Oleh: Mukhlisuddin Ilyas
Pengantar
Pendidikan seharusnya digerakkan sesuai dengan perencanaan yang berbasis pada kebutuhan bukan berbasis keinginan. Pendidikan Aceh belum mampu membawa perubahan yang sesuai dengan cita-cita warganya, karena barangkali digerakkan berbasis pada keinginan pengelolanya. Akibatnya adalah terjadinya anomali atau ketidaknormalan dalam keberlangsungan pendidikan di Aceh, baik pada level sekolah, dinas pendidikan, maupun perguruan tinggi. Beberapa kasus tata kelola pembiayaan pendidikan tinggi yang bersumber dari APBA dan APBN bahkan berakhir di persidangan.
Anomali ini berdampak pada hilangnya rasa saling percaya antar lembaga yang mengurusi pendidikan di Aceh. Hilangnya rasa saling percaya akibat sikap anomali ini berujung pada tindakan “pubuet kiban-kiban nyang galak” atau melakukan program sesuka hati. Program pendidikan tidak lagi didasarkan pada kebutuhan, melainkan pada kekuasaan dan kepentingan jangka pendek.
Permasalahan ini diperparah dengan tidak adanya grand design atau cetak biru arah pendidikan Aceh yang dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif untuk mengatasi anomali dalam pendidikan di Aceh dan mengembalikan fokus pada pemenuhan kebutuhan serta pencapaian cita-cita pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga Aceh.
Fasilitas Baik, Mutu Memprihatinkan
Dana Otsus seharusnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh, namun anomali yang terjadi menyebabkan pendidikan Aceh selalu berada pada level bawah di Indonesia. Penelitian World Bank tahun 2013 menunjukkan bahwa pembangunan sektor pendidikan Aceh masih mementingkan infrastruktur dan mengabaikan peningkatan mutu pendidikan. Akibatnya, meskipun fasilitas sarana sekolah di Aceh, terutama jenjang SMA/SMK, cukup memadai, mutu pendidikannya masih minim. Data lain dari World Bank pada tahun yang sama menyebutkan hanya satu dari lima guru di semua jenjang pendidikan yang bersertifikasi. Meskipun data tersebut kemudian meningkat tajam karena mayoritas guru di Aceh telah mengikuti sertifikasi, kompetensi mereka masih perlu ditingkatkan.
Hasil penelitian World Bank menyimpulkan bahwa fasilitas pendidikan di Aceh sudah cukup baik dan tidak mengkhawatirkan. Namun, yang perlu dibenahi adalah peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu tidak lagi terfokus pada pembangunan ruang kelas baru, tetapi lebih pada penyediaan alat-alat laboratorium, sertifikasi pengajar, pemerataan dan peningkatan jumlah guru, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar dan daya saing lulusan siswa.
Penelitian Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP) melalui program CPDA-Bank Dunia dengan pendanaan AusAid juga menunjukkan bahwa besarnya belanja pendidikan dan ketersediaan sarana yang baik belum sejalan dengan hasil capaian mutu pendidikan di Aceh. Kajian PECAPP mengungkapkan bahwa gagasan peningkatan mutu pendidikan Aceh masih terfokus pada perlengkapan sarana prasarana, yang berakibat pada hilangnya prioritas dalam desain pendidikan Aceh. Meskipun kelengkapan sarana prasarana penting, data menunjukkan bahwa sarana pendidikan di Aceh sudah cukup memadai. Sudah seharusnya anggaran pendidikan dialokasikan pada kebutuhan-kebutuhan prioritas sesuai dengan data dan fakta di lapangan (based on need), bukan berdasarkan ketersediaan dana (monetary base).
Gubernur, DPRA, Kepala Dinas Pendidikan, dan Rektor Perguruan Tinggi di Aceh tidak boleh saling lepas tangan dan menyalahkan satu sama lain di media. Dinas Pendidikan Provinsi dan perguruan tinggi seperti Unsyiah, UIN Ar-Raniry, Unimal, dan UTU harus bersinergi untuk menyusun target-target prioritas pembangunan pendidikan Aceh yang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran secara transparan.
