seorang anak putus sekolah karena tidak menghargai pendidikan. Jangan-jangan kita terlalu cepat menilai anak dari ruang kelas, sementara ia menghadapi persoalan kehidupan yang tidak pernah masuk ke dalam buku pelajaran.
Di sinilah pekerjaan rumah pendidikan Aceh menjadi lebih besar. Tugas pendidikan bukan lagi sekadar memastikan anak masuk sekolah. Tugas berikutnya adalah membuat mereka ingin dan mampu bertahan di sekolah.
Anak harus menemukan alasan mengapa ia perlu terus belajar. Ia harus melihat bahwa matematika, bahasa, sains, keterampilan, bahkan pelajaran yang sering dianggap membosankan, memiliki hubungan dengan kehidupan yang akan dijalaninya di masa depan.
Pun demikian halnya dengan Pendidikan menengah tidak cukup hanya menghasilkan ijazah. Ia harus memberi bekal. Jika sekolah hanya menawarkan ijazah, sementara dunia di luar sekolah menawarkan uang yang bisa diterima hari itu juga, kita tidak boleh heran jika sebagian anak mulai membandingkan keduanya.
Karena itu, pendidikan menengah di Aceh perlu semakin dekat dengan kehidupan. Pendidikan vokasi harus diperkuat. Keterampilan harus dihargai. Dunia sekolah perlu lebih terhubung dengan dunia kerja tanpa menjadikan sekolah sekadar tempat mencetak tenaga kerja. Anak harus diberi keyakinan bahwa belajar hari ini tidak membuatnya kehilangan kesempatan untuk hidup lebih baik esok hari.
Hardikda seharusnya tidak hanya menjadi hari untuk merayakan keberhasilan pendidikan Aceh. Hardikda juga semestinya menjadi kesempatan untuk bertanya lebih keras. Kita boleh bangga dengan APS 99,42 persen pada usia 7–12 tahun. Kita juga patut mengapresiasi angka 97,77 persen pada usia 13–15 tahun. Tetapi kita tidak boleh menutup mata ketika angka itu turun menjadi 81,55 persen pada usia 16–18 tahun.
Sebab di antara angka 97,77 dan 81,55 persen itu ada anak-anak yang perjalanan pendidikannya mulai terhenti. Kita tidak cukup hanya menghitung berapa banyak anak yang masuk sekolah. Kita juga harus menghitung berapa banyak yang bertahan, berapa banyak yang menyelesaikan pendidikan, dan yang lebih penting: berapa banyak yang benar-benar memperoleh kemampuan untuk mengubah masa depannya.
Sekolah boleh gratis. Tetapi perjalanan menuju sekolah tidak selalu gratis. Bertahan di sekolah juga tidak selalu mudah. Dan meyakinkan sebuah keluarga bahwa pendidikan masih layak diperjuangkan, kadang-kadang membutuhkan lebih dari sekadar program pemerintah.
Di situlah masa depan pendidikan Aceh dipertaruhkan. Bukan hanya pada jumlah gedung sekolah yang berdiri, tetapi pada berapa banyak anak yang berhasil kita jaga agar tidak berhenti berjalan sebelum sampai ke pintu masa depannya.
Baca juga: Siapa yang Kenyang, Siapa yang Masih Lapar? Refleksi 21 Tahun Perdamaian Aceh