Anomali Pendidikan Aceh
Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan, memperbaiki, dan mengubah pengetahuan, keterampilan, sikap, serta tata laku seseorang atau kelompok melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Namun, realitas tata kelola pendidikan di Aceh sepertinya kehilangan makna dari definisi pendidikan itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh harus mereduksi enam praktik klasik yang masih terjadi untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Aceh.
Pertama, jumlah guru yang tidak rasional dengan perbandingan guru dan siswa yang tidak seimbang di berbagai jenjang pendidikan. Kedua, jumlah sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan jumlah siswa, di mana setiap sekolah dasar hanya menampung rata-rata 19 siswa per kelas. Ketiga, perbandingan guru terhadap sekolah yang tidak merata, dengan kelebihan guru di perkotaan dan kekurangan guru di perdesaan dan daerah terpencil.
Keempat, pengangkatan kepala sekolah yang belum melalui prosedur yang tepat dan dipenuhi dengan isu kolusi dan nepotisme, serta kurangnya supervisi terhadap proses belajar mengajar. Kelima, pengangkatan pengawas sekolah yang unik, di mana banyak pengawas diangkat dari kepala sekolah bermasalah atau pejabat yang ingin memperpanjang masa pensiun, serta adanya tumpang tindih pengawasan antara provinsi dan kabupaten/kota. Keenam, tren APK dan APM yang menurun, terutama pada level sekolah dasar, yang berdampak pada penurunan di jenjang SMP dan SMA.
Untuk memahami kompleksitas fenomena pendidikan di Aceh, diperlukan interkonektivitas dan kolaborasi yang transparan dalam sistem tata kelola di Dinas Pendidikan. Hal ini penting untuk mewujudkan kebudayaan sosial yang beradab (civilized) di Aceh melalui peningkatan kualitas lulusan sekolah. Dengan demikian, permasalahan pendidikan di Aceh perlu ditangani secara komprehensif dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya.
Meneropong Pendidikan Dayah
Secara subtansi bagian pendidikan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh belum mendapat porsi istimewa. Keistimewaan UU PA berada pada bagian ekonomi, politik dan pemerintahan. Bila dibandingkan dengan keberadaan Undang-Undang No 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Posisi bidang (bab) pendidikan mendapat keistimewaan dengan bahasan yang mendalam, panjang dan spesifik, beda terbalik dengan UUPA.
Begitu juga qanun pendidikan Aceh, keberadaan Qanun Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan, dengan Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendidikan. Dilihat dari subtansi dan kearifan lokal, qanun nomor 5 tahun 2008 memiliki bahasan yang sistematis dan subtantif. Namun tulisan ini, bukan untuk membentangkan kelebihan dan kelemahan dari setiap aturan.
Dalam UUPA, dalam Bab xxx, pasal 215 disebutkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian dalam qanun nomor 11 tahun 2014 disebutkan bahwa pendidikan Aceh berasaskan: keislaman; kebangsaan; keacehan; kebenaran; kemanusiaan; keadilan; kemanfaatan; keterjangkauan; profesionalitas; keteladanan; keanekaragaman; dan nondiskriminasi. Artinya penyelenggaraan pendidikan Dayah di Aceh tetap dapat digolongkan sebagai pendidikan yang dibutuhkan masyarakat setempat.
Dalam pasal 1 Qanun Nomor 11 Tahun 2014 yang disebutkan dengan pendidikan Dayah/Pesantren adalah satuan pendidikan yang khusus yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (Mufaqqih Fiddin) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.
Kebijakan Pendidikan Dayah
Dalam kebijakan pendidikan dayah, perlu digarisbawahi bahwa penyelenggaraan pendidikan dayah di Aceh tidak lagi berbasis masyarakat (community based), melainkan sudah menjadi berbasis pemerintah (government based). Kebijakan penyelenggaraan pendidikan dayah di Aceh dapat digambarkan melalui sejarahnya sebagai berikut:
Pertama, kebijakan klasifikasi dayah diawali dengan serangkaian keputusan gubernur (Pergub) pada tahun 2003 di periode Abdullah Puteh, yang kemudian diperbaharui oleh Irwandi Yusuf melalui instruksinya pada tahun 2008, dan diperbaharui lagi pada masa pemerintahan Zaini Abdullah Muzakir-Manaf. Salah satu poin penting adalah melakukan klasifikasi pendidikan dayah di Aceh secara komprehensif dan profesional melalui tipekal dayah bertipe A, B, C, dan non tipe. Fase ini merupakan cikal bakal awal intervensi pendidikan dayah oleh pemerintah (government based).
Kedua, kebijakan registrasi jumlah dayah juga melalui keputusan gubernur (Pergub) nomor 451.2/474/2003. Poin utamanya adalah registrasi dayah dilakukan setiap tiga tahun sekali menggunakan dana dari APBD. Pada tahun 2008, hal serupa juga dilakukan untuk penggunaan anggaran bagi pembangunan sarana dan prasarana dayah melalui instruksi Gubernur Irwandi Yusuf yang dijalankan oleh BPPD dengan kewajiban melakukan koordinasi dengan dinas-dinas teknis terkait. Belakangan, Pergub baru juga hadir untuk melakukan hal yang serupa.
Ketiga, kebijakan pemberian bantuan kepada dayah. Pada tahun 2003-2007, pemberian bantuan kepada dayah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi melalui Subdin Dayah. Kemudian, pada tahun 2008, wewenang tersebut beralih kepada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah berdasarkan Qanun No. 5 tahun 2007. Selanjutnya, keluar instruksi Gubernur nomor 03/INSTR/2008 yang ditujukan kepada Badan Pembinaan dan Pendidikan Provinsi, tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah/pesantren. Instruksi ini menyebutkan bahwa pemberian bantuan dan pengembangan dilakukan dengan sistem kerjasama dan mengutamakan kepentingan santri serta masyarakat sekitar dayah. Jenis bantuan yang diberikan meliputi pembangunan musala, asrama, masjid, wc, dan bangunan utama pengajian. Referensi lain menyebutkan adanya beberapa program jangka pendek yang dilakukan Pemda Aceh, seperti pelatihan komputer untuk santri dayah, pelatihan life skill santriwati (konveksi), pelatihan life skill santriwan (reparasi elektronik), bantuan untuk kegiatan ekstrakurikuler santri, musabaqah qiraatil kutub dan sayembara baca kitab kuning, pelatihan jurnalistik santri, serta pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah.
Manajemen Pendidikan Dayah
Dalam penyelenggarakaan pendidikan berbasis pada pemerinta, maka organisator seperti Teungku yang memiliki dayah harus mengikuti prosedur dan tata cara pemerintah. Untuk itu, diperlukan kajian manajemen pendidikan dayah secara komprehensif. Ada beberapa poin mengenai manajemen pendidikan dayah di Aceh yang perlu menjadi kajian bersama, diantaranya adalah;
Peningkatan mutu pendidikan dayah mencakup berbagai aspek seperti kebijakan pendidikan, biaya pendidikan, kurikulum, sarana prasarana, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengendalian mutu pendidikan. Dayah memerlukan perhatian yang intens dalam bidang manajemen, pendanaan, dan kurikulum. Selain itu, aspek peningkatan mutu seperti sumber daya manusia yang mencakup pimpinan dayah dan tenaga pengajar juga harus diperhatikan.
Pimpinan dayah, yang disebut abu, abah, abi, atau walid, berperan penting dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan, dan pengurusan sebuah dayah. Keberhasilan dayah banyak tergantung pada keahlian, kedalaman ilmu, karisma, wibawa, serta keterampilan pimpinan dayah. Umumnya, pimpinan dayah bukan orang yang berpenghasilan tetap dan juga bekerja sebagai petani atau pedagang. Hal ini berpengaruh terhadap pendanaan dan corak pendidikan yang dikembangkan di dayah. Mayoritas dayah di Aceh Utara tidak memiliki sumber dana yang tetap dan memadai bagi pendanaan dayah, gaji guru, dan biaya operasional lainnya.
Latar belakang pimpinan dayah umumnya berasal dari pendidikan dayah, yang memperkuat jaringan dayah namun juga berpengaruh terhadap manajemen, wawasan pemikiran, jangkauan kurikulum, serta metode pengajaran yang masih terpaku pada tradisi dayah masa lalu. Kemampuan pimpinan dayah dalam menguasai ilmu-ilmu agama juga masih terbatas, sehingga diperlukan peningkatan kemampuan pimpinan dayah di masa depan agar sesuai dengan tuntutan zaman.
Murid atau santri merupakan unsur yang sangat penting dalam perkembangan sebuah dayah. Santri terdiri dari dua kelompok, yaitu santri lepas yang tidak menetap di dayah dan santri mukim atau meudagang yang menetap di dayah. Untuk meningkatkan mutu guru atau teungku, perlu diadakan pembinaan seperti penataran, kursus, pengkaderan, dan pencangkokan dengan mengambil orang luar dayah yang memiliki kompetensi keilmuan yang cukup sebagai pengganti abu. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten.
Sumber Pembiayaan Pendidikan Dayah
Demi kelancaran proses pendidikan, pihak penyelenggara pendidikan menerima biaya dari berbagai sumber, yaitu pemerintah, masyarakat, dan keluarga, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Sumber pembiayaan pendidikan dayah juga berasal dari kontribusi santri, sumbangan individu atau organisasi, sumbangan pemerintah, hasil usaha seperti koperasi pesantren, kerjasama dengan pihak luar, hasil penanaman modal, dan sumber-sumber lain yang sah dan halal.
Kontribusi murid/santri merupakan biaya yang diberikan oleh orang tua santri secara bulanan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh dayah masing-masing. Tanpa kesediaan keluarga untuk menanggung sebagian besar beban biaya pendidikan, sulit dibayangkan pendidikan nasional akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kontribusi santri melalui keluarganya tidak dapat dikesampingkan dalam menunjang keberhasilan pendidikan di dayah.
Masyarakat juga merupakan donatur tetap bagi pembiayaan dayah, baik secara individu maupun kelompok. Banyaknya masyarakat yang ingin membantu dayah didasari oleh keinginan mereka untuk berperan dan bersedekah demi kemajuan lembaga pendidikan dayah serta mengharapkan pahala dari Allah SWT. Pihak penyelenggara pendidikan sangat mengharapkan masyarakat menjadi sumber biaya pendidikan, baik dalam bentuk perseorangan maupun kelompok, untuk kesuksesan dan kelancaran proses kegiatan belajar.
Selain itu, pihak pengelola dayah juga tidak hanya mengandalkan biaya yang bersumber dari kontribusi keluarga santri, masyarakat, dan pemerintah semata. Banyak dayah yang telah membuka usaha untuk mendapatkan sumber biaya, seperti membuka koperasi pesantren, perkebunan, usaha perdagangan, perikanan, jahit-menjahit, dan usaha lainnya yang dapat menghasilkan pemasukan biaya bagi dayah.
Pemerintah juga mempunyai peranan penting sebagai sumber pembiayaan pendidikan dayah, baik berupa biaya rutin seperti gaji pegawai dan biaya operasional, maupun biaya pembangunan seperti pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, penambahan furnitur, serta biaya untuk barang-barang yang tidak habis pakai. Pendidikan dayah sebagai salah satu bentuk pendidikan nonformal juga mendapatkan pembiayaan dari pemerintah dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dayah (RAPB Dayah) sesuai dengan Qanun Nomor 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan.
Komponen Pendidikan Dayah
Secara normatif, terdapat beberapa unsur komponen pendidikan di dayah di Aceh, yaitu teungku, masjid, murid, metode, dan kurikulum. Teungku memiliki peran penting dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan, dan pengurusan sebuah dayah, serta menjadi tokoh sentral yang menentukan watak dan keberhasilan dayah. Masjid juga memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan dalam tradisi Islam, di mana masjid dimanfaatkan sebagai tempat ibadah sekaligus lembaga pendidikan Islam.
Murid atau santri merupakan unsur penting dalam perkembangan sebuah pesantren, yang terdiri dari santri kalong yang tidak menetap di pesantren dan santri mukim yang menetap di pesantren. Metode pengajaran yang dipraktikkan di dayah tradisional Aceh meliputi metode sorongan, wetonan/bandongan, musyawarah/bahsul masail, muhazarah, pasaran, hafalan (tahfizh), fokus grup diskusi, dan debat.
Kurikulum pendidikan dayah menjadi wewenang mutlak pimpinan dayah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2000 dan Qanun Nomor 23 Tahun 2002. Isi kurikulum pendidikan pesantren mencakup cabang ilmu fiqh, tauhid, tasawuf, dan nahwu sharaf, dengan orientasi pendidikan Islam yang meliputi pelestarian nilai, kebutuhan sosial, tenaga kerja, peserta didik, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan.
Kendala Pendidikan Dayah
Di antara kendala yang cukup berpengaruh dalam perkembangan dayah adalah kendala dalam penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum umumnya dilakukan oleh badan, lembaga, tim, atau departemen yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, namun hal ini tidak terdapat pada lembaga dayah. Di dayah, pimpinan merupakan kunci utama dalam menentukan semua kebijakan, termasuk dalam bidang kurikulum. Semua kebijakan yang ada di dalam dayah harus mendapat restu dari pimpinan sentral, karena dayah itu sendiri merupakan pancaran kepribadian dari sang pimpinan (abu) yang biasanya juga merupakan pendirinya.
Untuk memahami landasan atau dasar dalam penyusunan kurikulum pondok pesantren, kita harus melihat pribadi abu itu sendiri terlebih dahulu, yaitu dengan mengetahui pandangan hidup abu tentang faktor-faktor yang melandasi penyusunan kurikulum dayah. Akibatnya, kurikulum antara dayah yang satu dengan dayah lainnya tidak persis sama, walaupun pimpinannya berasal dari satu lembaga yang sama. Karena semua hal tergantung dan berkaitan erat dengan pimpinan sentral, maka sulit bagi sebuah dayah untuk mengikuti perkembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan zaman. Para pimpinan dayah juga sangat jarang memperoleh pendidikan dalam bidang kurikulum, sehingga kurang mampu menyusun kurikulum dalam periode tertentu serta tidak dapat mengejar target-target pengajaran tertentu.
Kendala lainnya adalah dalam bidang manajemen, di mana umumnya para pimpinan dayah kurang memiliki pengetahuan dalam segi manajemen keorganisasian. Kepemimpinan yang mereka laksanakan lebih cenderung berdasarkan pengalaman serta hasil renungan mereka sendiri, bukan diperoleh dari berbagai teori manajemen ataupun pelatihan. Persoalan manajemen dapat dianggap sebagai kendala yang cukup berpengaruh bagi keberadaan dan keberlangsungan suatu dayah. Realitas yang dapat ditelusuri dari berbagai kasus pada dayah-dayah di Aceh menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan pimpinan dalam mengelola dayah menyebabkan terjadinya berbagai ketimpangan, seperti tidak teraturnya jam belajar, kurangnya tenaga pengajar, serta banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para santri yang tidak terkendali oleh pimpinannya.
Kendala dalam bidang ekonomi juga menjadi persoalan, karena umumnya dayah merupakan usaha pribadi seorang ulama, bukan usaha yayasan. Dayah-dayah ini didirikan atas dasar dorongan tanggung jawab pribadi masing-masing ulama untuk mengembangkan pendidikan agama Islam, dan umumnya para pendiri dayah itu sendiri merupakan alumni dari suatu dayah pula. Kebanyakan pimpinan dayah mempunyai mata pencaharian layaknya masyarakat perkampungan, seperti bertani, berkebun, serta mengandalkan uluran tangan masyarakat yang menyerahkan anak-anak mereka ke dayah. Akibatnya, kebanyakan dayah tidak mendapat suntikan dana yang rutin dari lembaga lain, baik pemerintah maupun swadaya masyarakat, tetapi hanya mengandalkan penghasilan pribadi pimpinan dayah serta pemberian (sumbangan) sukarela. Hal ini menyulitkan pengembangan dayah selama masih menganut sistem ekonomi seperti itu.
Kendala regenerasi juga menjadi masalah, karena kebanyakan dayah bertahan eksistensinya hanya sampai wafatnya pimpinan dayah tersebut. Hal ini disebabkan para pimpinan tidak mempersiapkan generasi yang akan memimpin lembaga tersebut. Karena dayah merupakan lembaga pribadi, bukan yayasan ataupun lembaga yang melibatkan banyak orang, maka sulit untuk mempertahankan eksistensi dayah apabila pimpinannya telah meninggal dunia. Meskipun demikian, terdapat juga dayah-dayah yang sanggup mengatasi hal ini dengan cara mempersiapkan generasi dari kalangan sendiri, seperti anak kandung atau menantu pimpinan, untuk melanjutkan lembaga dayah tersebut.
Kendala dalam bidang teknologi dan informasi juga dihadapi oleh dayah tradisional dengan berbagai tradisi yang dipertahankan secara turun-temurun. Salah satu problema yang sulit diubah adalah kebanyakan dayah tradisional memandang teknologi dan informasi modern sebagai sesuatu yang tabu dan bahkan dianggap sebagai “barang haram” untuk dibawa masuk ke dalam lingkungan dayah. Karena paradigma seperti itu, maka dayah tradisional mengalami ketertinggalan dalam hal penyesuaian diri dengan kemajuan teknologi dan informasi. Keadaan ini sangat sulit untuk diselesaikan selama para pimpinan dayah tradisional belum beralih kepada manajemen dan informatika modern.
Kesimpulan
Pendidikan Aceh, sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional, sudah seharusnya memiliki grand design yang komprehensif sebagai rujukan bagi berbagai instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, DPRA, Dinas Pendidikan Dayah, Biro Keistimewaan Setda Aceh, Dinas Syariat Islam, dan Kanwil Kemenag. Namun, sejauh ini masing-masing dinas hanya memiliki grand design tersendiri yang dalam implementasinya juga ditinggalkan.
Dalam hal studi kebijakan pendidikan (legislasi) dayah, pemerintah Aceh dan DPR Aceh setidaknya harus memikirkan konsep pendidikan yang filosofis untuk melahirkan sumber daya manusia yang handal dan profesional di masa depan. Program yang dilahirkan harus inovatif, bukan malah memiliki kemiripan yang nyaris tidak bisa dibedakan antara program Kanwil Kemenag Bidang Kopentren dengan Dinas Pendidikan Aceh.
Upaya ini merupakan bagian dari strategi implementasi pendidikan integral yang memadukan proses pendidikan umum dan agama di semua jenjang sekolah di Aceh dalam bentuk manajemen kelembagaan. Proses pendidikan integral akan mencerminkan konsep rahmatan lil ‘alamin dari produk keilmuan yang dipelajari.
Langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah mengupayakan lahirnya lembaga pengelola pendidikan dalam bentuk manajemen satu atap di Aceh. Selama ini, terjadi dikotomi dalam proses konseptual, manajerial, dan implementasi pembelajaran, di mana Dinas Pendidikan mengurus sekolah-sekolah umum, sedangkan Departemen Agama mengurus sekolah-sekolah agama. Dikotomi ini bisa jadi telah menjadi kunci utama kegagalan proses mencerdaskan generasi muda Aceh saat ini. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan di Aceh perlu berlangsung dalam manajemen satu atap, terutama dalam hal konseptual, kurikulum, dana, dan kebijakan.
Daftar Kepustakaan
Abdul Hadi. (2017). The Internalization of Local Wisdom Value in Dayah Educational Institution. Jurnal Ilmiah Peuradeun, 5(2), 189. https://doi.org/10.26811/PEURADEUN.V5I2.128
Laporan Hasil Penelitian Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP) – CPDA-Bank Dunia, 2013
Mujamil Qomar. 2005. Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, Erlangga, Jakarta.
Mukhlisuddin Ilyas. (2014). Problema Manajemen Pendidikan Dayah Di Aceh. Jurnal Transformasi Administrasi, 4(2), 747–759. http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/136
Mukhlisuddin Ilyas., Education, A. S.-J. of E., & 2019, undefined. (n.d.). Leadership Transformation; Study of Islamic Boarding School (Dayah) in Aceh Province of Indonesia. Abacademies.Org.
Mukhlisuddin Ilyas (2018). https://aceh.tribunnews.com/2018/10/25/dayah-masa-depan-aceh?page=2.
Nasir Usman, Murniati, A. R., Syahril, Irani, U., & Tabrani, Z. A. (2019). The implementation of learning management at the institution of modern dayah in aceh besar district. Journal of Physics: Conference Series, 1175(1), 012157. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1175/1/012157
Saifuddin Dhuhri, (2011). “Dayah dalam Tiga Phase Perkembangan (Menelaah Pendidikan Berbasis Perubahan Sosial yang Telah Punah), Jurnal Sarwah. Volume. IX. Nomor 1.
Undang-Undang No 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh
Undang-Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh
Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendidikan Aceh.
Qanun Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Aceh
Sumber: Buku Tantangan Pendidikan di Aceh; Isu, Solusi dan Implimentasi, tahun 2024.
